RKUHP: Harapan Reformasi yang Berubah Menjadi Tirani

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) muncul sebagai upaya untuk pembaharuan KUHP warisan kolonial Belanda yang masih berlaku sampai saat ini. Upaya tersebut dimulai sejak tahun 1980, dan mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pada awalnya revisi dilakukan lebih kepada kodifikasi dan alih bahasa Indonesia, sehingga dikatakan sekedar sebagai upaya Meng-Indonesiakan KUHP. Namun, pembahasan RKUHP menjadi sangat kaya, seiring dengan perkembangan negara ini sebagai negara demokrasi, dengan semangat reformasi dan Hak Asasi Manusia. Pasca Reformasi, Indonesia juga telah menghasilkan berbagai produk hukum pidana yang berlandaskan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. UU Tindak Pidana Korupsi, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan banyak kebijakan lainnya merupakan perkembangan hukum pidana yang  sejatinya bertujuan untuk melindungi warga negara. Tak hanya Undang-undang, produk hukum pidana juga berupa putusan Hakim, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi yang sejak 2006 membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang Penghinaan Presiden.[1]

 

Hukum pidana semestinya tidak menonjolkan koersi negara, namun koersi negara itu sendiri ada dalam batasan untuk melindungi warga negara. Secara prinsip, hukum pidana mengatur perbuatan melawan negara, karena melakukan perbuatan jahat yang merugikan orang lain, masyarakat, maupun negara. Karena, tujuan hukum pidana sendiri adalah untuk melindungi kepentingan umum.[2] Artinya, pidana adalah orang berhadapan dengan negara, bukan orang berhadapan dengan orang karena urusan privatnya.

 

Berbagai gagasan muncul seiring dengan diskusi pembaharuan KUHP. Misalnya saja, pidana kerja sosial yang muncul bukan tanpa kajian. Pidana ini tidak hanya dinilai lebih manusiawi tetapi juga lebih efektif, dalam menjadi pembelajaran terhadap terpidana maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.[3] Sementara pada aspek perlindungan, salah satu wacana yang muncul adalah pidana untuk kejahatan korporasi, salah satunya dalam konteks lingkungan. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan diskursus di tingkatan internasional di mana korporasi dilihat sebagai pihak yang juga memiliki kuasa, dan seringkali menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya kerusakan lingkungan.

 

Pembahasan Revisi KUHP sudah semestinya didasari perkembangan diskusi hukum pidana, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kemanusiaan secara tegas dinyatakan di dalam falsafah bangsa Pancasila. Pun berbagai Kovenan dan Konvensi HAM Internasional yang telah diratifikasi Indonesia bukanlah sekedar komitmen dalam pergaulan internasional, tetapi Hak Asasi Manusia merupakan makna substantif dari demokrasi.

 

Sayangnya, pembahasan Revisi KUHP justru berkembang ke arah yang mencederai semangat demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Draft RUU Hukum Pidana (HP) yang tersaji hari ini justru menjadi langkah mundur, di mana isi di dalamnya memuat pasal-pasal bermasalah yang cenderung merampas kebebasan, dan melanggar hak asasi warga negara, bahkan berpotensi kriminalisasi, dan membungkam gerakan kritis masyarakat. Dalam situasi ini, perempuan mengalami potensi dan dampak yang berlapis, baik karena peran yang dilekatkan sebagai penjaga keluarga dan komunitas, maupun karena konstruksi sosial terkait moral perempuan.

 

Menghidupkan Pasal yang Melanggar Konstitusi

Pada tahun 2006, melalui putusan No.  013-022/PUU-IV/2006, MK mencabut pasal-pasal terkait Penghinaan Presiden di dalam KUHP, di antaranya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. MK sendiri merupakan lembaga yang muncul pada saat reformasi untuk memastikan kebijakan nasional, dalam bentuk UU tidak melanggar Hak Konstitusi warga negara.

 

Namun RUUHP menghidupkan kembali ketentuan tersebut, sehingga berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Warga negara menjadi tidak bisa mengkritik presiden. Padahal sebagaimana dijelaskan di dalam putusan MK, bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat.[4] Hal ini jelas berbeda dengan semangat pasal Penghinaan Presiden di dalam KUHP yang dibuat pada masa feodalisme dan Monarki. Pemberlakuan ketentuan ini menandakan kita mundur jauh ke belakang, ke masa-masa kolonialisme yang kental dengan feodalismenya, dan sangat tidak relevan dengan semangat Indonesia sebagai negara demokrasi.

