Sebuah Impian

Sejak belasan tahun lalu, impianku untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin sudah kutetapkan. Sejak bertahun-tahun lalu pun sudah kutetapkan kampus dan jurusan impian untuk melanjutkan studi. Seolah tegas dan pasti akan kucapai tanpa sedikit pun keraguan.

 

Tahun demi tahun berlalu, aku merasa belajar di kampus kehidupan. Tidak ada kampus yang akan mampu mengajarkanku bagaimana membiasakan diri dengan kondisi yang berbeda. Berbicara tentang Konvensi dengan Bahasa sederhana yan bisa dipahami oleh Ibu-ibu akar rumput. Tinggal di rumah penduduk dengan fasilitas kamar dan kamar mandi seadanya. Bergaul di tengah sawah atau di tengah tambak. Melatih diri untuk lebih banyak mendengar, mengamati, menganalisis, dan sekedar menyebarkan energi postif pada wajah-wajah yang sebelumnya lesu, menangis tersedu.

 

Kadang ada perasaan sedih, iri, ketika melihat satu demi satu kawan mengumunkan akan melanjutkan studinya. Namun selalu teralih tatkala aku kembali ke kampung-kampung, berdiskusi dengan orang-orang hebat, hingga merumuskan strategi yang berdampak pada kepentingan orang banyak.

 

Sedih pun terobati

 

Hingga setahun yang lalu, seorang peneliti, calon doktor dari luar negeri mewawancaraiku. Bertanya seputar apa saja yang kami lakukan untuk isu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di dalam dan luar negeri. Usai wawancara dia memberiku kartu nama. Sebuah kartu dengan logo kampus impianku. Aku pun tak bisa menahan bicaraku bahwa aku ingin sekali melanjutkan studiku di sana. Dia berpesan, aku harus mengejarnya.

 

Peristiwa itu seakan mengingatkanku pada satu impian yang hamper kulupakan.  Meski aku tak pernah menyesal dengan jalan yang kini aku pilih. Meski kuakui ada banyak pembelajaran yang teramat berharga yang aku dapatkan dari apa yang aku lakukan saat ini. Melebihi apapun, bahkan mungkin melebihi kesempatan untuk bersekolah di manapun. Tapi ternyata impian itu tidak pernah pergi. Keinginan itu tetap terpatri kuat, tetapi kuyakini akan mampu kutempuh di suatu hari nanti.

 

Maka ketika hari ini seorang adik kelas mengumumkan akan melanjutkan studinya di kampus itu. Hatiku sedikit gerimis. Bahagia untuknya tentu, tapi juga rindu untuk segera mencapai impianku. Tapi di sinilah aku. Masih di tempat yang aku pilih. Bersama para perempuan hebat. Perempuan Buruh Migran yang siap berjuang dan melawan. Di sinilah aku berada sekarang, disadarkan oleh pertanyaan-pertanyaan kritis mereka. Ada visi yang berusaha tuk kuwujudkan, yang masih menjadi prioritasku saat ini melebihi dari impian manapun di dunia.

 

Sumbawa, 3 Juli 2016

Iklan

Mencari Mood

Aku mencarimu

Di antara deretan kalimat di dunia maya

Kucoba selami berbagai akun yang kupunya

Twitter

Facebook

Path

Bukannya kamu yang kutemukan,

Malah pertanyaan tentang dia, tentang aku, tentang kami, dan kata apa yang bisa merangkai tiga tentang itu.

 

Aku mencarimu

Berulang kali mencoba kembali

Buka tutup berbagai dokumen dan deretan tulisan yang pernah kuketik

Kubaca lagi, kuhapus lagi, hambar

Malah menuntunku pada sejumlah dokumen yang harus kuisi, dan deadline pengirimannya sudah sejak bulan Juni

 

Aku mencarimu

Hanya tuk selesaikan satu halaman dari beberapa halaman yang sudah selesai kuisi

Agar dia menjadi dokumen utuh yang seharusnya sudah kukirim sejak beberapa jam yang lalu

Aku butuh sedikit saja sentuhanmu. Sedikit saja. Tuk selesaikan kewajiban yang membuatku bermalam di kantor di hari kerja pertamaku setelah libur lebaran.

 

Aku mencarimu

Dan ini upaya terakhirku sebelum menyerah. Berharap lincahnya jemariku yang menyusun kata-kata di dalam tulisan ini, akan berpindah pada dokumen yang hampir jadi.

Keluarga Buruh Migran Tuntut Hak atas Informasi

Persoalan-persoalan yang terjadi hari ini menunjukan pemerintah melakukan pengabaian terhadap hak atas informasi bagi keluarga buruh migran.

 

Penantian Sumi tak kunjung terjawab. Sudah empat tahun, anaknya Warnah berada di penjara Malaaz Arab Saudi. Warnah bersama Sumartini, merupakan Buruh Migran yang sempat terancam hukuman mati karena tuduhan sihir. Sumi pun selama ini tak berdiam diri. Berbagai upaya telah dia lakukan, melalui sponsor, PT yang memberangkatkan, hingga pengaduan ke Kementerian Luar Negeri, Satgas anti hukuman mati pun sudah dia tempuh. Namun hingga saat ini, nasib Warnah masih tak menentu. Warnah bahkan harus bekerja di penjara untuk menyambung hidupnya.

 

Dalam konferensi Pers Solidaritas Perempuan: Menuntut Pemerintah yang Transparan dan Responsif dalam Penanganan Kasus Buruh Migran Perempuan, yang diadakan kemarin, Rabu (19/09), Ibu Sumi mengungkapkan keinginannya untuk bertemu presiden. “Kalau bisa ingin ke rumah presiden, ingin ketemu langsung, ingin bukti,” ungkapnya penuh harap. Harapan Ibu Sumi hanya satu. Ia hanya ingin kasus Warnah segera diselesaikan dan Warnah segera pulang.

 

Seperti Sumi, Amin Suminta, kakak dari Alm Nani Suryani dalam kesempatan yang sama mengungkapkan harapannya. Dia menagih bukti pernyataan presiden yang menyatakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah pahlawan devisa. “Pahlawan Negara dibunuh, di Negara orang, lalu apa tindak lanjutnya,” ungkap Amin.

 

Keluarga Amin harus kehilangan Nani, karena Nani dibunuh oleh majikannya. Nani meninggal pada 1 Januari 2011, namun keluarga baru mendapatkan informasi pada bulan Juni 2012. Jenazah Nani kemudian baru tiba di Indonesia pada Februari 2012, 13 bulan sejak meninggalnya Nani.

