Tentang Politik, Polarisasi dan Halusinasi yang Tak Disadari

Bukannya kita tidak sadar ketika fundamentalisme itu menguat. Tidak instan, dia merasuk di berbagai lini kehidupan. Terutama, pendidikan. Terejawantah melalui tatapan sinis dan cibiran terhadap tubuh yang tak penuh terbungkus. Hingga kontrol atas tubuh, dan ruang gerak perempuan yang dibekukan dalam pasal-pasal kebijakan.

 

Ketika dia bergenggam erat dengan kepentingan politik. Memainkan narasi tentang kafir, bahkan Cina, bukankah ini sudah kita prediksikan. Bukan berarti diri harus skeptis, hanya saja berusaha untuk tidak reaktif. Diam bukan berarti tak peduli. Tapi mengamati sepenuhnya, menganalisis, hingga menentukan siasat yang paling tepat. Jika kau anggap ini lambat, mungkin untuk mencapai sebuah kecakapan yang cepat butuh proses pembelajaran yang panjang. Proses kami, pengalaman kami, ini yang bisa dilakukan.

 

Lalu ketika muncul -isme lain sebagai respon dari sang Fundamentalisme, kenapa kita seolah membenarkan. Seakan-akan dia muncul sebagai antitesis. Apakah kita lupa bahwa selama ini Fundamentalisme, Militerisme, bekerja bersama Patriarki dan menindas perempuan habis-habisan, berlapis-lapis. Bukankah ketakutan diciptakan oleh keduanya, secara saling menguntungkan? Menyisakan kita senantiasa ada di pihak yang kalah. Meski segelintir kita merasa menang. Bicara tentang halusinasi. Kita semua bisa menjadi korban, namun tetap merasa menang.

Climate Depression

Screen Shot 2019-03-26 at 15.49.19

 

According to some articles that I found in Google, Climate Depression refers to “The mental health effects of global warming.” It includes depression, increases in stress, negative mental health and resignation about the future.

 

And it’s real!

 

Some people might think that I am very lucky to get a very huge opportunity in experiencing international negotiation such UNFCCC. I’ve met a lot of people there. Artists, Activists, who’ve been struggling for a long time to save the world. Yes, I am glad to meet them, and learn a lot from them. As well as to share and gather a lot of energies to continue the struggle.

 

But as I said before, Climate Depression is real. For me, it is not only about the report that show us how this earth is already hurted, and will be wrecked after reach above 1,5 degree Celsius. In fact, I am not that lucky to only meet those good people I mentioned above. Unfortunately, I also have to meet them, Government, Companies, so I have to witness that all influential persons don’t have any willingness and efforts to save this earth.

 

I witness how this world are made to extend the disparity between rich and poor, to improve gap of power structure in every context. They are who have power will do everything, to makesure that they don’t have to share their power with others.

 

If you think that UNFCCC will seriously talking about how to save the earth, and the sustainability of our life, well, this negotiation is more become a space for industries and developed countries to escape from their responsibilities. This negotiation keep resulting ideas about how to keep the industries going on as business as usual, while giving more burdens to people

 

Let me show you some simple examples.

REDD+. The logic is simple. Developed countries who have money can pay to poorer countries such as Indonesia, to save carbon, so they can continue to pollute with their industries. Meanwhile, Indonesia has to restrict their forest from the people who’ve been depend on their forest as their livelihood resources since centuries ago. They are who taking from the forest but also preserve it so it can be sustain. In that case, the rich countries, still able to make money. While people in Indonesia are losing their livelihood resources and trapped in the impoverishment.

 

Palm Oil as Biofuel. Come on, we all know how palm oil industry are the big problems in Indonesia (and other places). Not only destroying our bio-diversity, but also resulting land grabbing and human rights violation. But suddenly it appears as ‘solution’ for energy transformation. Who will get benefit, clearly the industry, and some consumers who able to pay more. But for people in Indonesia, it will expand our suffers.

 

Insurance for Loss and Damage. It is not a solution for people who already impacted or potentially impacted by climate change. It’s just the insurance companies trying to making money and get benefit from disasters.

 

When I know some women in community, personally. They are who will be the most vulnerable groups in experiencing climate disasters. They are who have initiatives to manage the forest, and other natural resources. With all they heart, considering sustainability, because for them, forest is their life. But I have to witness how the negotiation are keep producing false solution, avoiding women and community’s rights, and never care that we only have this earth for living. For future generation. For sustainability of life.

 

Here is a bonus. a song to play while you read this 🙂

Menyatakan Golput, Karena Nyatanya Kita Tidak Baik-baik Saja

Apatis, merugi,[1] pengecut, pecundang,[2] tolol, ga berguna, cari perhatian, tidak cinta pada negara, tidak strategis, tindak pidana, hantu, sampai TAIK[3], kata-kata yang dilontarkan kepada Golput akhir-akhir ini.[4]

Screen Shot 2019-02-03 at 00.58.18

Aneh. Golput itu ya biasa-biasa saja. Periode ke periode, Golput selalu ada, dengan berbagai alasannya.