 

Dalam negara demokrasi media dan jurnalis memiliki peran signifikan untuk menyuarakan dan mengungkapkan fakta. Perkembangan teknologi melalu sosial media juga memberi peluang untuk setiap warga negara mengkritisi kebijakan dan tindakan pemerintah yang merugikan atau tidak berpihak pada rakyat. Hal ini merupakan hak kita sebagai rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Tugas kitalah untuk menegur dan mengkritisi apabila mereka yang kita pilih dalam pemilihan umum yang demokratis menyimpang dari mandat yang kita berikan.[5] Lalu apa jadinya jika kita sedemikian dikontrol dan diteror ancaman pidana penghinaan presiden?

 

WhatsApp Image 2018-03-18 at 8.43.04 PM

 

Kuasa Berlebihan Hingga ke Ranjang

Selain itu, RUUHP menjadikan tindak pidana menjadi rancu di dalam pengaturan mengenai pasal-pasal asusila. Sifat tindak pidana yang seharusnya, adalah perbuatan jahat yang merugikan pihak lain. Sementara pasal-pasal asusila yang diatur di dalam RUUHP, masuk ke dalam hubungan antar individu, yang secara Hak Asasi Manusia merupakan hak pribadi seseorang. Tidak seharusnya seseorang dipidana semata-mata karena melakukan hubungan yang disetujui dan disepakati kedua (atau lebih) pihaknya. Dalam konteks zina, misalnya, apabila para pihak sudah dewasa, dan tidak terikat perkawinan, maka siapa yang berbuat jahat, dan siapa yang dirugikan? Perempuan bahkan kemudian menjadi lebih rentan, karena konstruksi sosial yang selalu melekatkan perempuan sebagai penjaga moral.

 

Pasal 460[6]

(1)      Dipidana karena  zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

a.          laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

b.          perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan  laki‑laki yang bukan suaminya;

c.          laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan,  padahal diketahui  bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

d.          perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui  bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

e.          laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

 

Pasal 463

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

 

 

Secara prinsip, peran negara di dalam hak-hak pribadi seharusnya adalah pasif, menghormati, dan tidak intervensi[7]. Sebaliknya, dalam konteks melindungi (to protect), justru menjadi tugas negara untuk melindungi warga negaranya dari pihak ketiga yang melanggar HAM,[8] termasuk di dalamnya dari pihak-pihak yang mengganggu privasi dan hak pribadi seseorang. Keinginan negara untuk mengurusi warga negaranya hingga ke ‘tempat tidur’ menunjukkan kuasa berlebihan negara terhadap urusan privat warganya. Lebih jauh, hal ini akan menimbulkan persoalan bagi banyak orang yang perkawinannya tidak dicatat karena berbagai hal. Warga tak berumah di jalan-jalan yang tidak memiliki kartu identitas, penganut aliran kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama, sehingga pernikahannya juga tidak diakui, mereka yang miskin dan tidak bisa mengakses catatan sipil, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, yang akan menjadi korban kriminalisasi adalah kelompok minoritas, dan masyarakat miskin. Sudah negara melanggar kebebasan berkeyakinan mereka, gagal memenuhi kesejahteraan mereka, kemudian malah ingin memenjarakan mereka.

 

Ketidakmampuan Menanggulangi Kejahatan Korporasi

Sebaliknya, dalam aspek pidana lingkungan, RUUHP justru sangat kabur dan terkesan ragu-ragu dalam melihat kejahatan korporasi terhadap lingkungan. Meski memasukkan bagian khusus, namun tidak komprehensif mencakup seluruh tindak pidana yang ada di dalam UU No. 32 Tahun 2009. RUUHP sendiri terkesan tidak mampu membedakan kejahatan yang dilakukan oleh individu/manusia, dengan kejahatan yang dilakukan korporasi di mana karakternya sangat berbeda dan tidak bisa dilihat sebagai satu perbuatan yang sekali selesai.[9] Rumusan di dalam RUUHP justru berpotensi untuk mengriminalisasi masyarakat yang melakukan pengelolaan lingkungan berbasis budaya tradisional dan kearifan lokal mereka. Sangatlah ironis ketika perusahaan yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia sulit untuk ditindak, sementara masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan sumber kehidupan justru diancam pidana.