 

Hingga saat ini, kasus Nani masih berlarut-larut di persidangan. Keluarga masih menuntut hak mereka untuk diyat, dan gaji Nani yang belum dibayarkan. Kabar terakhir dari Kementerian Luar Negeri kepada keluarga, datang melalui surat tertanggal 20 April 2013. Namun hingga detik ini, tidak ada perkembangan maupun informasi mengenai perkembangan apapun dari pihak Kemenlu.

 

Sementara itu, Acem sudah hilang delapan tahun lamanya. Keluarganya kehilangan kontak sejak tahun 2005, dan tidak lagi mendapatkan kabar dari Acem. Sebagaimana yang dipaparkan Oom Ratna, pendaming keluarga Acem, Kemenlu tidak menindaklanjuti kasus Acem, dikarenakan ketidaklengkapan data. Pasalnya, PT yang memberangkatkan Acem telah beralih kepemilikannya, tanpa mengalihkan dokumen-dokumen Buruh Migran yang diberangkatkan.

 

Dadang Mukhtar, ketua Solidaritas Buruh Migran Karawang yang juga mendampingi para keluarga Buruh Migran mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan keluarga buruh migrant sebenarnya adalah informasi. “Paling tidak kami diberikan informasi. Kok sulit sekali mendapatkan informasi,” ungkapnya.

 

Padahal, Dadang bersama keluarga Buruh migran dan Solidaritas Perempuan kerap menyambangi kementerian luar negeri berulang kali. Mereka menempuh jarak yang jauh dari kampung mereka di Karawang, meninggalkan sawah dan ladang, serta tidak mendapatkan upah bertani hari itu untuk mencari informasi mengenai keluarga mereka. Namun seringkali jawaban yang didapatkan hanyalah permintaan untuk bersabar dan berdoa. “Harus mengadu kemana lagi? Ke Kemenlu hanya bilang, nanti, besok, berdoa saja,” ungkapnya.

 

Kasus-kasus di atas merupakan tiga dari lebih dari 70 kasus kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran yang diadukan Solidaritas Perempuan melalui Kemenlu sejak tahun 2011-2013. Ummi Habsyah, pengacara Solidaritas Perempuan mengungkapkan, sebenarnya permasalahan ada di dalam Kemenlu yang selama ini kurang responsif. Hal ini terkait dengan mekanisme yang tidak berjalan di dalam Kemenlu itu sendiri. “Padahal ada SOP yang menyatakajan bahwa setiap perkembangan kasus harus diinfokan kepada keluarga,” ujarnya.

 

Koordinator Program Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy melihat persoalan-persoalan yang terjadi hari ini menunjukan pemerintah melakukan pengabaian terhadap hak atas informasi bagi keluarga buruh migrant. Menurutnya, kasus-kasus yang ada menjadi pembelajaran bagi pemerintah, termasuk dalam perumuskan kebijakan ke depan. Apalagi saat ini Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri tengah diproses. “Bagaimana di dalam UU nanti hak atas informasi bagi keluarga korban menjadi hal yang penting,” harapnya.

 

Namun, Dewy menyayangkan draft RUU yang ada saat ini tidak mencantumkan Konvensi Migran 1990 yang sudah diratifikasi tahun 2012 lalu sebagai dasar mengingat UU. Draft tersebut juga masih menyerahkan peran besar bagi pihak-pihak swasta. “Ada spirit Negara mengalihkan tanggung jawab ke pihak-pihak swasta,” pungkasnya.

 

Karena itu, Dewy berharap keseluruhan proses migrasi, terutama untuk kelompok Buruh Migran yang paling rentan yaitu Pekerja Rumah Tangga, diselenggarakan oleh pemerintah. Karena, pada dasarnya proses-proses tersebut merupakan tanggung jawab Negara. “Kita berharap kebijakan ke depan proses migrasi dikembalikan kepada Negara,” tukasnya.

Buruh Migran Perempuan (masih) Rentan

Beberapa waktu yang lalu sempat diminta menjadi pembicara mengenai Buruh Migran Perempuan pasca Konvensi Migran 1990. Berhubung setiap membuat slide, biasanya hanya memuat poin-poin saja, maka aku juga membuat bahan bacaan untuk peserta. Berikut aku share bahan bacaan tersebut. Semoga bermanfaat 🙂

Konvensi Migran dan Perlindungan Buruh Migran Perempuan

Dinda Nuurannisaa Yura, Solidaritas Perempuan

 

  1. Latar Belakang

 

Diperkirakan 72% Buruh Migran Indonesia adalah perempuan. Dari seluruh Buruh Migran Perempuan (BMP) tersebut, 92% diantaranya  bekerja sebagai PRT.

Mengapa perempuan dan mengapa PRT? Saya ingin kita menengok sejenak kepada trend  kebijakan yang terus diproduksi oleh pemerintah. Berbagai kebijakan yang pro investasi secara langsung maupun tidak langsung telah mencerabut akses dan kontrol masyarakat, terutama perempuan terhadap sumber-sumber penghidupan. Ribuan izin tambang dan perkebunan kelapa sawit masih terus dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diseluruh Indonesia tanpa pernah memperhatikan keselamatan masyarakat. Pembangunn infrastruktur juga seringkali berdampak pada penggusuran paksa terhadap masyarakat. Hal itu turut didukung oleh kebijakan lainnya, seperti UU Penanaman Modal, UU Pangan, UU Pengadan Tanah untuk Pembangunan, yang melanggengkan alih fungsi lahan, sehingga masyarakat kehilangan tanah. Tak jarang kita dengar berita-berita mengenai konflik lahan terus memenuhi media kita.

Akibatnya, Desa-desa tempat dimana masyarakat agraris Indonesia berasal, tidak lagi dapat menjanjikan kehidupan yang memadai. Lapangan pekerjaan tidak mencukupi, sementara, kebutuhan akan hidup terus meningkat. Dalam situasi dalam negeri yang demikian, bekerja di luar negeri menjadi sebuah jalan untuk keluar dari himpitan ekonomi.

Sementara, banyak permintaan kerja dari luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Konstruksi gender yang selama ini berlaku di masyarakat kita, menempatkan peran domestik kepada perempuan. Konstruksi itu pulalah yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, termasuk diskriminasi dalam hak atas pendidikan. Banyak perempuan terutama di pedesaan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, karena dianggap akan kembali ke rumah untuk menerjakan pekerjaan domestik. Akibatnya, ketika situasi kemiskinan memaksa perempuan untuk turut menanggung kebutuhan keluarga dan mencari nafkah, maka pilihan yang ia miliki adalah Pekerjaan Rumah Tangga.