Untuk kali ini, bagaimana bisa memilih Prabowo ketika kita ikut melingkar di aksi kamisan, diskusi dengan mereka yang pernah diculik, mewawancara langsung seorang Ibu yang anaknya dihilangkan paksa, tanpa ada kabar, bahkan hingga si Ibu meninggal dunia.

Bagaimana bisa memilih Jokowi ketika perampasan lahan, kekerasan, penangkapan, pembunuhan, dan kriminalisasi aktivis, kita geluti sehari-hari. Di Kulonprogro, Ogan Ilir, Takalar, Teluk Makassar, Tumpang Pitu, Taman Sari, Teluk Jakarta, Gunung Solok, di Papua, di mana-mana. Pun bertahun-tahun aksi kamisan tak ditanggapi secara serius oleh Jokowi yang sudah berjanji di nawacitanya. Sampai hari ini pelanggaran HAM masa lalu tak pernah disentuh apalagi diselesaikan. Malah deretan pelanggaran HAM terus bertambah

HAM bukanlah daftar check list yang dilihat sebagai pilihan. Bukan tentang melawan penculikan, namun kompromis terhadap perampasan lahan dan ruang-ruang kehidupan masyarakat.

Prabowo adalah Orba. Banyak yang bersepakat dengan ini. Tapi bukankah Jokowi juga Orba?

  • Wiranto, Hendropriyono, Luhut Panjaitan, dan jenderal-jenderal Orde baru lain di belakangnya
  • Berbagai kejadian persekusi, terhadap kelompok minoritas orientasi seksual dan ekspresi gender, maupun minoritas politik yang didukung pembiaran bahkan difasilitasi oleh aparat keamanan maupun pernyataan dukungan pemerintah
  • Razia dan penyitaan buku-buku kiri dan yang dianggap kiri, pelarangan dan pembubaran diskusi, hingga pelarangan ibadah yang lagi-lagi juga didukung dan difasilitasi aparat
  • Penyelesaian Konflik Agraria dengan pendekatan represif dan militeristik
  • Keterlibatan Militer dalam Pertanian
  • Perppu Ormas, yang kemudian menjadi UU Ormas (Perubahan), RUU Permusikan, dan penggunaan UU ITE yang berpotensi maupun telah membungkam Hak Warga Negara

Kurang Orba apa??

Dan orba bukanlah sekedar bicara soal represi, dan militer. Orba juga mencerminkan perampasan hak-hak dan sumber kehidupan masyarakat atas nama ‘pembangunan’.

  • Berbagai proyek yang merampas sumber-sumber kehidupan rakyat
  • Aparat keamanan negara sebagai pengaman perusahaan
  • Orientasi Kebijakan Mempermudah Investasi, di antaranya PP One Single Submission, yang memungkinkan pengusaha/perusahaan mendapatkan izin sebelum AMDAL beres, Pencabutan Perda-perda dan Peraturan Mendagri yang memperketat Investasi, berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas yang telah ditandatangani maupun sedang dinegosiasikan, dan lain sebagainya.

Belum lagi deretan nama pengusaha tambang, sawit, dll yang ada di belakang kedua calon, menjadikan ke-Orbaan Jokowi dan Prabowo semakin paripurna.

Maka pilihan sebagai Golput seharusnya sudah tidak lagi dipertanyakan. Pertanyaan yang kemudian dimunculkan kepada kami adalah kenapa Golput harus ribut? Kenapa tidak diam-diam saja? Belakangan, Golput justru mendapatkan banyak sorotan, caci maki (seperti di paragraf  pertama tulisan ini), bahkan diancam-ancam pidana dengan interpretasi pasal yang diada-adakan. Golput dimasukkan pula sebagai Ancaman Faktual di dalam Inpres Bela Negara

Mereka bertanya, ‘Kenapa Golput harus dinyatakan?’

Pertanyaan saya, ‘Kenapa Golput tidak boleh dinyatakan?’

Kenapa ketika menyatakan bahkan mengkampanyekan Jokowi-Prabowo bebas-bebas saja, lalu menyatakan Golput menjadi masalah?

Bagi saya, Golput merupakan sebuah sikap politik yang memang perlu dinyatakan. Di saat banyak yang terlena dengan jalan tol, bagi-bagi sertifikat, ataupun kursi-kursi pemerintahan [dan saham-saham BUMN] untuk segelintir orang yang masih mengaku Kawan, kita perlu suara yang mengkritisi. Sekedar mengingatkan untuk bilang, bahwa KITA TIDAK SEDANG BAIK-BAIK SAJA. Bahwa negara ini dijalankan dengan arah maupun sistem politik dan pembangunan yang tidak baik-baik saja. Bahwa berbagai penggusuran dan pelanggaran HAM yang terjadi adalah tidak baik-baik saja. Bahwa kekerasan, tuduhan, dan persekusi terus menerus terhadap kawan-kawan Papua, korban dan aktivis 65, kawan-kawan LGBT terutama transpuan adalah tidak baik-baik saja. Bahwa politik identitas yang dimainkan kedua kubu, tidak baik-baik saja. Bahwa demokrasi di Indonesia yang masih mengejar prosedural, dan menghilangkan substansi demokrasi itu sendiri, yaitu Hak Asasi Manusia, tidak baik-baik saja. Bahwa secara spesifik, sistem Politik dan sistem Pemilihan Umum hari ini juga tidak baik-baik saja.