 

Dalam berbagai konteks, perempuan mengalami dampak berlapis dari kriminalisasi. Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai penjaga moral, juga memperbesar stigma, diskriminasi, pengucilan, kekerasan dan marjinalisasi terhadap perempuan yang dianggap melanggar aturan, yang terjadi mulai dari tingkat keluarga, komunitas hingga masyarakat. Dalam konteks kriminalisasi terhadap perempuan dengan tudukan zina, seringkali bersumber pada konstruksi sosial yang menyasar tubuh dan ruang gerak perempuan dengan mengatasnamakan agama dan moralitas. Hal ini, juga mengakibatkan perempuan kehilangan sumber mata pencaharian, dan tidak bisa mengakses ruang-ruang publik, termasuk ruang-ruang sosial perempuan, dan ruang pengambilan keputusan. Tak hanya itu, perempuan juga kerap dilekatkan dengan peran penjaga keluarga dan komunitas sehingga turut mengalami beban dan ketidakadilan berlapis ketika keluarga, suami atau ayahnya mengalami kriminalisasi.

 

RUUHP hari ini yang akan dijadikan payung hukum pidana akan menegaskan sikap tiran negara terhadap warga negara. Hal ini terutama akan mengancam gerakan-gerakan kritis yang selama ini bekerja bersama rakyat yang telah tertindas oleh kebijakan-kebijakan dan proyek pembangunan negara. RUU ini memperjelas kepentingan negara saat ini yang semakin merepresi rakyatnya. Pelanggaran HAM tidak lagi hanya dilakukan dalam bentuk tindakan, tetapi dilegalkan dalam Undang-undang.

 

Ilustrasi (bukan cerita sebenarnya):

As seorang perempuan kepala keluarga, dengan 3 orang anak yang tanah keluarganya dirampas oleh Perusahaan Kelapa Sawit PT SAK. Dia bersama perempuan dan warga lainnya di desa melawan perampasan lahan tersebut. Mereka mengorganisir diri dengan melakukan diskusi, memetakan wilayah yang diambil, dan melaporkan kasus pelanggaran izin, dan intimidasi yang dilakukan perusahaan terhadap warga. Perjuangan As terkadang membuatnya harus pulang di malam hari, setelah melakukan rapat-rapat konsolidasi dengan warga. Suatu hari setelah mengikuti sebuah rapat persiapan aksi besar pendudukan kebun perusahaan, As tidak kembali ke rumah. Dua hari kemudian, dia kembali dalam kondisi berantakan, tidak bisa diajak bicara, dan kerap berteriak ketika malam. 3 bulan kemudian perut As semakin membesar, dan diketahui bahwa dia hamil. As dipanggil kepolisian diperiksa dan diproses hukum hingga dipenjara atas tuduhan zina.

As adalah salah satu perempuan pemimpin di desanya. Peristiwa yang menimpanya kemudian membuat warga takut untuk berjuang. Aksi besar yang direncanakan tidak pernah dilakukan. Sementara, anak-anak As pun putus sekolah, karena tidak ada biaya.

[1] http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf

[2] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata

[3] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19996/hukuman-kerja-sosial-jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda

[4] Pertimbangan MK dalam Putusan No.  013-022/PUU-IV/2006: Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

[5] Prof. Mardjono Reksodiputro di dalam sidang di MK menyatakan, “dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah).”

[6] RUU Hukum Pidana versi 2 Februari 2018

[7] OHCHR:  The obligation to respect means that States must refrain from interfering with or curtailing the enjoyment of human rights. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

[8] OHCHR: The obligation to protect requires States to protect individuals and groups against human rights abuses. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

[9] https://nasional.tempo.co/read/1069689/rkuhp-akan-disahkan-april-ini-saran-koalisi-lingkungan-hidup

Iklan

Ketika Sri Mulyani Melupakan Marsinah

Berada di organisasi perempuan dengan banyak kesempatan untuk bersentuhan langsung dan berinteraksi dengan perempuan akar rumput di berbagai konteks mengajarkan saya bahwa persoalan perempuan tidak pernah sederhana.

WhatsApp Image 2018-03-08 at 11.17.23 PM

Berkata bahwa Marsinah dibunuh dan diperkosa semata-mata karena dia perempuan sama tidak tepatnya dengan berkata bahwa ia dibunuh dan diperkosa semata-mata karena dia buruh dan miskin. Berbagai identitas perempuan nyatanya menambah lapisan penindasan yang dialami serupa kulit bawang merah yang setiap kupas lapisannya menjadi semakin pedas.