  1. II.      Situasi Buruh Migran Perempuan

Sayangnya, hingga detik ini Buruh migran perempuan terus  mengalami berbagai kerentanan terhadap kekerasan dan pelangaran hak sejak berangkat dari kampung halaman, saat di tempat kerja, hingga kepulangan. Kerentanan Buruh Migran Perempuan tidak terlepas dari konstruksi gender dan ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Akibatnya, BMP rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. BMP mengalami penipuan, pemalsuan dokumen, jeratan utang, kekerasan seksual, menjadi korban trafiking, bahkan menghadapi kriminalisasi dan hukuman mati, dan kekerasan lainnya.

Tak hanya itu, pelanggaran hak Buruh Migran sebagai pekerja juga dialami, seperti gaji tidak dibayar, tidak mendapatkan gaji yang layak, jam kerja tidak manusiawi, tidak mendapat hari libur, terisolasi, dilarang membentuk serikat pekerja, dan pelanggaran hak pekerja lainnya.

Berdasarkan analisis Solidaritas Perempuan terhadap kasus yang ditangani dan beberapa perkembangan situasi kekerasan dan pelanggaran hak-hak BMP, catatan penting yang perlu direfleksikan terkait system perlindungan buruh migrant adalah sebagai berikut:

  1. Sistem pembekalan dan pemenuhan hak atas informasi tidak memadai. Terbukti dengan  kurangnya informasi mengenai hak-hak buruh migran berdampak pada berbagai kerentanan yang dialami oleh BMP, diantaranya   kerentanan terhadap pemalsuan dokumen, penipuan dan eksploitasi. Pemberian informasi mengenai proses migrasi ke luar negeri lebih banyak datang dari calo atau sponsor, yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya,  buruh migran perempuan seringkali berangkat ke luar negeri tanpa terlebih dahulu dibekali kecukupan informasi serta merentankan mereka
  2. Sistem penempatan buruh migran yang   tidak menjamin perlindungan hak buruh migran dan keluarganya, bahkan memperburuk situasi kerentanan buruh migran perempuan terhadap eksploitasi, trafficking, kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, dan stereotyping. Jaminan akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi buruh migran perempuan sangat lemah bahkan, kerap terjadi pengabaian dan pelanggaran hak, yaitu sebagai berikut:
  3. Hak mendapatkan upah layak, hak mendapatkan upah lembur, hak mendapatkan hari libur, hak mendapatkan jaminan kesehatan keselamatan kerja, hak beribadah, hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berekspresi, hak berkomunikasi, hak atas  informasi dan hak memegang paspor sendiri.
  4. Hak atas kesehatan reproduksi buruh migran perempuan (tidak ada cuti haid, dilarang bekerja karena hamil, termasuk tidak diberangkatkan atau dideportasi karena hamil)
  5. Hak bekerja bagi pekerja migran yang terinfeksi HIV/AIDS (adanya mandatory test bagi calon pekerja migran, dan deportasi ketika terindikasi terinfeksi HIV/AIDS)
  6. Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi pekerja migran yang terkait masalah hukum di Negara tempat bekerja
    1. Pekerja rumah tangga (PRT) migran memiliki posisi paling rentan di negara tujuan:
    2. Hukum perburuhan setempat belum mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang berhak atas kondisi kerja layak sebagaimana jenis pekerjaan lainnya.
    3. Bekerja 16 sampai 18 jam perhari, tanpa hari libur dalam satu minggu, mereka juga harus siap bekerja kapanpun.
    4. Tidak memiliki standar upah, tidak menikmati hak atas keselamatan kerja, tidak diberi hari libur, dan tidak punya kesempatan untuk bergabung dalam serikat pekerja. Paradigma pemerintah dan para majikan masih  menganggap jika buruh migran PRT diberi libur akan  hamil, dan melawan majikan. Ini semakin membatasi hak buruh migran untuk berserikat dan berkumpul, serta mendapatkan informasi.
    5. Upah PRT Migran Indonesia lebih rendah dari PRT migran  negara lain dengan jenis pekerjaan yang sama. Bahkan sering mengalami penundaan pembayaran upah hingga akhir masa kerja, atau ditransfer upahnya ke rekening yang tidak dapat diakses.
      1. Skema asuransi bagi buruh migran Indonesia masih tidak berperspektif gender. Berbagai kebutuhan dan kondisi spesifik perempuan seperti kesehatan reproduksi, kehamilan, kesehatan jiwa dan biaya persalinan tidak terakomodir.
      2. Tidak tersedianya layanan terpadu bagi buruh migran perempuan korban kekerasan dan layanan kesehatan bagi buruh migran yang mengalami resiko kesehatan termasuk yang terinfeksi HIV dan AIDS.
      3. Sistem perekrutan dengan biaya tinggi, diperparah dengan minimnya informasi, memaksa  buruh migran terjebak utang. Karena menanggung beban utang tersebut,  , buruh migran perempuan sulit melepaskan diri dari tempat kerja yang menganiaya mereka karena tidak mempunyai jalan lain untuk membayar kembali utang-utang tersebut.
      4. Tidak adanya perlindungan bagi Buruh migran perempuan tak berdokumen, sehingga  sangat rentan eksploitasi, pelecehan seksual, pemerkosaan dan penganiayaan yang memperparah keterkucilan dan risiko eksploitasi. Mereka sering dieksploitasi sebagai tenaga kerja paksa, dan akses mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja sering terhambat karena mengalami ketakutan akan disalahkan. Mereka rentan pelecehan seksual oleh oknum  polisi. Apabila tertangkap, mereka dijerat dengan pelanggaran undang-undang keimigrasian dan dimasukkan ke tahanan yang rentan pelecehan dan kekerasan seksual, kemudian dideportasi.
      5. Lemahnya perspektif gender dan HAM oleh petugas perwakilan pemerintah di negara tujuan (Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, dll)  yang bertanggung jawab pada perlindungan warga negara Indonesia, sehingga berdampak pada  penanganan  masalah buruh migran, khususnya buruh migran perempuan

 

  1. III.    Ratifikasi Konvensi Migran 90

Pada tahun 2012, akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi Migran 90. Proses ratifikasi ini merupakan proses pangjang yang telah didorong  oleh masyarakat sipil sejak tahun 90. Ratifikasi Konvensi Migran diharapkan dapat memberikan perlindungan yang komprehensif  di berbagai tahapan migrasi bagi Buruh Migran dan keluarganya termasuk Buruh Migran Perempuan.

Pasal 1 ayat (2) Konvensi Migran 90

The present Convention shall apply during the entire migration process of migrant workers and members of their families, which comprises preparation for migration, departure, transit and the entire period of stay and remunerated activity in the State of employment as well as return to the State of origin or the State of habitual residence.