Silahkan saja kalau mau pilih Jokowi, atau pilih Prabowo. Apapun hasilnya pemilu ini, tidak akan mengubah nasib kita yang terus ditekan dan ditindas. Kita telah bergelut dalam perjuangan setiap harinya. Sekian detikmu di bilik suara tidak akan membuat perjuangan menjadi lebih mudah.

 

NB:

Ga usah berharap mereka serius soal isu perempuan, kalau yang bisa mereka ungkapkan hanya sebatas perempuan di kursi menteri atau wakil ketua partai.

 


[1] Mahfud MD

[2] Budiman Sujatmiko

[3] Alit Ambara

[4] Kata-kata yang lain meski tidak mencantumkan narasumbernya namun nyata muncul di berbagai media sosial. Berkali-kali.

Pembelajaran, Energi, dan Persahabatan yang Jujur

WhatsApp Image 2018-10-15 at 23.41.49

Persahabatan yang jujur adalah adalah alat politik utama dari pergerakan kita

(Komunike Musyawarah “Dunia Warga Yang Melampaui Kuasa Bank”)

Rasa-rasanya merupakan kalimat yang repesentatif menggambarkan pembelajaran yang didapatkan selama berproses dalam perlawanan terhadap Bank Dunia, IMF, dan sistem ekonomi global. Ini tentunya bukan sekedar kegiatan. Karena World Beyond Banks sendiri tidak dirancang untuk hanya sekedar menjadi kegiatan. Bukan hanya melalui World Beyond Banks, perlawanan juga digelorakan melalui beberapa kegiatan lainnya seperti Festival Pangan Perempuan, dan Feminist Carnival.

WhatsApp Image 2018-10-15 at 23.41.53

Persahabatan yang jujur.

Ini telah menjadi refleksi besar dan dalam sejak sebelum kegiatan dimulai. Tentu saja persahabatan yang jujur tidak bisa didapat lewat senyum pemerintah yang tak pernah berpihak pada rakyatnya. Persahabaran yang jujur juga selayaknya tegas berposisi terhadap ruang keterlibatan yang disediakan oleh aktor-aktor serupa Bank Dunia dan IMF. Atas nama perbaikan mekanisme, atas nama perbaikan standard pengamanan, nyatanya menambah deretan legitimasi agar ia bisa terus melancarkan serangan. Merampas tanah, air, dan sumber-sumber kehidupan, menenggelamkan desa, merusak tatanan sosial, budaya dan ilmu pengetahuan, membunuh manusia, dan menambah lapisan penindasan perempuan.

WhatsApp Image 2018-10-19 at 13.28.02

WhatsApp Image 2018-10-19 at 13.28.26

Maka pilihan kami kemudian menjadi tegas. Sejak awal gagasan World Beyond Banks dibangun dengan kesepakatan bahwa kami tidak mengkritisi Bank Dunia dan IMF sebagai institusi, melainkan sebagai sebuah ideologi. Ideologi yang kemudian menghadirkan paham-paham serupa ekstrativisme, infrastrukturisme, moneteisme, dan komodifikasi.

Sejak hari pertama pun Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional sudah ‘dimatikan’ sebagaimana yang tertuang di dalam narasi dan video framing. Maka pilihan kami tegas bahwa yang banyak perlu disuarakan adalah korban, komunitas yang mengalami langsung berbagai persoalan ketidakadilan dan penidasan akibat sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ideologi keruk ini. Mereka yang juga memiliki geliat dan inisiatif tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga melawan seraya melestarikan sistem hidup yang adil, setara, serta menjaga keberlangsungan alam dan kehidupan.

WhatsApp Image 2018-10-19 at 13.28.50

WhatsApp Image 2018-10-14 at 14.24.41

Sejak awal pun kami memiliki kesepahaman bahwa perempuan bukanlah sektor, maka suara perempuan harus ada di setiap sesi, situasi perempuan harus disuarakan dalam setiap diskusi. Maka aku mengulum senyum ketika seorang jurnalis asal Korea bercerita kepadaku: “Tadi saya wawancara juga peserta perempuan yang dari Korea, dia bilang surprise sekali melihat ada banyak perempuan yang aktif bicara pada forum ini.”

Sejak awal gagasan World Beyond Banks sebagai gerakan pun dipahami seluruh pihak. Maka kawan-kawan musisi dari berbagai negara, tidak sekedar datang untuk performance. Melainkan untuk mengikuti seluruh proses, mendengarkan cerita, terinspirasi dan menciptakan sebuah karya. Pada akhirnya, sebuah lagu berjudul World Beyond Banks pun dinyanyikan bersama.

WhatsApp Image 2018-10-19 at 13.29.18

WhatsApp Image 2018-10-12 at 14.36.38

Sejak awal kami tahu persis bahwa kapitalisme menciptakan pemerintahan oligraki. Menghancurkan demokrasi, bahkan megkooptasi gerakan rakyat. Para pengusaha di balik pemerintah, kriminalisasi rakyat yang memperjuangkan haknya, pembubaran diskusi di mana-mana, hingga penurunan dan perusakan baliho, yang terjadi menjelang pertemuan bank dunia dan IMF. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tak lebih dari alat untuk menyerang warga negaranya demi kepentingan mereka yang melihat Indonesia tak lebih sebagai keuntungan yang bisa dikeruk.