 

Marsinah tidak sendiri. Marsinah adalah perempuan, Marsinah adalah kita. Perempuan yang mengalami penindasan berlapis sejak kita kecil, bahkan sebelum kita terlahir. Kita yang tanahnya dirampas, pesisirnya diprivatisasi, yang lautnya direklamasi. Kita adalah perempuan yang lingkungannya dihancurkan, airnya dicemari dan diambil perusahaan. Kita perempuan yang sumber-sumber kehidupannya dirampas, diusir dari tanah kita sendiri, menjadi pekerja rumah tangga dan buruh migran, didera kekerasan dan penyiksaan. Kita adalah perempuan yang diperkosa namun disalahkan ketika memakai rok pendek, yang dikeluarkan dari kampus ketika mengenakan cadar. Kita adalah perempuan yang dicambuk di depan umum hanya karena berdekatan dengan laki-laki, diperkosa karena mencintai sesama perempuan, dikejar di gang-gang oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah hanya karena kita perempuan yang lahir dengan penis.

 

Lalu ada perempuan-perempuan yang juga mengalami diskriminasi dan kekerasan. Tetapi memiliki privilege lebih dibandingkan perempuan-perempuan lainnya. Mereka yang bersekolah tinggi, hingga mendapat kesempatan sebagai pengambil kebijakan. Iya, mereka perempuan. Tapi apakah keperempuanannya menjadi jaminan untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan lainnya?

 

Memperjuangkan hak-hak perempuan adalah memperjuangkan pengakuan bahwa perempuan memiliki posisi setara, punya hak untuk berpendidikan tinggi, dan berkiprah di ruang publik hingga mengurus negara. Memperjuangkan hak-hak perempuan adalah bersuara bahwa tidak ada seorang perempuan pun boleh mengalami kekerasan, perempuan tidak boleh dipukul, disakiti, diperkosa, dilecehkan, dan lain sebagainya. Memperjuangkan hak-hak perempuan adalah memberikan pilihan sepenuhnya pada perempuan, apa yang mau dikenakan, kemana dia akan pergi, dengan siapa dia jatuh cinta, apakah dia ingin mengambil peran sebagai ibu atau tidak, dan sebagainya.

 

Itu betul. Tapi tidak cukup.

 

Bagaimana dengan perempuan miskin yang tanahnya dirampas karena proyek-proyek yang didanai World Bank, ADB atau Lembaga Keuangan Internasional Lainnya. Mereka yang hutan, laut, airnya tercemar akibat investasi yang setengah mati dibela dan digadang-gadang oleh mereka (termasuk perempuan) atas nama mengoleksi pajak untuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan perempuan yang menjadi pekerja rumah tangga migran karena tanah, hutan, dan lautnya dirampas, diprivatisasi untuk investasi? Perempuan buruh yang keringatnya diperas tanpa gaji layak, semata-mata karena pemerintah (di mana perempuan ada di dalamnya) lebih senang memperlancar investasi ketimbang mewujudkan perlindungan hak-hak buruh.

Bagaimana dengan perempuan yang ditangkap dan dikriminalisasi saat memperjuangkan tanahnya yang dirampas perusahaan. Perempuan yang miskin, mengalami trafficking, kemudian dihukum mati karena mengantar narkoba tanpa dia tahu apa yang dia bawa. Perempuan yang nyata-nyata menghadapi penderitaan, bukan hanya karena dia perempuan, tapi juga karena pemiskinan struktural yang dihasilkan sejumlah proyek dan kebijakan yang juga turut dibanggakan oleh sebagian perempuan.

 

Memperjuangkan perempuan adalah tentang membangun solidaritas. Menembus batas-batas ke-aku-an dan ke-dia-an. Bahwa perempuan yang mengalami penindasan semenjak dahulu, sejatinya mampu merasakan penindasan yang dialami perempuan lain.

 

8 Maret adalah hari kita, adalah ruang konsolidasi kita, adalah solidaritas yang semakin menguat, adalah gerakan yang semakin kuat. Kita perempuan di berbagai konteks di berbagai sektor dengan berbagai pengalaman penindasan, dengan solidaritas membangun perjuangan bersama, memperjuangkan hak-hak, mencapai kedaulatan.

 

Selamat Hari Perempuan Sedunia.

WhatsApp Image 2018-03-08 at 11.16.04 PM

Kebohongan, Kesaksian, dan Rasa

Pondok Gede, 30 September 2017

Lubang Buaya tentu saja ramai. Lapangan Pondok gede pun padat demi sebuah film propaganda kebohongan yang dibuat untuk mempertahankan kekuasaan dengan memelihara kebodohan.