Pasal 8 ayat (1) Konvensi Migran 90

Migrant workers and members of their families shall be free to leave any State, including their State of origin. This right shall not be subject to any restrictions except those that are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present part of the Convention.

Selain Konvensi Migran 90, sebenarnya kita juga memiliki Konvensi Internasional yang terkat dengan Perlindungan Buruh Migran. Konvensi Migran memang mengatur secara komprehensif, namun juga sangat umum. Di dalam CEDAW misalnya, terutama rkomendasi CEDAW No. 26, kita bisa melihat hak spesifik yang dimiliki Buruh Migran

Rekomendasi Umum CEDAW No. 26  mengenai Pekerja Migran Perempuan,ayat 24 huruf a

 

Negara asal harus menghormati dan melindungi hak asasi perempuan warga negaranya yang bermigrasi dengan tujuan untuk bekerja;

(a)   Menghapus larangan atau pembatasan yang bersifat diskriminatif atas migrasi:

–       membatalkan larangan yang ditujukan untuk jenis kelamin tertentu dan pembatasan yang bersifat diskriminatif atas migrasi perempuan berdasarkan usia, status perkawinan, status kehamilan atau persalinan.

–       Meniadakan pembatasan yang mengharuskan perempuan meminta izin dari suami atau wali laki-laki untuk mendapatkan paspor atau untuk bepergian

Selain  CEDAW, terdapat Konvensi ILO NO. 189 tentang kerja Layak PRT. Konvensi ini merupakan pengakuan dunia bahwa pekerjaan rumah tangga adalah hak, dan pekerja rumah tangga adalah pekerja.

Pasal 6 KILO No. 189

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers, like workers generally, enjoy fair terms of employment as well as decent working conditions and, if they reside in the household, decent living conditions that respect their privacy.                                                                                                                                           

Pengakuan ini menjadi penting dan membuktikan bahwa menjadi PRT dalah hak, dan PRT adalah pekerja dengan sejumlah hak yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Apalagi, keberadaan PRT jelas memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Berdasarkan Paparan Publik Capaian Kinerja tahun 2008 BNP2TKI, selain mengurangi beban penggangguran dan seluruh dampak negatifnya, pekerja migran memberikan efek netto bernilai tambah berupa remitansi yang masuk ke dalam negeri. Devisa Buruh Migran Indonesia, termasuk PRT bahkan merupakan pemasukan terbesar kedua setelah minyak dan gas.

 

  1. IV.    Beberapa Temuan Pasca Ratifikasi

 

  1. Road Map Zero Domestic Workers 2017

Pada bulan Januari 2012, Menakertrans Muhaimin Iskandar bahwa pemerintah telah membangun sebuah roadmap mengenai Zero Domestic Workers. Road map tersebut menargetkan bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke luar negeri secara beratahap akan dihentikan dan akan berakhir pada tahun 2017 sampai ke titik nol (zero).  Penghentian bertahap sudah dimulai sejak awal 2012 hingga 2017.[1]  Selain Kemnakertrans, BNP2TKI juga telah mencanangkan peningkatan penempatan TKI formal pada 2012.

Kemenakertrans bahkan mengklaim bahwa selama 2012 sudah berhasil mencegah penempatan TKI informal sebanyak 50%.   Dari jumlah penempatan TKI selama 2012 sebanyak 494.609 orang itu ternyata lebih banyak TKI sektor formal yakni sebanyak 258.411 orang dibandingkan (domestic worker) atau penata laksana rumah tangga yakni sebanyak 236.198 orang. Padahal, berdasarkan data Kemenakertrans 2011, jumlah TKI formal meningkat hingga 264.756 orang (45,56% dari total penempatan TKI), sedangkan jumlah TKI informal sebanyak 316.325 orang (54,44%). Pada 2010, jumlah penempatan TKI formal hanya 259. 229 orang (30,14% dari total penempatan TKI), sedangkan jumlah penempatan informal 600.857 orang (69,86%).

Sebagai pilot Project, pemerintah merujuk penempatan TKI Domestik Worker ke Malaysia. Dalam proyeksi pemerintah, TKI domestic worker yang berkerja di Malaysia diharuskan berbasis pada 4 jabatan kerja yaitu;1) house keeper(pengurus rumah tangga), 2) cooker (tukang masak), 3) baby sitter (pengasuh bayi/ anak), 4)caregiver (perawat jompo).

Diskriminasi PRT Migran dan Pelanggaran Hak Mobilitas, Hak atas Kerja dan Hidup Layak

Penghentian penempatan PRT adalah merupakan pembatasan terhadap hak atas kerja PRT Migran dan melanggar Prinsip Umum yang diatur pasal 1 Konvensi Migran 1990, yaitu prinsip non diskriminasi. Roadmap juga telah melanggar hak buruh migrant yang sudah di jamin  Bagian III Konvensi  mengenai Hak Asasi seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, yaitu Hak untuk meninggalkan suatu Negara termasuk negaranya sendiri maupun untuk kembali (pasal 8).

Roadmap ini menafikan tanggung jawab Indonesia sebagai Negara asal buruh migrant atas pelaksanaan Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 mengenai Pekerja Migran Perempuan, yaitu: “Negara asal harus menghormati dan melindungi hak asasi perempuan warga negaranya yang bermigrasi dengan tujuan untuk bekerja (point 24)”. Roadmap ini melanggar CEDAW karena merupakan bentuk pembatasan hak perempuan untuk bermigrasi sehingga mengancam sumber pendapatan buruh migran perempuan dan keluarganya.

Bermigrasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Roadmap ini melanggar HAM buruh migran karena menghalangi buruh migran untuk bermigrasi. Migrasi BMI untuk tujuan bekerja harus dilihat dalam konteks sosial dan hak asasi manusia. Umumnya migrasi dilakukan akibat situasi kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia. Sulitnya lapangan pekerjaan, membuat rakyat Indonesia memutuskan untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja, mendapat penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Roadmap ini justru menghalangi hak rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya untuk bekerja dan bermigrasi, di saat yang bersamaan negara tidak mampu memberikan jalan keluar atas persoalan kemiskinan.

Kebijakan dalam bentuk roadmap ini di saat sulitnya lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan perempuan Indonesia yang hendak bekerja keluar negeri sebagai PRT terperangkap pada situasi pemiskinan dan hilang akses dan kontrolnya untuk menopang beban hidupnya dan keluarganya. Beberapa pelanggaran HAM yang dialami PRT Migran di Luar negeri justru seringkali disebabkan oleh sikap abai  pemerintah Indonesia sendiri yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan hak PRT Migran. Harus diakui bahwa lemahnya kebijakan nasional dan sikap pemerintah yang belum mempunyai komitmen kuat untuk melindungi PRT migran berkontribusi terhadap perilaku buruk pihak pemerintah dan majikan di Negara tujuan seperti Arab Saudi dan Malaysia terhadap PRT migrant Indonesia.

