Laki-laki Feminis?

Laki-laki Feminis?

 

Pertanyaan ini makin sering menggelitik seiring dengan berbagai kegiatan dan program (yang katanya) untuk perempuan, tetapi menyasar laki-laki sebagai ‘pelaku’ utama atas nama keterlibatan. Saya sendiri belajar feminis, betul-betul melalui proses panjang, dari pemahaman sekedarnya, mencoba memfasilitasi berbagai ruang penguatan pemahaman dan kesadaran feminis, dan masih terus berproses hingga sekarang. Dalam proses tersebut, pemikiran saya pun menggeliat dengan begitu dinamis. Hasil bacaan, yang mayoritas bukan saya dapatkan dari buku, melainkan buah dari proses refleksi mendalam terkait pengalaman saya sendiri, maupun pengalaman perempuan lainnya.

 

Refleksi Pengalaman Perempuan kemudian menjadi kunci. Kenapa? Karena feminisme itu sendiri merupakan ideologi yang berbasis pengalaman perempuan. Karena pengalaman itu sendiri, tidak bisa disamakan, digeneralkan, ataupun diklaim juga bisa dirasakan orang lain. Pengalaman sangat menyangkut rasa, personal, sehingga bekas yang digoreskan pun menjadi begitu personal, dan lekat, tanpa bisa ditukar semata-mata hanya melalui cerita lisan, atau deretan kata di buku bacaan. Pengalaman perempuan yang mengalami ketertindasan karena berbagai struktur kuasalah yang akan mampu menghadirkan kesadaran feminis. Kesadaran feminis yang kemudian menggerakkan kita untuk berjuang melawan berbagai ketertindasan tersebut.

 

Lalu, siapa yang mengalami pengalaman perempuan, sehingga bisa merefleksikan ketertindasan perempuan?

 

Ya, Perempuan.

 

Jadi siapa yang paling tahu strategi apa yang harus dilakukan, agenda apa yang menjadi target, dan bagaimana memimpin gerakan?

 

Ya, Perempuan

 

Bahwa salah satu tujuan feminis adalah betul untuk perubahan nilai, dengan menghapuskan budaya patriarki. Bahwa perubahan nilai perlu dilakukan dan didukung oleh semua orang tidak terkecuali laki-laki di dalam setiap ranah, dan aspek kehidupan. Maka keterlibatan laki-laki, serta idelogisasi feminis untuk laki-laki adalah benar dibutuhkan. Bahwa para our supporting brother selalu bisa bergerak bersama dan mendukung di belakang kita.

 

Namun demikian, mengubah budaya patriarki sendiri berarti merombak struktur kuasa. Tidak akan cukup hanya bicara pola relasi, ataupun ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Pada struktur kuasa yang berlapis-lapis tersebut, perempuan dengan berbagai keragaman identitasnya telah menjadi yang disubordinasi di dalam setiap lapisannya.

 

Ruang perempuan telah sedemikian sempit, bukan hanya terkait ruang aman untuk tidak mengalami kekerasan, tetapi juga ruang untuk bergerak, bersuara, ber-ide dan menuangkan gagasannya, merancang, merumuskan, apalagi memimpin. Sedemikian sempit dalam berbagai sektor dan aspek kehidupan. Dari mulai menentukan apakah dia ingin sekolah atau menikah, ingin punya anak atau tidak, menentukan tanaman yang ingin ditanam, dengan benih yang mana, menentukan akan menjual tanah yang selama ini digarap, atau mempertahankannya, menentukan hendak dibuat apa uang hasil berkerjanya, apalagi bicara menentukan arah pembangunan, kebijakan publik dan pemerintahan.