Nyatanya kita masih harus berhadapan dengan hal-hal tak logis yang bisa dengan begitu mudahnya menyulut kemarahan dengan keberingasan. Nyatanya pendidikan dan bangku sekolah tak melulu menghasilkan kemauan berpikir apalagi daya kritis terhadap informasi di hadapan. Nyatanya laju teknologi informasi justru lebih mudah digunakan untuk menyulut kemarahan dengan kebohongan, daripada pencapaian tujuan ilmu pengetahuan.

Selamat memperingati hari yang menjadi gerbang kejatuhan bangsa ini. Jatuh semakin miskin karena sumber daya dieksploitasi, bumi dirusak, manusia diperbudak.

Kawan, benar sekali katamu.

Kita bisa bertemu lagi dalam keadaan hidup rasanya begitu takjub.

Kamu memeluk erat sekali tubuhku.

Seakan berkata nyaris saja kita tak lagi bisa bertemu.

Minggu, 17 September 2017

Tubuh ini tidak mau menyerah pada lelah. Meski baru 1,5 jam menginjak rumah Mama, sudah kutinggalkan untuk berangkat ke LBH Jakarta. Syukurlah, kali ini Mama begitu memahami kenapa anaknya harus pergi cepat sekali.

Sekitar pukul 13:20, saya sampai di sana, mulai menyiapkan acara Asik Asik Aksi bersama kawan-kawan muda lainnya. Dari mulai angkat meja, mengatur panggung, sampai mengatur rundown acara, dengan harapan kami bisa mulai tepat waktu. Malam sebelumnya kegiatan ini baru direncanakan. Beberapa pengisi acara setuju untuk hadir meski diberitahu dadakan. Selebihnya kami siapkan sendiri, bersama Kawan-kawan LBH Jakarta.

Keterlibatanku di sana tentu saja bukan kebetulan. Siapa tak marah mendengar Gedung YLBHI diserbu polisi. Apalagi menyusul larangan sebuah diskusi yang diselenggarakan para korban 65. Mereka yang kehilangan kehormatan, kehilangan keluarga, namun tidak kehilangan harapan. Tak ada percakapan tentang isme-isme apalagi hendak membangkitkan sebuah ideologi. Diskusi diselenggarakan semata-mata untuk mencari kebenaran, menelusuri sejarah, memahami peristiwa, mencoba menemukan keping-keping jawaban dari berbagai pertanyaan mereka yang kehilangan orang-orang tersayang. Dibunuh, diculik, disiksa, dipenjara, diperkosa, dihinakan.

Kegiatan pun berjalan lancar meski dibuka sedikit lebih lambat dari waktu yang tertera di publikasi. Peserta begitu ramai. Kami tak menyangka begitu banyak Kawan dan Solidaritas yang hadir. Bercerita, membaca puisi, menyanyi. Anak-anak, remaja, dewasa, tua, mereka berbicara tentang kecintaan pada negeri, mereka berekspresi untuk demokrasi. Tak lupa kawan-kawan dari berbagai organisasi hadir membacakan pernyataan bersama. Sebuah pernyataan yang dibuat seorang Kawan. Sebuah pernyataan untuk mengajak agar bersama menjadi berani, menjadi terang yang menyilaukan bagi tirani dan represi namun di saat yang bersamaan menghangatkan perjuangan untuk peradaban kemanusiaan. [1]

Sekitar pukul 21.15

Acara hampir selesai.  Aku tersenyum kepada dua orang Kawan. Kami takjub betapa persiapan yang tak sampai 12 jam, tapi dengan hasil yang melebihi ekspektasi kami. Lega. Sudah terbayang segera pulang dan istirahat. Apalagi keesokan paginya tugas memfasilitasi Sekolah Kepemimpinan Feminis telah menanti.

21.36

Informasi baru masuk. Depan gedung YLBI kedatangan Laskar-laskar. Kami pun berbagi tugas. Beberapa melihat situasi, beberapa bertahan mengawal acara di dalam. Aku masih terus menyanyi.

Dan ingatlah pesan sang surya pada manusia malam itu. Tuk mengingatnya di saat dia taka da. Esok pasti jumpa[2]

Tak lama kemudian

Seorang kawan memanggilku, berbisik

Ca, per sel ya, lantai 2 dan lantai 3. Aku terdiam. Aku tahu persis apa yang dia maksud, tapi aku tak tahu harus berpikir apa, hanya berusaha untuk tenang.