Maka ketika tindakan-tindakan represif mulai datang. Sembayang diintimidasi, pemakaian tempat dibatalkan sepihak, kami tahu persis bahwa kami tak ingin masuk pada jebakan mereka. Menyikapi sesuai porsi menjadi pembelajaran yang begitu berharga di tengah kemarahan dan keinginan untuk mengamuk segera.

WhatsApp Image 2018-10-19 at 13.27.37

WhatsApp Image 2018-10-19 at 12.59.24 (1)

Pun aku belajar menerima tentang apa yang disebut seorang kawan sebagai berantakan. Rundown yang tak kunjung final, penerjemah dan alatnya yang tak tersedia di semua forum paralel, tenda panggung utama yang begitu panas, video yang tidak terlihat, dan masih banyak deretan kekurangan lainnya, selayaknya diterima sebagai kekurangan tanpa perlu embel-embel tetapi. Berbagai keterbatasan yang membuat mata dan rasaku menyaksikan mereka yang bekerja begitu keras. Berdiskusi siang malam, berpikir substansi hingga teknis. Mereka yang ringan tangan meski tidak berasal dari panitia, bahkan tak berasal dari Indonesia. Mereka yang aku yakin bergerak karena merasa turut memiliki forum ini.

WhatsApp Image 2018-10-14 at 17.11.37

Betapa komunitaslah yang mendukung kami berkumpul dan menyelenggarakan musyawarah ini. Hingga panganan sepiring 15 ribu namun dengan menu yang luar biasa lezatnya. Dilengkapi teh manis dingin dengan cita rasa tinggi, memberimu energi di bawah langit Bali yang begitu terik. Dimasak dan disiapkan dengan cinta oleh Bu Tini, meski sebelumnya dia sempat diintimidasi dan ditanya macam-macam soal kegiatan seputaran mengkritik Bank Dunia dan IMF.

Pun Komunitas Jatijagat Kampung Puisi, yang menyambut kami dengan rangkulan persahabatan. Memberikan ruang dan karyanya untuk bersama-sama melawan. Saling menjaga, saling menguatkan.

WhatsApp Image 2018-10-14 at 21.51.24

Maka di forum ini kami tak hanya saling berbagai cerita dan pembelajaran. Tetapi juga berbagi energi untuk saling menguatkan. Seperti ketika bernyanyi bersama Kawan-kawan komunitas SP diiringi petikan gitar Mas Budi Pego. Atau ketika menggenggam tangan Ibu Asnir menatap senyumnya yang mencuat di sela-sela kegelisahan memikirkan kampung halaman. Juga tetap setia mendengar cerita bu Halimah, yang terus setia melawan privatisasi air. Energi yang begitu hangat tersebut, sesungguhnya merupakan kemewahan yang tiada tara.

Persahabatan yang jujur

Ketika di akhir hari seseorang memelukku dan berkata, “Mbak, jangan bosan mempersatukan gerakan.” Kami pun bersepakat. Mempersatukan apa yang memang selayaknya diperjuangkan. Dalam sebuah solidaritas ideologis. Pertemanan yang jujur. Jumlah kami memang kecil, tapi kami layak untuk terus ada. Semakin kuat. Semakin solid.

Kejahatan ini dilakukan secara global. Maka perlawanannya pun harus global, menembus ruang, waktu, dengan keberlanjutan yang konsisten dan kesetaraan antar generasi. Meski global, perlawanan itu harus tetap terasa dekat. Perlawanan itu melekat dengan tekad di dalam hati kita. Mengisi setiap jengkal tubuh kita. Mengalir seperti darah. Sedekat nadi yang berdenyut. Begitu ia terasa.

Di atas langit Denpasar menuju Jakarta, 17 Oktober 2018

 WhatsApp Image 2018-10-19 at 12.59.24

 

 

18 September 2017

Menjelang Subuh, 18 September, Setahun yang lalu

Kami berhasil ke luar

Tapi ada luka yang membekas di dalam

 

Tepat menjelang subuh, saya sampai di kantor. Kawan-kawan memeluk. Saya tersenyum dan tertawa. Tenang, saya baik-baik saja. Kami pun istirahat sejenak sebelum melanjutkan sesi Sekolah Kepemimpinan Feminis di pagi hari.

 

Pukul 09:00

Mulai memfasilitasi kegiatan yang sudah berlangsung selama beberapa bulan. Sekilas aku bisa merasakan tatapan yang berbeda dari mereka. Terkadang terasa seakan hanya sekilas, namun betul-betul berbeda. Mati-matian aku mencoba meyakinkan. menangkap energi baik dari setiap jengkal ruangan. Menghadirkan senyum di segala sudut. Sekedar hendak menyampaikan: Tenang. Saya baik-baik saja.

 

Siang hari tangis pertama pun pecah. Lalu muncul rasa bersalah. Bahkan rasa sesal tak mampu kuhindari.