 

Di tengah ruang perempuan yang telah sedemikian sempit di atas, kemudian muncul He for She, atau program lainnya yang bertajuk Man for Woman. For adalah untuk. Dia (laki-laki) untuk dia (perempuan), Laki-laki untuk perempuan. Seolah-olah hanya kelelakianlah yang bisa berbuat sesuatu untuk perempuan, maka persoalan perempuan akan bisa selesai. Lagi-lagi, laki-laki menjadi subjek, yang (dianggap) mampu/bisa melakukan sesuatu untuk perempuan. Cara pandang yang demikian mereplikasi objektifikasi perempuan yang dilanggengkan oleh patriarki. Dengan mengatasnamakan program perempuan, semata-mata hanya menargetkan perempuan sebagai objek, bukan subjek utama yang bergerak apalagi memimpin gerakan.

 

Tidak hanya itu, jengah rasanya melihat atau mendengar berbagai kegiatan yang berbicara tentang perempuan, tetapi justru di-narasumber-i oleh mayoritas (bahkan seluruhnya) laki-laki. Berapa kali saya dengar orasi dan pidato laki-laki membicarakan tentang perempuan, masalah perempuan, dan bagaimana gerakan perempuan harus dijalankan.

 

Mari kembali bicara soal struktur kuasa. Maka ‘hadirnya’ laki-laki sebagai yang terus bicara dan harus didengar, sebagai yang memimpin dan menggurui tentang perempuan dan gerakan perempuan. Ini adalah contoh nyata bagaimana struktur kuasa bekerja. Mendominasi, merebut, membungkam, mempersempit ruang perempuan. Dan yang menyakitkan, mereka hadir dengan mendompleng gerakan perempuan. Atas nama keterlibatan, atas nama kesetaraan, atas nama sebagai laki-laki feminis, mereka tengah menjalankan struktur kuasa, persis yang diciptakan oleh budaya patriarki.

 

 

Catatan: Tulisan ini dibuat berdasarkan refleksi dan kegelisahan terkait gerakan feminis, yang diperkaya melalui diskusi dengan beberapa kawan.

RKUHP: Harapan Reformasi yang Berubah Menjadi Tirani

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) muncul sebagai upaya untuk pembaharuan KUHP warisan kolonial Belanda yang masih berlaku sampai saat ini. Upaya tersebut dimulai sejak tahun 1980, dan mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pada awalnya revisi dilakukan lebih kepada kodifikasi dan alih bahasa Indonesia, sehingga dikatakan sekedar sebagai upaya Meng-Indonesiakan KUHP. Namun, pembahasan RKUHP menjadi sangat kaya, seiring dengan perkembangan negara ini sebagai negara demokrasi, dengan semangat reformasi dan Hak Asasi Manusia. Pasca Reformasi, Indonesia juga telah menghasilkan berbagai produk hukum pidana yang berlandaskan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. UU Tindak Pidana Korupsi, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan banyak kebijakan lainnya merupakan perkembangan hukum pidana yang  sejatinya bertujuan untuk melindungi warga negara. Tak hanya Undang-undang, produk hukum pidana juga berupa putusan Hakim, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi yang sejak 2006 membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang Penghinaan Presiden.[1]

 

Hukum pidana semestinya tidak menonjolkan koersi negara, namun koersi negara itu sendiri ada dalam batasan untuk melindungi warga negara. Secara prinsip, hukum pidana mengatur perbuatan melawan negara, karena melakukan perbuatan jahat yang merugikan orang lain, masyarakat, maupun negara. Karena, tujuan hukum pidana sendiri adalah untuk melindungi kepentingan umum.[2] Artinya, pidana adalah orang berhadapan dengan negara, bukan orang berhadapan dengan orang karena urusan privatnya.

 

Berbagai gagasan muncul seiring dengan diskusi pembaharuan KUHP. Misalnya saja, pidana kerja sosial yang muncul bukan tanpa kajian. Pidana ini tidak hanya dinilai lebih manusiawi tetapi juga lebih efektif, dalam menjadi pembelajaran terhadap terpidana maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.[3] Sementara pada aspek perlindungan, salah satu wacana yang muncul adalah pidana untuk kejahatan korporasi, salah satunya dalam konteks lingkungan. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan diskursus di tingkatan internasional di mana korporasi dilihat sebagai pihak yang juga memiliki kuasa, dan seringkali menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya kerusakan lingkungan.