Hingga akhirnya acara dihentikan, satu persatu peserta menaiki tangga menuju lantai 2 dan 3. Aku pun mengikuti mereka, masuk ke dalam ruangan di lantai 3. Sesampainya di sana, yang coba kami lakukan adalah menenangkan peserta. Banyak di antara mereka kawan-kawan mahasiswa yang masih sangat muda. Mereka yang mungkin belum pernah terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi, atau kegiatan diskusi politik. Hari itu mereka harus menunda kepulangan, meski sudah begitu malam.

Awalnya kami mencoba mencairkan suasana, mengobrol ringan, memberikan senyuman, dan sapaan, sekedar untuk menenangkan. Aku cek persediaan air di dalam ruangan, setengah di satu galon, dan setengah di tempat air (p*re it) lainnya. Gelas plastik ada beberapa. Bisa juga kami gunakan bergantian. Semoga cukup untuk kami semua di ruangan lantai 3 yang ternyata berjumlah lebih dari 50 orang.

Ada sekitar 4 atau 5 orang panitia yang ada di sana, berusaha berbagi tugas, dan melakukan apapun yang bisa kami lakukan. Menjaga pintu, menyiapkan sofa dan kursi-kursi tepat di depan pintu.

Kami terus memantau informasi dari bawah, sambil memberikan informasi kepada Kawan-kawan di luar yang terlanjur tahu keadaan kami. Situasi masih aman, aku merasa kami hanya tinggal menunggu negosiasi, agar kami semua bisa pulang.

Malam semakin larut. Mungkin sudah lewat tengah malam. Aku tidak lagi mengecek waktu. Suara di bawah semakin terdengar. Suasana pun mulai mencekam. Kami mulai mematikan lampu dengan tujuan agar tak terlihat.

Entah berapa jumlah mereka, yang jelas suaranya cukup banyak. Aku sungguh tak bisa membayangkan. Puluhan? Ratusan? Baru berhari kemudian aku dapat jawaban bahwa kami dikepung sekitar 1500 massa di malam itu.

Massa di luar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba lagu Indonesia Raya terdengar dari dalam ruangan. Peserta yang ada di lantai 3 pun panik ketakutan. Mendorong sofa agar pintu tak bisa dibuka dari luar. Berlarian menuju ruangan yang tak seberapa besar. Merapat saling berdekatan. Aku berada di tengah ruangan. Mengenggam tangan seorang kawan. Kita tidak boleh panik, agar apapun yang terjadi, kita bisa putuskan tindakan kita secara jernih.

Syukurlah tak berapa lama ada kawan dari bawah yang mengabarkan. Tadi yang bernyanyi di dalam bukan massa. Melainkan kawan-kawan di bawah yang ikut menyanyikan Indonesia Raya. Hendak mengingatkan massa bahwa kita sama Indonesia. Tak ada massa yang masuk ke dalam gedung. Ketegangan sedikit reda. Tapi tidak hilang.

Kemudian ada peserta yang sakit, vertigo, sesak nafas. Ada juga yang menangis, sembari memeluk lengan temannya. Berusaha tetap tersenyum ketika mataku menyapa. Dua orang kawan mengajak peserta membentuk lingkaran. Saling berbagi perasaan, saling berbagi dukungan.

Aku tak bisa lagi mengingat kejadian detik per detik malam itu. tak sanggup mengingat rasanya. Namun yang jelas suara-suara di bawah begitu membekas

Bakar

Ganyang  — dengan nada yang biasa kami gunakan ketika aksi tolak WTO

Suara pecahan kaca mulai terdengar bertubi-tubi . Ya, mereka tak hanya berteriak. Mereka melempari dengan batu, kayu, benda-benda yang entah mereka dapatkan dari mana. Bisa jadi sudah sengaja mereka bawa.

Dan suara yang juga paling sering adalah

Allahu Akbar

Sempat sejenak aku terdiam

Bagaimana bisa manusia yang mengingat Tuhan adalah manusia yang sama yang hendak membunuh manusia lainnya?

Lalu dalam bayanganku muncul kobaran api hingga sejenak panasnya bisa kurasakan

Pikirku, bagaimana aku bisa meyakinkan kawan-kawan di sini, sementara aku pun meragu. Malam itu bisa jadi saat terakhirku di dunia. Aku menarik nafas panjang. Mengalihkan pikiran dengan kembali melihat mereka yang bersama satu ruangan denganku. Mencari apa yang bisa kulakukan. Menyibukkan pikiranku agar tak dilintasi bayangan-bayangan menakutkan.