Roadmap ini dapat dikatakan merupakan tindakan reaktif pemerintah, yang parsial dan tidak menyentuh akar persoalan pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia. Roadmap ini justru akan semakin meningkatkan arus migrasi buruh Indonesia ke Indonesia melalui jalur-jalur tidak resmi. Hal ini justru akan semakin mempersulit upaya perlindungan buruh migran karena keberadaan buruh migran yang tidak terdeteksi dan rentan kriminalisasi.

Roadmap ini merupakan bentuk nyata dari mangkir-nya pemerintah dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1).

 

  1. b.      Permenakertrans No.16 tahun 2012  tentang Tata Cara Kepulangan TKI Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Derah Asal

Sudah menjadi rahasia umum bagi kita bahwa buruh migran kerap mengalami kerentanan pada tahap kepulangan. Eksploitasi tersebut juga terjadi di terminal Khusus TKI (Selapajang) Bandara Soekarno Hatta. Nyatanya terminal khusus yang dibuat dengan dalih perlindungan Buruh Migran justru menjadi tempat eksploitasi Buruh Migran. Kerentanan Buruh Migran terus berlanjut di mobil travel, dan di perjalanan Buruh Migran menju rumah. Untuk itulah, sejak lama masyarakat sipil mendorong dihapuskannya terminal khusus TKI, dan memberikan pilihan agar Buruh Migran bisa pulan secara mandiri.

Salah satu inisiatif pemerintah pasca ratifikasi Konvensi Migran 1990, adalah diterbitkannya Permenaker No.16 tahun 2012  tentang ‘Tata Cara Kepulangan TKI Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal’. Permenaker ini secara substansi cukup mampu melindungi buruh migrant terutama pada tahap kepulangan. Dengan berlakunya Permen ini, semua tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mempunyai masalah dapat pulang ke daerah asal tanpa melalui Terminal 4 di Selapajang sehingga, TKI bisa terhindar dari berbagai kerentanan akan eksploitasi dan pemerasan yang selama ini sangat sering terjadi di Terminal khusus TKI tersebut.

Sejak disahkan pada tanggal 26 September 2012, maka pada tanggal 26 Desember 2012 Permenaker No.16 tahun 2012 sudah mulai berlaku sesuai dengan pasal 9, dan semua tenaga kerja Indonesia (TKI) mandiri dan tidak bermasalah bisa kembali ke daerah asal tanpa melalui melalui terminal Selapajang, dan tidak wajib menggunakan travel yang disediakan (dapat memilih alat dan jalur transportasinya sendiri.

Namun, Solidaritas Perempuan menemukan belum terimplemetasinya Permenakertrans tersebut. Pada 2 Januari 2012, setelah berlakunya Permen tersebut, SP dan  SBMK dan keluarga TKI mendampingi proses pemulangan seorang TKI bernama Sj (TKI yang bekerja di Suriah). Beberapa temuan pelanggaran dapat dilihat pada catatan singkat kami mengenai proses kepulangan Sj sebagai berikut:

  • Pada 2 Januari 2013 (sekitar pukul 10.00 WIB) SP, SBMK (Solidaritas Buruh Migran Karawang) dan keluarga TKI mendapat informasi bahwa Sj sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di terminal kedatangan TKI sejak pukul 09.00 WIB
  • Saat berhasil melakukan komunikasi, Sj sudah berada di mobil travel, yang akan mengarah ke Indramayu, sehingga tim SP tidak dapat menjemput Sj ke bandara. Karena Sj akan pulang ke Karawang, maka SP dan pihak keluarga yang akan menjemput Sj di tengah jalan.
  • Berdasarkan pengarahan dari sopir travel, kami menjemput Sj di ‘Rumah Makan Murah Rejeki’, Cikampek.
  • Sekitar pukul 14.00 kami sampai ke ‘Rumah Makan Murah Rejeki’. Rumah makan tersebut sepi dan  tertutup. Seorang perempuan di sana mengatakan rumah makan tersebut baru akan buka pukul 19.00 dan  kami diminta menunggu di bilik belakang.
  • Pukul 17.45 mobil travel yang membawa Sj memasuki Rumah Makan Murah Rejeki. Kami bersama pihak keluarga langsung menyambut Sj, namun tiba-tiba dua orang pria mengusir kami, dan meminta kami untuk menunggu di lapangan parkir sekitar 10 meter dari rumah makan tersebut.
  • Saat itu, kami meminta agar Sj langsung pulang bersama kami. Namun kedua orang yang mengusir kami melarangnya. Sementara Sj diperintahkan untuk masuk ke rumah makan.
  • Mereka beralasan, berdasarkan aturan, Buruh Migran tidak boleh dijemput di tengah malam. Buruh Migran harus didata di sana, baru kemudian bisa dijemput di lapangan parkir di luar area rumah makan. Di tempat itulah keluarga Buruh Migran bisa bertemu dengan sopir travel, dan buruh migran bisa turun dari mobil travel untuk kemudian pulang bersama keluarga.
  • Ketika menanyakan aturan dari mana, mereka tidak bisa menunjukan aturannya. Maka kami berkata bahwa kami akan menanyakan ke BNP2TKI.
  • Kedua orang dari Rumah Makan tersebut sempat pergi, kemudian kembali dengan membawa sopir travel. Sopir tersebut berbicara dengan suara keras dan intonasi tinggi (membentak), dan sempat mengatakan, kami tidak boleh menjemput Sj. Setelah perdebatan beberapa saat sopir itu pergi.
  • Selanjutnya, keluarga sempat berbicara dengan sang sopir, namun keluarga tetap tidak bisa langsung menjemput Sj. Akhirnya Ibu Sj diminta masuk dengan membawa fotokopi KTP.
  • Dari keterangan keluarga Sj kemudian, di dalam mereka sempat dimintai uang sebesar Rp300.000,00. Namun karena mereka hanya membawa uang Rp100.000,00 maka uang sejumlah itulah yang diberikan.
  • Di perjalanan pulang, Sj juga menceritakan bahwa begitu turun dari pesawat, dia langsung ‘digiring’ oleh petugas (berbaju seragam dengan helm putih) ke tempat pendataan, kemudian ke mobil travel. Sehingga Sj tidak bisa meminta dijemput di bandara.