 

Pembahasan Revisi KUHP sudah semestinya didasari perkembangan diskusi hukum pidana, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kemanusiaan secara tegas dinyatakan di dalam falsafah bangsa Pancasila. Pun berbagai Kovenan dan Konvensi HAM Internasional yang telah diratifikasi Indonesia bukanlah sekedar komitmen dalam pergaulan internasional, tetapi Hak Asasi Manusia merupakan makna substantif dari demokrasi.

 

Sayangnya, pembahasan Revisi KUHP justru berkembang ke arah yang mencederai semangat demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Draft RUU Hukum Pidana (HP) yang tersaji hari ini justru menjadi langkah mundur, di mana isi di dalamnya memuat pasal-pasal bermasalah yang cenderung merampas kebebasan, dan melanggar hak asasi warga negara, bahkan berpotensi kriminalisasi, dan membungkam gerakan kritis masyarakat. Dalam situasi ini, perempuan mengalami potensi dan dampak yang berlapis, baik karena peran yang dilekatkan sebagai penjaga keluarga dan komunitas, maupun karena konstruksi sosial terkait moral perempuan.

 

Menghidupkan Pasal yang Melanggar Konstitusi

Pada tahun 2006, melalui putusan No.  013-022/PUU-IV/2006, MK mencabut pasal-pasal terkait Penghinaan Presiden di dalam KUHP, di antaranya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. MK sendiri merupakan lembaga yang muncul pada saat reformasi untuk memastikan kebijakan nasional, dalam bentuk UU tidak melanggar Hak Konstitusi warga negara.

 

Namun RUUHP menghidupkan kembali ketentuan tersebut, sehingga berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Warga negara menjadi tidak bisa mengkritik presiden. Padahal sebagaimana dijelaskan di dalam putusan MK, bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat.[4] Hal ini jelas berbeda dengan semangat pasal Penghinaan Presiden di dalam KUHP yang dibuat pada masa feodalisme dan Monarki. Pemberlakuan ketentuan ini menandakan kita mundur jauh ke belakang, ke masa-masa kolonialisme yang kental dengan feodalismenya, dan sangat tidak relevan dengan semangat Indonesia sebagai negara demokrasi.

 

Dalam negara demokrasi media dan jurnalis memiliki peran signifikan untuk menyuarakan dan mengungkapkan fakta. Perkembangan teknologi melalu sosial media juga memberi peluang untuk setiap warga negara mengkritisi kebijakan dan tindakan pemerintah yang merugikan atau tidak berpihak pada rakyat. Hal ini merupakan hak kita sebagai rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Tugas kitalah untuk menegur dan mengkritisi apabila mereka yang kita pilih dalam pemilihan umum yang demokratis menyimpang dari mandat yang kita berikan.[5] Lalu apa jadinya jika kita sedemikian dikontrol dan diteror ancaman pidana penghinaan presiden?

 

WhatsApp Image 2018-03-18 at 8.43.04 PM

 

Kuasa Berlebihan Hingga ke Ranjang

Selain itu, RUUHP menjadikan tindak pidana menjadi rancu di dalam pengaturan mengenai pasal-pasal asusila. Sifat tindak pidana yang seharusnya, adalah perbuatan jahat yang merugikan pihak lain. Sementara pasal-pasal asusila yang diatur di dalam RUUHP, masuk ke dalam hubungan antar individu, yang secara Hak Asasi Manusia merupakan hak pribadi seseorang. Tidak seharusnya seseorang dipidana semata-mata karena melakukan hubungan yang disetujui dan disepakati kedua (atau lebih) pihaknya. Dalam konteks zina, misalnya, apabila para pihak sudah dewasa, dan tidak terikat perkawinan, maka siapa yang berbuat jahat, dan siapa yang dirugikan? Perempuan bahkan kemudian menjadi lebih rentan, karena konstruksi sosial yang selalu melekatkan perempuan sebagai penjaga moral.