Kejadian-kejadian berikutnya begitu cepat, penuh kepanikan dan tekanan. Proses evakuasi sedapat mungkin kami lakukan dengan tertib. Kawan-kawan yang sakit, kawan-kawan yang ekspresinya rentan, kawan-kawan mahasiswa, dan publik umum, baru kami yang aktivis. Hampir semua muda, hampir semua adalah perempuan. Semua berharap melihat jalan pulang. Tapi nyatanya kami masih harus duduk di sudut gang. Di sudut gang, di mana kami bisa saja diserang dari dua jalan. Di situ kami menunggu evakuasi hingga pagi menjelang. Tersudut. Tertekan. Ketakutan.

18 September 2017

Menjelang Subuh aku sampai di kantor. Berpelukan, dan mencoba istirahat sejenak, sebelum masuk sesi SKF tepat jam sembilan. Pikirku aku baik-baik saja. Aku tak tahu benar apa yang kurasakan. Marah? Marah pada siapa? Pada massa yang terbakar fitnah? Aku tak bisa marah pada mereka. Apakah aku sedih? Apakah aku takut? Apakah aku lelah? Apakah aku trauma? Aku tidak tahu apa yang kurasa. Bercerita pun aku bingung mulai dari mana. Aku hanya tahu hari harus berjalan seperti biasanya.

Barulah beberapa hari setelahnya, ketika bertemu mereka yang juga berada di tempat kejadian, seorang kawan berkata: Kita bisa ketemu lagi, kita masih hidup.

Aku baru sadar sejadi-jadinya. Bahwa aku takut, bahwa aku marah, bahwa aku sedih, bahwa aku bingung, bahwa aku kecewa, bahwa aku ingin menangis. Menangis sekeras-kerasnya, sejadi-jadinya.

Tuhan kasih kita hidup untuk terus berjuang. Bukan untuk melangkah mundur.

[1] Penggalan pernyataan sikap bersama yang dibacakan oleh beberapa organisasi pro demokrasi yang hadir pada Asik Asik Aksi. Pernyataan ini disusun oleh seorang perempuan aktivis muda yang telah bertahun-tahun berjuang bersama korban-korban pelanggaran Hak Asasi Manusia

[2] Lagu Banda Neira berjudul Esok Pasti Jumpa. Malam itu dinyanyikan Ananda Badudu sesaat sebelum evakuasi ke lantai 2 dan 3.

Revolusi Agraria

Sesungguhnya aku malu Eyang,

Tapi juga bingung

Berkali teriakkan Reforma Agraria

Padahal sejak tahun 1961 sudah engkau kritik habis-habisan

Katamu UU Pokok Agraria tidak akan bisa menyelesaiankan persoalan ketimpangan yang telah terjadi

Katamu yang kita butuhkan adalah Revolusi Agraria

Katamu sejak tahun enam satu

 

Seaandainya aku punya kesempatan berdiskusi denganmu, Yang

atau setidaknya menemukan literatur-literatur tentang pemikiran Eyang.

Kita Semua Korban 65

Saya adalah keluarga korban 65

Eyang Kakung hilang tak ada kabar

Kalau masih hidup tak tahu berada di mana

Kalau sudah meninggal pun entah di mana kuburannya

 

Saya adalah keluarga korban 65

Mama masih gemetaran setiap mendengar suara truk

Teringat waktu Pakde malam-malam diciduk

 

Saya adalah keluaga korban 65

Pakde, Bude, Mama, Om semua tercerai berai

Puluhan tahun berjauhan lintas benua

Tak saling tahu kabar, saling diam dalam ketakutan

Bersembunyi dalam kesunyian

 

Saya sendiri juga korban 65

Merasakan hidup penuh ketakutan, terbungkam

Jangan pernah bilang siapa kamu!

Jangan ikut-ikutan organisasi ini itu!

 

“Kamu cuma akan diperalat politik, politik itu jahat!”

Teriak Ibunda menangis histeris

ketika mengetahui aku berdemo menentang Undang-undang Privatisasi Pendidikan

 

Tapi, bukankah kita semua korban 65?

Ketika keran ekploitasi dan penjajahan lewat investasi dibuka lebar atas nama pembangunan

Ketika gerakan-gerakan kritis dibungkam, ditindas, dimatikan atas tuduhan pemberontakan

 

Sawah-sawah dirampas

Tanah-tanah dikuasai oleh mereka yang punya kuasa

Rakyat dimiskinkan

Perempuan diperkosa dan mengalami berlapis-lapis ketidakadilan

 

Bukankah kita semua korban 65?