(Catatan Proses Kepulangan TKI a.n Sj, Solidaritas Perempuan, 2013)

Dari situasi yang digambarkan di atas, terbukti bahwa kendati telah terbit Permentakertrans no 16 tahun 2012, pemerasan terhadap Buruh Migran pada proses pemulangan terus terjadi. Pemerasan tersebut terlihat terorganisir dan dibiarkan oleh orang-orang sekitar. Permenakertrans No. 16 tahun 2012 belum dilaksanakan dan hak Buruh Migran untuk memilih dan menentukan proses kepulangannya masih terlanggar sehingga mereka masih rentan eksploitasi dan pemerasan.

Berdasarkan pengakuan Roostiawati (Kemnakertrans) dan Ramiyani (BNP2TKI) diketahui bahwa pemerintah belum melakukan sosialisas memadai mengenai Permen tersebut ke daerah atau kantong asal buruh migrant.  Selain itu, harmonisasi antar lembaga kemenakertrans dengan BNP2TKI terkait implementasi Permen tersebut juga belum dilakukan.

  1. V.      Rekomendasi

Dalam konteks Implementasi Konvensi Migran 1990, khususnya pasal 10 dan 11, Pemerintah segera:

  1. Perubahan kebijakan untuk mengembalikan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan. Termasuk mencabut kebijakan yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam dan menjauhkannya dari masyarakat.
  2. Membangun sistem perlindungan buruh migrant untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan serta penyiksaan terhadap buruh migran. Langkah ini perlu diawali dengan mengubah paradigma pemerintah dari yang bersifat diskriminatif dan mengkomoditisasi  buruh migran, menjadi bersifat perlindungan  buruh migran yang komprehensif berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia dan keadilan gender.
  3. Mempercepat revisi UU No. 39 Tahun 2004 atau pembahasan RUU PPILN berdasarkan prinsip-prinsip dan pengaturan dalam Konvensi Migran PBB 1990 dan CEDAW, khususnya Rekomendasi Umum no.26 tentang Buruh Migran Perempuan; serta Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT.
  4. Harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan tentang buruh migran di Indonesia demi sistem migrasi yang aman dan berperspektif perlindungan buruh migran yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan gender;
  5. Meratifikasi  Konvensi ILO no 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga;
  6. Segera membahas dan mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi UU, dengan benar-benar melindungi memenuhi dan menghormati hak-hak Pekerja Rumah Tangga
  7. Meninjau ulang Roadmap Zero Domestic Workers 2017  dan mengubahnya menjadi kebijakan Perlindungan hak-hak PRT Migran dan kerja Layak PRT (Road map of Decent Work for Domestic Workers).

Internet dan Kerentanan Pembela HAM

Pernahkah Anda masuk ke Facebook dari Negara lain, lalu diminta untuk melakukan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa yang sedang mencoba masuk ke akun Anda adalah benar-benar Anda. Biasanya ada dua pilihan, yaitu menjawab sejumlah pertanyaan, atau melihat sejumlah foto dan menentukan siapakah teman Anda yang ada di foto tersebut.

Awalnya, mungkin yang terpikir di benak Anda sama seperti yang terpikir di benakku. Wah, Facebook keren banget ya, dia memproteksi penggunanya dan memastikan akun kita tidak dimasuki oleh orang lain.”

 

Tapi sadarkah kita bahwa hal itu justru menunjukan Facebook mampu mendeteksi kita. Opsi menebak gambar menjadi opsi yang menyeramkan bagiku.Tadinya kupikir Facebook mampu mengidentifikasi siapa yang ada difoto mana, karena memang foto-foto yang kita masukan ke dalam Facebook itu kita tag ke orang-orang tertentu. Facebook hanya mengidentifikasi berdasarkan foto-foto yang memang sudah ditag oleh pengguna, sehingga jelas siapa orang yang ada di dalam foto itu. Namun, suatu saat aku meng-upload beberapa foto, dan ketika aku masuk ke opsi ‘tag people,’ maka di beberapa foto tersebut Facebook sudah menebak orang-orang yang ada di foto tersebut, dan seringkali tebakan itu benar. Artinya, Facebook benar-benar bisa mengidentifikasi wajah kita melalui foto.

Selain itu, ilustrasi di atas juga menunjukan ketika kita log in dari Negara lain, ternyata Facebook mengetahuinya.  Sebenarnya, tidak hanya facebook yang mampu mengidentifikasi keberadaan kita. Jelas internet bukanlah hutan belantara yang luas, melainkan sebuah pemukiman luas dan padat dengan alamat yang sangat spesifik. Alamat spesifik tersebut bernama IP Address.

Setiap orang menggunakan Internet Service Provider (ISP) dalam berinternet. Mayoritas ISP berupa perusahaan telekomunikasi besar, di samping sangat sedikit ISP yang sifatnya independen. ISP yang independen pun masih terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan ISP yang besar. Ketika kita terkoneksi dengan intenet, ISP menyediakan IP Address, yang berupa nomor-nomor spesifik. IP Addres inilah yang berfungsi mendeteksi keberadaan kita, karena masing-masing Negara memiliki IP Address yang berbeda yang ditentukan oleh ISP. Selain berbeda di setiap Negara, setiap ISP juga memberikan IP Address yang berbeda. Anda bisa mencoba dengan mengunjungi http://whatismyipaddress.com/ melalui browser Anda. Anda akan melihat sejumlah informasi, antara lain no. IP Address, ISP, Kota, wilayah, dan Negara. Di bawah ini adalah contoh IP Address saya.

IP Information: 69.22.170.110

ISP: nLayer Communications
Organization: GIGLINX
Connection:
Services: Network Sharing Device
City: Torrance
Region: California
Country: United States

Tak hanya itu, website yang kita kunjungi juga memiliki IP Address. Artinya ada dua alamat yang sangat spesifik yang menunjukan kita dari mana, dan ke mana. Maka, saat ini internet mengetahui kita sedang dimana, bahkan menggunakan ISP yang mana, dan website-website apa saja yang kita buka. Ini belum termasuk email, yang isinya mungkin bisa diketahui baik oleh ISP, maupun pihak-pihak lain yang tidak kita kehendaki untuk mengetahuinya.

Kerentanan bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Right Defender)

Pernahkah terbayangkan apabila pihak lain yang menggunakan informasi-informasi kita di internet adalah pihak-pihak yang bisa membahayakan kita. Sebut saja pemerintah. Apabila sekelompok orang sedang melakukan pengorganisasian gerakan yang dianggap bertentangan, atau paling tidak mengganggu pemerintah, maka internet menyediakan banyak informasi yang bisa digunakan untuk melacak kita. Selain pemerintah, mungkin pihak yang lebih mengancam adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan untuk menghancurkan gerakan-gerakan masyarakat sipil.