 

Pasal 460[6]

(1)      Dipidana karena  zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

a.          laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

b.          perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan  laki‑laki yang bukan suaminya;

c.          laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan,  padahal diketahui  bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

d.          perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui  bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

e.          laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

 

Pasal 463

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

 

 

Secara prinsip, peran negara di dalam hak-hak pribadi seharusnya adalah pasif, menghormati, dan tidak intervensi[7]. Sebaliknya, dalam konteks melindungi (to protect), justru menjadi tugas negara untuk melindungi warga negaranya dari pihak ketiga yang melanggar HAM,[8] termasuk di dalamnya dari pihak-pihak yang mengganggu privasi dan hak pribadi seseorang. Keinginan negara untuk mengurusi warga negaranya hingga ke ‘tempat tidur’ menunjukkan kuasa berlebihan negara terhadap urusan privat warganya. Lebih jauh, hal ini akan menimbulkan persoalan bagi banyak orang yang perkawinannya tidak dicatat karena berbagai hal. Warga tak berumah di jalan-jalan yang tidak memiliki kartu identitas, penganut aliran kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama, sehingga pernikahannya juga tidak diakui, mereka yang miskin dan tidak bisa mengakses catatan sipil, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, yang akan menjadi korban kriminalisasi adalah kelompok minoritas, dan masyarakat miskin. Sudah negara melanggar kebebasan berkeyakinan mereka, gagal memenuhi kesejahteraan mereka, kemudian malah ingin memenjarakan mereka.

 

Ketidakmampuan Menanggulangi Kejahatan Korporasi

Sebaliknya, dalam aspek pidana lingkungan, RUUHP justru sangat kabur dan terkesan ragu-ragu dalam melihat kejahatan korporasi terhadap lingkungan. Meski memasukkan bagian khusus, namun tidak komprehensif mencakup seluruh tindak pidana yang ada di dalam UU No. 32 Tahun 2009. RUUHP sendiri terkesan tidak mampu membedakan kejahatan yang dilakukan oleh individu/manusia, dengan kejahatan yang dilakukan korporasi di mana karakternya sangat berbeda dan tidak bisa dilihat sebagai satu perbuatan yang sekali selesai.[9] Rumusan di dalam RUUHP justru berpotensi untuk mengriminalisasi masyarakat yang melakukan pengelolaan lingkungan berbasis budaya tradisional dan kearifan lokal mereka. Sangatlah ironis ketika perusahaan yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia sulit untuk ditindak, sementara masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan sumber kehidupan justru diancam pidana.

 

Dalam berbagai konteks, perempuan mengalami dampak berlapis dari kriminalisasi. Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai penjaga moral, juga memperbesar stigma, diskriminasi, pengucilan, kekerasan dan marjinalisasi terhadap perempuan yang dianggap melanggar aturan, yang terjadi mulai dari tingkat keluarga, komunitas hingga masyarakat. Dalam konteks kriminalisasi terhadap perempuan dengan tudukan zina, seringkali bersumber pada konstruksi sosial yang menyasar tubuh dan ruang gerak perempuan dengan mengatasnamakan agama dan moralitas. Hal ini, juga mengakibatkan perempuan kehilangan sumber mata pencaharian, dan tidak bisa mengakses ruang-ruang publik, termasuk ruang-ruang sosial perempuan, dan ruang pengambilan keputusan. Tak hanya itu, perempuan juga kerap dilekatkan dengan peran penjaga keluarga dan komunitas sehingga turut mengalami beban dan ketidakadilan berlapis ketika keluarga, suami atau ayahnya mengalami kriminalisasi.