Masa ketika rezim tirani berkuasa

Rakyat yang mempertahankan haknya langsung ditumpas

Suara-suara kritis langsung dibungkam

 

Rezim yang kita pikir telah mati-matian berusaha kita gulingkan

Tapi ternyata

masih berlanjut sampai sekarang

 

Sampai hari ini

Demokrasi nyaris mati

 

Kita semua korban 65

Seandainya Kita Mau Belajar

Semalam di sini ada perayaan Supersemar. Rupanya 19 tahun Reformasi tak membuat bangsa ini belajar. Padahal, literature sudah begitu banyak. Menampilkan versi lain dari sejarah buku putih yang penuh kebohongan. Film kesaksian algojo yang dibuat dengan dasyatnya, seolah tak berarti meski telah melalui riset bertahun-tahun lamanya. Sidang rakyat pun telah digelar meski meminjam negara lain. Hanya diabaikan tak lebih berarti dari angin lalu.

 

Hari ini orang-orang masih berteriak ‘awas bahaya komunis.’ Padahal yang hadir adalah bahaya orba dengan otoritarianismenya. Orang-orang menutup mata dari fakta komunis telah ditumpas habis dengan begitu kejinya. Bahkan mereka yang tak bersalah ikut dibunuh, dihilangkan, dianiaya, dipenjara. Orde baru juga sangat senang dengan bumbu-bumbu kengerian yang dibuat-buat. Tetapi cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Takut untuk bicara, takut untuk mengkritik, takut untuk protes, apalagi melawan.

 

Sementara hari ini tumbuh menguat kelompok-kelompok yang merasa paling benar. Menghakimi, megkafirkan, menguasai, melakukan kekerasan dengan menggadang-gadang agama. Bersekongkol dengan kuasa modal menjadi anjing-anjing penjaga asset mereka. Merasa paling berkuasa dan bertindak semaunya. Dan negara diam saja.

 

Ah Negara

Negara tidak berdaya di hadapan mereka

Tetapi negara yang sama menggunakan daya untuk menekan rakyatnya.

 

Rezim ini dimulai ketika tempat aksi diistana semakin dipukul mundur. Begitu pun ruang-ruang aspirasi yang terus dibatasi. Diatur sana-sini. Pembunuhan aktivis pun dibiarkan. Waktu berjalan terus tanpa ada kejelasan. Aksi-aksi kerap dibubarkan. Beribu alasan disiapkan tak satu pun masuk akal. Konstitusi dilangkahi SOP polisi. Rakyat diusir, perempuan ditekan, dihadang, dipelintir.

 

Inilah yang terjadi ketika bangsa ini tak pernah belajar. Tak pernah belajar dari masa lalu saat pembunuhan massal dilakukan dengan dilumuri fitnah-fitnah keji. Tak pernah belajar dari kekejaman orde baru ketika suara dibungkam, kecerdasan dan kekritisan dibunuh, yang progresif ditumpas habis.

 

Apakah kita tengah menjelang kembalinya hari-hari di mana kita dipaksa diam? Bergerombol dengan tidak aman, berbicara pun merasa terancam. Apakah kita akan akan membiatkan negara ini kembali ke masa kegelapan? Menjadi negara pelanggar HAM yang kerap menyerang rakyatnya sendiri.

 

Coba pikirkan

Coba renungkan

Untuk negara yang tak mau belajar ini, setidaknya kita telah belajar. Dan diam jelas bukan pilihan.

WhatsApp Image 2017-03-14 at 12.22.47 AM

Taman Mini, 12 Maret 2017

 

Debu

Kita adalah debu-debu berterbangan di jalan raya

terlindas mobil, tersepak angin

tak terlihat meski sudah sekian lama berteriak di jalan yang sama

 

Kita adalah sebutir tanah tak terlihat

diinjak disingkirkan

meski telah memberi kehidupan pada mereka di balik tembok sana

 

Senin, kita teriakkan nama-nama para koruptor

Selasa, merundung malang untuk lahan-lahan yang dirampas

Rabu, kelabu oleh air mata perempuan teraniaya

Kamis, mencari mereka yang dihilangkan paksa

Jumat, terus menggugat hak-hak yang tak pernah didapat

Sabtu, kencan pun harus menunggu

Minggu, berteriak pada publik yang lebih banyak tak mau tahu

 

Bagi mereka

Kita cuma debu

Serpihan suara yang tak lebih dari angin lalu

 

Bagi mereka

Kita cuma debu