Menjelang malam, takut itu datang. Disusul lemah, kalah. Bertubi kata-kata itu menyesak di kepalaku. Membuat sesak dadaku. Semakin sesak karena marah kemudian juga datang. Menghimpit, sekaligus mengguncang.

 

Hari ini

Sudah satu tahun,

Berbagai berbagai perasaan masih saling mengikat, bercampur, mencampuri, dan enggan pergi. Takut tidak pernah benar-benar meninggalkan. Sesak masih datang sesekali. Marahpun kadang datang tanpa diundang.

 

Sudah setahun

Pemikiran berkelindan saling menimbulkan pertanyaan. Tidak hanya soal ‘kenapa,’ lebih banyak ‘untuk apa.’ Untuk apa hidup, atau hidup untuk apa? Bisakah kita punya daya untuk bertahan, sementara kuasa mereka begitu besar?

 

Sudah Satu tahun

Aku pernah berjanji pada diriku sendiri untuk bisa memetik pembelajaran dari setiap peristiwa yang aku lalui. Karena aku yakin, semua yang terjadi mengandung hal penting. Asal kita mau belajar.

 

Belajar menerima diri dengan segala kelemahan, kekurangan, ketakutan, ketidaksempurnaan. Menerima diri sebagai manusia, mencoba lepas dari segala konstruksi yang ada.

 

Sudah satu tahun

Hidup tak pernah menjadi lebih mudah sejak hari itu

Tak juga lebih ramah, tak juga adil

 

Tapi kita hanya tahu berjalan

Meski membawa luka yang takkan padam

 

Cerita kejadian di: https://dindanuurannisaayura.wordpress.com/2017/09/30/kebohongan-kesaksian-dan-rasa/

Ke-millenial-an dan Perlawanan terhadap Penindasan Global

“Minke itu millennial, tapi pada masanya. Minke itu umur 20 tahun, Annelies 17 tahun. Memang anak-anak muda, buku ini pun bicara tentang gejolak anak muda.” (Pernyataan Hanung Bramantyo di Konpers Film Bumi Manusia)

 

“Pertama kali membaca Bumi Manusia saat kuliah. Waktu saya baca novel ini merasa apa yang disampaikan sangat penting sekali. Pada saat membaca, saya menjadi remaja yang keren kemudian terbawa dan menemui Pak Pram.” (pernyataan Hanung Bramantyo sebagaimana dikutip di kapanlagi.com).[1]

Berbeda dengan Hanung, saya yang waktu itu adalah anak kemarin sore dan begitu dangkal pemahaman mengenai Pram dan tetralogi Burunya justru merasa keheranan. Ada ekspektasi saya, meski saat itu masih begitu minim membaca karya-karya Pram (Bumi Manusia adalah karya Pram keempat yang saya baca setelah Arok Dedes, Gadis Pantai, dan Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer), yang tak terpenuhi. Membaca Bumi Manusia membuat saya berpikir, kenapa tokoh di dalam novel ini, begitu tergila-gila dengan pendidikan Eropa, begitu menyanjung Belanda. Saya pun bertanya-tanya, di mana perlawanan terhadap kolonialisme yang seharusnya ada. Meski, kesadaran-kesadaran tentang ketidakdilan telah tersaji dengan jelas. Baru kemudian setelah membaca 3 buku berikutnyalah saya takjub dengan bagaimana Pram membawa kita pada proses kesadaran Minke, hingga menetapkan keberpihakan dan melakukan perlawanan nyata terhadap penjajahan.

 

Adil sejak dalam pikiran nyatanya memang sulit. Apalagi untuk tidak mengadili sutradara hingga pemain utamanya. Tapi saya akan berusaha tidak menghakimi apa yang sedang dibuat oleh Hanung dkk. Saya hanya bertanya-tanya apa yang dimaksud Hanung dengan, “Waktu saya baca novel ini merasa apa yang disampaikan sangat penting sekali.” Atau apa yang membuat dia merasan sebagai remaja yang keren? Apakah karena memahami pergolakan batin Minke yang berusia 20 tahun di Bumi Manusia, lalu mampu merasakan dan menganalisis kegelisahan yang sama pada dirinya sebagai remaja usia kuliah? Atau merasa keren dengan sekedar sudah membaca karya dari satu-satunya sastrawan Indonesia yang diusulkan sebagai peraih Nobel Sastra?

Millenial

“Minke itu millennial, tapi pada masanya,” kata Hanung. “Minke itu umur 20 tahun, Annelies 17 tahun.”[3]

“Iqbaal dan Mawar anak milenial, yang sadar dengan kebudayaan.”[2]

Bumi Manusia adalah seri pertama dari tetralogi Buru, menceritakan Minke yang meski pada awalnya sangat menggilai Eropa (kemudian dianggap Millenial), lalu memperoleh kesadarannya atas penindasan akibat penjajahan dan kolonialisme. Tak hanya itu, dia melakukan perlawanan terhadap penjajahan tersebut dengan cara menulis, dan mendirikan surat kabarnya sendiri hingga dinobatkan sebagai Bapak Pers Indonesia.