 

RUUHP hari ini yang akan dijadikan payung hukum pidana akan menegaskan sikap tiran negara terhadap warga negara. Hal ini terutama akan mengancam gerakan-gerakan kritis yang selama ini bekerja bersama rakyat yang telah tertindas oleh kebijakan-kebijakan dan proyek pembangunan negara. RUU ini memperjelas kepentingan negara saat ini yang semakin merepresi rakyatnya. Pelanggaran HAM tidak lagi hanya dilakukan dalam bentuk tindakan, tetapi dilegalkan dalam Undang-undang.

 

Ilustrasi (bukan cerita sebenarnya):

As seorang perempuan kepala keluarga, dengan 3 orang anak yang tanah keluarganya dirampas oleh Perusahaan Kelapa Sawit PT SAK. Dia bersama perempuan dan warga lainnya di desa melawan perampasan lahan tersebut. Mereka mengorganisir diri dengan melakukan diskusi, memetakan wilayah yang diambil, dan melaporkan kasus pelanggaran izin, dan intimidasi yang dilakukan perusahaan terhadap warga. Perjuangan As terkadang membuatnya harus pulang di malam hari, setelah melakukan rapat-rapat konsolidasi dengan warga. Suatu hari setelah mengikuti sebuah rapat persiapan aksi besar pendudukan kebun perusahaan, As tidak kembali ke rumah. Dua hari kemudian, dia kembali dalam kondisi berantakan, tidak bisa diajak bicara, dan kerap berteriak ketika malam. 3 bulan kemudian perut As semakin membesar, dan diketahui bahwa dia hamil. As dipanggil kepolisian diperiksa dan diproses hukum hingga dipenjara atas tuduhan zina.

As adalah salah satu perempuan pemimpin di desanya. Peristiwa yang menimpanya kemudian membuat warga takut untuk berjuang. Aksi besar yang direncanakan tidak pernah dilakukan. Sementara, anak-anak As pun putus sekolah, karena tidak ada biaya.

[1] http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf

[2] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata

[3] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19996/hukuman-kerja-sosial-jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda

[4] Pertimbangan MK dalam Putusan No.  013-022/PUU-IV/2006: Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

[5] Prof. Mardjono Reksodiputro di dalam sidang di MK menyatakan, “dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah).”

[6] RUU Hukum Pidana versi 2 Februari 2018

[7] OHCHR:  The obligation to respect means that States must refrain from interfering with or curtailing the enjoyment of human rights. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

[8] OHCHR: The obligation to protect requires States to protect individuals and groups against human rights abuses. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

[9] https://nasional.tempo.co/read/1069689/rkuhp-akan-disahkan-april-ini-saran-koalisi-lingkungan-hidup

Buku

Aku terjebak di antara deretan panjang kata. Tak pernah membingungkan, hanya menenggelamkan. Membuat larut tak tersisa, melupakan dunia di sekitar kita.

 

Berhadapan dengan kata-kata yang tertulis menjadi sebuah zona nyaman. Membaca ekspresi tanpa melihat, memahami perasaan tanpa harus menyentuh dan saling menatap. Kita ada di dunia yang sama, saling berinteraksi tanpa suara. Hanya kedalaman perasaan dan pengertian yang tanpa batas di antara kita. Tak terganggu oleh gimmick yang membuat curiga, atau nada suara yang memekakkan telinga.

 

Biarkan aku berdua saja dengannya. Yang lebih memahamiku daripada kebanyakan manusia di dunia. Membiarkanku menjelajahi lembar demi lembar, menyusuri huruf demi huruf, paragraf demi paragraf, menghadirkan berbagai perasaan yang begitu kaya. Biarkan dia saja yang menjadi duniaku. Di mana aku bisa bereaksi tanpa menimbulkan reaksi, merespon tanpa takut dinilai.

 

Berikan aku buku saja. Boleh juga dengan pena. Biar aku mengukir dunia. Dunia milikku saja. Dunia dimana aku menjadi aku.