Saat ini, mungkin bahaya tersebut belum terlihat oleh kita. Namun potensinya tetap harus diperhitungkan. Karena ke depannya, kita tidak pernah tahu kapan pemerintah menyadari ketersediaan informasi tersebut, dan ingin menggunakannya. Atau bahkan mungkin saat inipun mereka sudah menggunakan informasi-informasi tersebut untuk isu-isu sensitif tertentu, seperti kemerdekaan, ataupun terorisme.

Di Negara lain, Syria misalnya, seorang perempuan pembela HAM dikriminalisasi, hanya karena memiliki blog dan menulis impiannya tentang kedamaian dan kesetaraan. Kriminalisasi blogger juga banyak terjadi di berbagai banyak Negara yang internetnya dikontrol oleh pemerintah. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tentu belum lupa wacana memantau twitter yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Lagipula, kontrol terhadap internet bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan kita.

Kerja-kerja Hak Asasi Manusia seringkali berhubungan dengan internet. Sebagai bagian dari kampanye, kita menggunakan Facebook, Twitter, Blog, maupun penyedia layanan internet lainnya. Beberapa orang memilih untuk membuat blog anonim karena tidak ingin identitasnya diketahui. Namun, apabila kita melihat cara kerja internet, maka membuat blog anonimpun tidak berarti kita anonim di dunia internet. Karena masing-masing kita memiliki IP Address sebagai suatu alamat spesifik yang mampu mengidentifikasi kita dimanapun.

Kriminalisasi blogger menjadi fenomena yang terjadi dimana-mana. Seringkali kita keheranan karena sebenarnya konten yang termuat di blog-blog tersebut tidak selalu ‘mengancam.’ Namun, kriminalisasi blogger terjadi tidak hanya untuk mengekang pemikiran dan pengaruhnya, namun juga membungkam gerakan-gerakan progresif yang dianggap mengancam kekuasaan.

Saat inipun, Indonesia telah memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE) yang berpotensi mengkriminalisasi kegiatan di internet, termasuk email, blog dan lain sebagainya. Kasus Pritta Mulyasari bisa menjadi contoh bagaimana UU ini digunakan ketika seorang masyarakat biasa harus berhadapan dengan Rumah Sakit besar. Bayangkan ketika kepentingan penguasa, perusahaan, atau pihak-pihak yang memiliki kuasa lainnya, bertemu dengan budaya dan perspektif yang tidak berpihak pada hak asasi manusia, disokong oleh peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengkriminalkan masyarakat. Pertemuan berbagai pihak tersebut menjadikan risiko kita, sebagai blogger yang juga bekerja untuk Hak Asasi Manusia menjadi berkali-kali lipat.

Terlepas dari persoalan konten apa yang kita tampilkan, atau tujuan apa yang ingin kita capai melalui menulis, yang jelas kita sebagai manusia memiliki hak asasi manusia, berupa privasi. Kita yang menentukan apakah kita ingin dikenali atau tidak, informasi apa yang ingin kita bagi kepada orang lain, informasi apa yang tidak, siapa yang berhak mendapatkan informasi kita, siapa yang tidak. Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi juga menjadi bagian hak asasi manusia yang tidak boleh dibungkam oleh siapapun. Bagi saya, pembungkaman dalam menulis dan menyebarkan informasi tidak hanya merupakan pelanggaran kebebesan berbicara dan berpendapat, tetapi juga mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Terminal Khusus TKI

Pertama kali dalam sejarah aku salah gate di bandara. Kejadian itu kualami minggu lalu di Bandara Internasional Dubai. Aku sudah mengecek berkali-kali jadwal dan gate yang terpampang di papan besar, yang menyatakan aku harus menunggu di gate 125. Nyatanya, aku nyasar di gate 215. Tapi aku percaya bahwa tidak ada kebetulan di dalam hidup ini. Begitulah cara hidup mempermainkan, sekaligus mengajari kita.

Ketika sedang menyandarkan diri di kursi, seorang perempuan setengah baya datang menghampiriku. Mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan kerudung hitam. Sebut saja namanya Teh Lilis (bukan nama sebenarnya), aku menerka dia adalah seorang Buruh Migran asal Indonesia. Benar saja, dia mengajakku berbicara dengan bahasa Indonesia dan bertanya aku dari mana. Ketika kujawab, dia kembali bertanya, ‘Turki itu dimana?’ Wajar saja, Turki memang bukan Negara tujuan Buruh Migran Indonesia.

Rupanya Teh Lilis sedang bingung, karena penerbangannya masih 11 jam lagi. Ketika dia bertanya kepada petugas di Bandara, mereka memintanya menunggu dan mengambil makanan terlebih dahulu. Keterbatasan bahasa Teh Lilis membuat dia tidak bisa menangkap secara utuh arah yang ditunjukan oleh petugas. Lalu dia memutuskan untuk beristirahat sebentar, sehingga dia duduk dan lalu menyapaku.

Akhirnya perbincangan kami berlanjut. Sesekali dia membenahi kerudungnya yang kerap turun mengganggu. Dia bercerita tentang banyak hal. Tentang dia yang sudah bekerja sebagai Buruh Migran selama sembilan tahun, tentang keluarganya, tentang dia yang tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya dua bulan lalu karena masih terikat kontrak kerja di Kuwait, tentang majikannya, tentang suaminya yang terus mendorong dia untuk bekerja keluar negeri. Aku tak kalah semangat menanggapi. Bertanya mengapa dia tidak menggunakan uang hasil kerjanya di luar negeri untuk modal usaha, agar ia tidak harus ‘seumur hidup’ menjadi buruh migran. Jawabannya seperti yang kuduga, dia takut gagal. Ah, betapa banyak Teh Lilis-Teh Lilis yang lainnya. Perempuan-perempuan yang jadi tumpuan ekonomi keluarga, yang jerih payahnya habis untuk hal-hal konsumtif, yang akhirnya harus berulang kali mengadu nasib di negeri orang, di tengah kerentanan akan kekerasan.

Lalu perbincangan kami menjadi fokus. Matanya terlihat menerawang, menyiratkan kekhawatiran ketika berbicara tentang terminal khusus TKI. “Kita semua harus pulang melalui terminal tiga. Kata teman saya yang tempo hari baru pulang, semua tas kita akan diperiksa, dan semua uang kita harus ditukarkan di bandara saat itu juga. Padahal, harga di tempat penukaran itu lumayan berbeda dengan tempat penukaran yang lainnya,” ungkap Teh Lilis. Cerita Teh Lilis pun berlanjut. “Di terminal khusus TKI itu justru kami apa-apa harus bayar mahal. Orang yang membantu mengangkat tas saja, sudah memaksa mengangkat tas kami tanpa diminta, mengangkatnya pun dekat saja, tapi minta bayaran mahal. Kalau ditanya, katanya seikhlasnya, tapi diberi Rp10 ribu selalu ngomel dan minta lebih.”