Maka mengaitkannya dengan Ke-Milenial-an seharusnya hendak menyampaikan pesan penting serupa ‘penjajahan’ itu masih terus berlangsung di Indonesia. Ketimpangan negara-negara utara dan negara selatan terus berlanjut, bahkan di berbagai meja perundingan dunia. ‘Kolonialisme’ masih berwujud di mana segala sistem ekonomi kita diarahkan dan dikendalikan untuk kepentingan kapital atau mereka yang bermodal besar. ‘Tanam Paksa’ masih dipraktikkan melakukan Praktik Perkebunan Kelapa Sawit, atau Perkebunan Tebu milik BUMN (PTPN), yang merampas lahan masyarakat, menyebabkan masyarakat menjadi buruh di tanahnya sendiri, dan menanam komoditas yang bukan untuk kepentingan kita, demi memperkaya yang sudah begitu kaya. Pun Poligami, Perkawinan Anak, hingga kontrol terhadap keputusan, dan kehidupan perempuan yang merupakan penindasan terhadap seksualitas perempuan tetap berlangsung hingga hari ini. Maka mengaitkannya dengan Ke-Milenilai-an sejatinya mengandung pesan, bahwa di tengah gempuran ekonomi politik global, perlawanan harus dilakukan, dan bukannya sekedar simbol-simbol serupa baju adat, kereta kuda, apalagi soal anak pribumi yang jatuh cinta pada bule.

“Saya tidak perlu kasih buku tebal ke Iqbaal, tinggal pakaikan baju adat, yah jadilah Minke,” [4]

Foto Preskon ‘Bumi Manusia’ Para Pemain Datang Naik Kereta Kuda[5]

Novel ini menceritakan kisah roman Minke, seorang pribumi di zaman kolonial Belanda, yang jatuh cinta kepada Annelies, anak blasteran seorang Belanda dengan seorang nyai bernama Nyai Ontosoroh. Ceritanya berlatar belakang sekitar tahun 1890 sampai 1918. [6]

WhatsApp Image 2018-05-27 at 15.52.41

sumber gambar: Sebuah Grup Whatsap, verified

 

[1] https://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/saat-mahasiswa-hanung-pernah-ditolak-pramoedya-adaptasi-2268364732bumi-manusia22683648482-fb3906.html

[2] https://www.viva.co.id/showbiz/film/1040104-alasan-hanung-bramantyo-pilih-iqbaal-di-film-bumi-manusia

[3] Pernyataan Hanung di Konpers, sebagaimana dikutip di https://www.vice.com/id_id/article/evkvak/tak-terima-iqbaal-ramadhan-jadi-minke-santai-kalau-ga-kontroversial-bukan-film-bumi-manusia-dong

[4] https://www.dream.co.id/showbiz/alasan-hanung-bramantyo-pilih-iqbaal-di-bumi-manusia-1805252.html

[5] https://www.kapanlagi.com/foto/berita-foto/indonesia/66924cast_bumi_manusia-20180525-005-bintang.html

[6] http://www.pikiran-rakyat.com/hidup-gaya/2018/05/25/film-bumi-manusia-segera-digarap-iqbaal-tertantang-perankan-minke-424948

RKUHP: Harapan Reformasi yang Berubah Menjadi Tirani

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) muncul sebagai upaya untuk pembaharuan KUHP warisan kolonial Belanda yang masih berlaku sampai saat ini. Upaya tersebut dimulai sejak tahun 1980, dan mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pada awalnya revisi dilakukan lebih kepada kodifikasi dan alih bahasa Indonesia, sehingga dikatakan sekedar sebagai upaya Meng-Indonesiakan KUHP. Namun, pembahasan RKUHP menjadi sangat kaya, seiring dengan perkembangan negara ini sebagai negara demokrasi, dengan semangat reformasi dan Hak Asasi Manusia. Pasca Reformasi, Indonesia juga telah menghasilkan berbagai produk hukum pidana yang berlandaskan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. UU Tindak Pidana Korupsi, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan banyak kebijakan lainnya merupakan perkembangan hukum pidana yang  sejatinya bertujuan untuk melindungi warga negara. Tak hanya Undang-undang, produk hukum pidana juga berupa putusan Hakim, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi yang sejak 2006 membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang Penghinaan Presiden.[1]

 

Hukum pidana semestinya tidak menonjolkan koersi negara, namun koersi negara itu sendiri ada dalam batasan untuk melindungi warga negara. Secara prinsip, hukum pidana mengatur perbuatan melawan negara, karena melakukan perbuatan jahat yang merugikan orang lain, masyarakat, maupun negara. Karena, tujuan hukum pidana sendiri adalah untuk melindungi kepentingan umum.[2] Artinya, pidana adalah orang berhadapan dengan negara, bukan orang berhadapan dengan orang karena urusan privatnya.

 

Berbagai gagasan muncul seiring dengan diskusi pembaharuan KUHP. Misalnya saja, pidana kerja sosial yang muncul bukan tanpa kajian. Pidana ini tidak hanya dinilai lebih manusiawi tetapi juga lebih efektif, dalam menjadi pembelajaran terhadap terpidana maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.[3] Sementara pada aspek perlindungan, salah satu wacana yang muncul adalah pidana untuk kejahatan korporasi, salah satunya dalam konteks lingkungan. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan diskursus di tingkatan internasional di mana korporasi dilihat sebagai pihak yang juga memiliki kuasa, dan seringkali menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya kerusakan lingkungan.