Bukan rahasia umum bahwa terminal khusus TKI yang katanya merupakan bentuk upaya perlindungan pahlawan devisa kita, justru menjadi tempat pemerasan bagi mereka. Karena mereka tahu pasti bahwa Buruh Migran yang baru datang membawa uang banyak. Maka mereka berlomba-lomba agar mendapatkan sebanyak-banyaknya ‘bagian’ dari hasil keringat Buruh Migran tersebut.

Hal lain yang juga menarik adalah bagaimana terminal khusus TKI itu amat tertutup. Sulit untuk orang umum memasukinya. Bahkan kabarnya, beberapa peneliti maupun aktivis LSM kerap mencoba masuk untuk observasi dan melihat langsung apa yang terjadi di dalam sana. Namun selalu gagal. Kabarnya pula, beberapa kali diupayakan untuk diadakan sidak. Namun informasi akan adaya sidak selalu bocor. Maka ketika sidak dilakukan, semua seakan sudah dipersiapkan. Miris bukan? Gembong mafia, di sebuah bandara internasional. Tempat dimana Buruh Migran diperas dan mengalami kekerasan, di negerinya sendiri.

Kembali ke Teh Lilis, rupanya perbincangan kami masih belum selesai. Kekerasan terhadap Buruh Migran pada tahap kepulangan tidak berhenti di terminal khusus TKI. Untuk pulang ke rumah dari bandara Soekarno Hatta, mereka diwajibkan menggunakan travel milik pemerintah. Lagi-lagi kebijakan tersebut mengatasnamakan perlindungan Buruh Migran. Para buruh migran harus menunggu sampai travel penuh, baru diantarkan ke kampung halaman. Kadang-kadang mereka bahkan harus menunggu berhari-hari di bandara, sampai jumlah penumpang mencukupi untuk mobil travel itu berangkat. Dan nyatanya, di atas travel kembali terjadi pemerasan.

Para buruh migran yang sudah membayar sebelum diberangkatkan pulang ke kampung halaman, kembali diminta bayaran oleh sopir dan petugas mobil travel di tengah jalan. Biasanya mereka dimintai bayaran ratusan ribu rupiah. Jika tidak mau membayar, ancamannya adalah mereka akan diturunkan di tengah jalan. Di antara mereka bukannya tidak ada yang melawan. Namun menurut teh Lilis, “ya kalaupun ada satu dua yang protes tetap kalah sama yang lain Mbak. Karena kebanyakan pasrah saja, yang penting bisa sampai ke rumah.” Tak hanya itu, pernah kudengar terjadi pemerkosaan. Buruh Migran diperkosa di atas mobil yang bertuliskan nama sebuah lembaga pemerintah (baca:mobil resmi).

Bagiku, terminal khusus TKI, pada dasarnya merupakan suatu bentuk diskriminasi, dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Siapapun warga Negara yang menggunakan jasa bandara, seharusnya berhak untuk memilih terminal mana yang harus dilewatinya (biasanya berdasarkan pesawat). Seharusnya Buruh Migran tidak dibeda-bedakan dengan Warga Negara Indonesia lainnya dengan harus pulang melalui terminal khusus TKI, dan harus menggunakan travel pemerintah. Mereka harus bebas memilih alat transportasi untuk pulang, juga bebas untuk menukarkan uangnya atau tidak, atau memilih tempat penukaran manapun yang mereka pikir lebih menguntungkan mereka.

Apalagi, pengkhususan-pengkhususan itu justru menjadi ladang kekerasan dan pelanggaran hak bagi Buruh Migran. Hal ini merupakan evaluasi besar, dan seharusnya menjadi pertimbangan signifikan dalam pembentukan kebijakan ke depan. Momen diratifikasinya Konvensi Migran 1990 12 April 2012 lalu, dan momen revisi UU No. 39 Tahun 2004 di DPR seharusnya menjadi kesempatan bagi evaluasi terminal khusus tersebut. Karena kekerasan dan pelanggaran hak yang terjadi pada buruh migran ada di setiap tahapan. Dari mulai pra penempatan, penempatan, hingga kepulangan di negaranya sendiri, tempat seharusnya dia bisa merasa lebih aman. Faktor utama pelanggaran hak dan kekerasan pada tahap kepulangan adalah terminal khusus TKI.

Begitulah, perbincanganku dan Teh Lilis pun berhenti di terminal dan travel khusus. Kemudian aku menemaninya untuk menghampiri seorang bertugas bandara, dan bertanya di mana dia bisa mengambil makanannya. Beruntung, sang petugas tidak hanya menunjukan arah, tetapi bersedia mengantar Teh Lilis ke tempat tersebut. Aku pun duduk sesaat sebelum aku mendengar pengumuman, bahwa pesawatku sudah boarding di gate 125. Untungnya, aku tidak terlalu mengantuk dan bisa mendengar pengumuman tersebut scara seksama. Aku pun setengah berlari meninggalkan tempat duduk yang menjadi saksi perbincanganku dengan Teh Lilis.

Benar kan? Tidak ada kebetulan di dunia ini

Untuk Mereka

 

sumber gambar:

http://christianpramudia.wordpress.com/2008/10/29/tangan-yang-berdoa/

Apa yangkamu rasakan ketika kamu mendengar cerita penderitaan seseorang?

Biasanya, kita akan jauh lebih bersyukur, dan merasa beruntung karena tidak harus mengalami apa yang dia alami.

Namun, menurutku, berhenti pada bersyukur saja tidak mencerminkan sifat orang yang berilmu. Karena ketika kita mnyadari bahwa kita memiliki ilmu, maka kita juga sepatutnya menyadari bahwa kita memiliki utang untuk mengamalkan ilmu itu menjadi bermanfaat bagi banyak orang.

Bagi orang yang berilmu, maka dia ingin melakukan segala, melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk menolong orang yang menderita. Apapun.

Untuk mereka yang teraniaya

Untuk mereka yang harus menempuh berbagai resiko ketika melintasi batas Negara

Untuk mereka yang mengalami ketidakadilan hanya karena berjenis kelamin perempuan

Untuk mereka yang dimiskinkan

Untuk mereka yang bekerja begitu keras, hanya untuk sekedar makan hari ini

Untuk mereka yang bahkan lebih tabah, lebih ikhlas menghadapi apa yang mereka sebut nasib

Ya Allah, jauhkanlah aku dari ketidakberdayaan..