 

Pembahasan Revisi KUHP sudah semestinya didasari perkembangan diskusi hukum pidana, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kemanusiaan secara tegas dinyatakan di dalam falsafah bangsa Pancasila. Pun berbagai Kovenan dan Konvensi HAM Internasional yang telah diratifikasi Indonesia bukanlah sekedar komitmen dalam pergaulan internasional, tetapi Hak Asasi Manusia merupakan makna substantif dari demokrasi.

 

Sayangnya, pembahasan Revisi KUHP justru berkembang ke arah yang mencederai semangat demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Draft RUU Hukum Pidana (HP) yang tersaji hari ini justru menjadi langkah mundur, di mana isi di dalamnya memuat pasal-pasal bermasalah yang cenderung merampas kebebasan, dan melanggar hak asasi warga negara, bahkan berpotensi kriminalisasi, dan membungkam gerakan kritis masyarakat. Dalam situasi ini, perempuan mengalami potensi dan dampak yang berlapis, baik karena peran yang dilekatkan sebagai penjaga keluarga dan komunitas, maupun karena konstruksi sosial terkait moral perempuan.

 

Menghidupkan Pasal yang Melanggar Konstitusi

Pada tahun 2006, melalui putusan No.  013-022/PUU-IV/2006, MK mencabut pasal-pasal terkait Penghinaan Presiden di dalam KUHP, di antaranya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. MK sendiri merupakan lembaga yang muncul pada saat reformasi untuk memastikan kebijakan nasional, dalam bentuk UU tidak melanggar Hak Konstitusi warga negara.

 

Namun RUUHP menghidupkan kembali ketentuan tersebut, sehingga berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Warga negara menjadi tidak bisa mengkritik presiden. Padahal sebagaimana dijelaskan di dalam putusan MK, bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat.[4] Hal ini jelas berbeda dengan semangat pasal Penghinaan Presiden di dalam KUHP yang dibuat pada masa feodalisme dan Monarki. Pemberlakuan ketentuan ini menandakan kita mundur jauh ke belakang, ke masa-masa kolonialisme yang kental dengan feodalismenya, dan sangat tidak relevan dengan semangat Indonesia sebagai negara demokrasi.

 

Dalam negara demokrasi media dan jurnalis memiliki peran signifikan untuk menyuarakan dan mengungkapkan fakta. Perkembangan teknologi melalu sosial media juga memberi peluang untuk setiap warga negara mengkritisi kebijakan dan tindakan pemerintah yang merugikan atau tidak berpihak pada rakyat. Hal ini merupakan hak kita sebagai rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Tugas kitalah untuk menegur dan mengkritisi apabila mereka yang kita pilih dalam pemilihan umum yang demokratis menyimpang dari mandat yang kita berikan.[5] Lalu apa jadinya jika kita sedemikian dikontrol dan diteror ancaman pidana penghinaan presiden?

 

WhatsApp Image 2018-03-18 at 8.43.04 PM

 

Kuasa Berlebihan Hingga ke Ranjang

Selain itu, RUUHP menjadikan tindak pidana menjadi rancu di dalam pengaturan mengenai pasal-pasal asusila. Sifat tindak pidana yang seharusnya, adalah perbuatan jahat yang merugikan pihak lain. Sementara pasal-pasal asusila yang diatur di dalam RUUHP, masuk ke dalam hubungan antar individu, yang secara Hak Asasi Manusia merupakan hak pribadi seseorang. Tidak seharusnya seseorang dipidana semata-mata karena melakukan hubungan yang disetujui dan disepakati kedua (atau lebih) pihaknya. Dalam konteks zina, misalnya, apabila para pihak sudah dewasa, dan tidak terikat perkawinan, maka siapa yang berbuat jahat, dan siapa yang dirugikan? Perempuan bahkan kemudian menjadi lebih rentan, karena konstruksi sosial yang selalu melekatkan perempuan sebagai penjaga moral.

 

Pasal 460[6]

(1)      Dipidana karena  zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

a.          laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

b.          perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan  laki‑laki yang bukan suaminya;

c.          laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan,  padahal diketahui  bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

d.          perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui  bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

e.          laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

 

Pasal 463

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

 

 

Secara prinsip, peran negara di dalam hak-hak pribadi seharusnya adalah pasif, menghormati, dan tidak intervensi[7]. Sebaliknya, dalam konteks melindungi (to protect), justru menjadi tugas negara untuk melindungi warga negaranya dari pihak ketiga yang melanggar HAM,[8] termasuk di dalamnya dari pihak-pihak yang mengganggu privasi dan hak pribadi seseorang. Keinginan negara untuk mengurusi warga negaranya hingga ke ‘tempat tidur’ menunjukkan kuasa berlebihan negara terhadap urusan privat warganya. Lebih jauh, hal ini akan menimbulkan persoalan bagi banyak orang yang perkawinannya tidak dicatat karena berbagai hal. Warga tak berumah di jalan-jalan yang tidak memiliki kartu identitas, penganut aliran kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama, sehingga pernikahannya juga tidak diakui, mereka yang miskin dan tidak bisa mengakses catatan sipil, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, yang akan menjadi korban kriminalisasi adalah kelompok minoritas, dan masyarakat miskin. Sudah negara melanggar kebebasan berkeyakinan mereka, gagal memenuhi kesejahteraan mereka, kemudian malah ingin memenjarakan mereka.

 

Ketidakmampuan Menanggulangi Kejahatan Korporasi

Sebaliknya, dalam aspek pidana lingkungan, RUUHP justru sangat kabur dan terkesan ragu-ragu dalam melihat kejahatan korporasi terhadap lingkungan. Meski memasukkan bagian khusus, namun tidak komprehensif mencakup seluruh tindak pidana yang ada di dalam UU No. 32 Tahun 2009. RUUHP sendiri terkesan tidak mampu membedakan kejahatan yang dilakukan oleh individu/manusia, dengan kejahatan yang dilakukan korporasi di mana karakternya sangat berbeda dan tidak bisa dilihat sebagai satu perbuatan yang sekali selesai.[9] Rumusan di dalam RUUHP justru berpotensi untuk mengriminalisasi masyarakat yang melakukan pengelolaan lingkungan berbasis budaya tradisional dan kearifan lokal mereka. Sangatlah ironis ketika perusahaan yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia sulit untuk ditindak, sementara masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan sumber kehidupan justru diancam pidana.

 

Dalam berbagai konteks, perempuan mengalami dampak berlapis dari kriminalisasi. Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai penjaga moral, juga memperbesar stigma, diskriminasi, pengucilan, kekerasan dan marjinalisasi terhadap perempuan yang dianggap melanggar aturan, yang terjadi mulai dari tingkat keluarga, komunitas hingga masyarakat. Dalam konteks kriminalisasi terhadap perempuan dengan tudukan zina, seringkali bersumber pada konstruksi sosial yang menyasar tubuh dan ruang gerak perempuan dengan mengatasnamakan agama dan moralitas. Hal ini, juga mengakibatkan perempuan kehilangan sumber mata pencaharian, dan tidak bisa mengakses ruang-ruang publik, termasuk ruang-ruang sosial perempuan, dan ruang pengambilan keputusan. Tak hanya itu, perempuan juga kerap dilekatkan dengan peran penjaga keluarga dan komunitas sehingga turut mengalami beban dan ketidakadilan berlapis ketika keluarga, suami atau ayahnya mengalami kriminalisasi.

 

RUUHP hari ini yang akan dijadikan payung hukum pidana akan menegaskan sikap tiran negara terhadap warga negara. Hal ini terutama akan mengancam gerakan-gerakan kritis yang selama ini bekerja bersama rakyat yang telah tertindas oleh kebijakan-kebijakan dan proyek pembangunan negara. RUU ini memperjelas kepentingan negara saat ini yang semakin merepresi rakyatnya. Pelanggaran HAM tidak lagi hanya dilakukan dalam bentuk tindakan, tetapi dilegalkan dalam Undang-undang.

 

Ilustrasi (bukan cerita sebenarnya):

As seorang perempuan kepala keluarga, dengan 3 orang anak yang tanah keluarganya dirampas oleh Perusahaan Kelapa Sawit PT SAK. Dia bersama perempuan dan warga lainnya di desa melawan perampasan lahan tersebut. Mereka mengorganisir diri dengan melakukan diskusi, memetakan wilayah yang diambil, dan melaporkan kasus pelanggaran izin, dan intimidasi yang dilakukan perusahaan terhadap warga. Perjuangan As terkadang membuatnya harus pulang di malam hari, setelah melakukan rapat-rapat konsolidasi dengan warga. Suatu hari setelah mengikuti sebuah rapat persiapan aksi besar pendudukan kebun perusahaan, As tidak kembali ke rumah. Dua hari kemudian, dia kembali dalam kondisi berantakan, tidak bisa diajak bicara, dan kerap berteriak ketika malam. 3 bulan kemudian perut As semakin membesar, dan diketahui bahwa dia hamil. As dipanggil kepolisian diperiksa dan diproses hukum hingga dipenjara atas tuduhan zina.

As adalah salah satu perempuan pemimpin di desanya. Peristiwa yang menimpanya kemudian membuat warga takut untuk berjuang. Aksi besar yang direncanakan tidak pernah dilakukan. Sementara, anak-anak As pun putus sekolah, karena tidak ada biaya.

[1] http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf

[2] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata

[3] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19996/hukuman-kerja-sosial-jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda

[4] Pertimbangan MK dalam Putusan No.  013-022/PUU-IV/2006: Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

[5] Prof. Mardjono Reksodiputro di dalam sidang di MK menyatakan, “dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah).”

[6] RUU Hukum Pidana versi 2 Februari 2018

[7] OHCHR:  The obligation to respect means that States must refrain from interfering with or curtailing the enjoyment of human rights. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

[8] OHCHR: The obligation to protect requires States to protect individuals and groups against human rights abuses. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

[9] https://nasional.tempo.co/read/1069689/rkuhp-akan-disahkan-april-ini-saran-koalisi-lingkungan-hidup