Ketika Sri Mulyani Melupakan Marsinah

Berada di organisasi perempuan dengan banyak kesempatan untuk bersentuhan langsung dan berinteraksi dengan perempuan akar rumput di berbagai konteks mengajarkan saya bahwa persoalan perempuan tidak pernah sederhana.

WhatsApp Image 2018-03-08 at 11.17.23 PM

Berkata bahwa Marsinah dibunuh dan diperkosa semata-mata karena dia perempuan sama tidak tepatnya dengan berkata bahwa ia dibunuh dan diperkosa semata-mata karena dia buruh dan miskin. Berbagai identitas perempuan nyatanya menambah lapisan penindasan yang dialami serupa kulit bawang merah yang setiap kupas lapisannya menjadi semakin pedas.

 

Marsinah tidak sendiri. Marsinah adalah perempuan, Marsinah adalah kita. Perempuan yang mengalami penindasan berlapis sejak kita kecil, bahkan sebelum kita terlahir. Kita yang tanahnya dirampas, pesisirnya diprivatisasi, yang lautnya direklamasi. Kita adalah perempuan yang lingkungannya dihancurkan, airnya dicemari dan diambil perusahaan. Kita perempuan yang sumber-sumber kehidupannya dirampas, diusir dari tanah kita sendiri, menjadi pekerja rumah tangga dan buruh migran, didera kekerasan dan penyiksaan. Kita adalah perempuan yang diperkosa namun disalahkan ketika memakai rok pendek, yang dikeluarkan dari kampus ketika mengenakan cadar. Kita adalah perempuan yang dicambuk di depan umum hanya karena berdekatan dengan laki-laki, diperkosa karena mencintai sesama perempuan, dikejar di gang-gang oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah hanya karena kita perempuan yang lahir dengan penis.

 

Lalu ada perempuan-perempuan yang juga mengalami diskriminasi dan kekerasan. Tetapi memiliki privilege lebih dibandingkan perempuan-perempuan lainnya. Mereka yang bersekolah tinggi, hingga mendapat kesempatan sebagai pengambil kebijakan. Iya, mereka perempuan. Tapi apakah keperempuanannya menjadi jaminan untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan lainnya?

 

Memperjuangkan hak-hak perempuan adalah memperjuangkan pengakuan bahwa perempuan memiliki posisi setara, punya hak untuk berpendidikan tinggi, dan berkiprah di ruang publik hingga mengurus negara. Memperjuangkan hak-hak perempuan adalah bersuara bahwa tidak ada seorang perempuan pun boleh mengalami kekerasan, perempuan tidak boleh dipukul, disakiti, diperkosa, dilecehkan, dan lain sebagainya. Memperjuangkan hak-hak perempuan adalah memberikan pilihan sepenuhnya pada perempuan, apa yang mau dikenakan, kemana dia akan pergi, dengan siapa dia jatuh cinta, apakah dia ingin mengambil peran sebagai ibu atau tidak, dan sebagainya.

 

Itu betul. Tapi tidak cukup.

 

Bagaimana dengan perempuan miskin yang tanahnya dirampas karena proyek-proyek yang didanai World Bank, ADB atau Lembaga Keuangan Internasional Lainnya. Mereka yang hutan, laut, airnya tercemar akibat investasi yang setengah mati dibela dan digadang-gadang oleh mereka (termasuk perempuan) atas nama mengoleksi pajak untuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan perempuan yang menjadi pekerja rumah tangga migran karena tanah, hutan, dan lautnya dirampas, diprivatisasi untuk investasi? Perempuan buruh yang keringatnya diperas tanpa gaji layak, semata-mata karena pemerintah (di mana perempuan ada di dalamnya) lebih senang memperlancar investasi ketimbang mewujudkan perlindungan hak-hak buruh.

Bagaimana dengan perempuan yang ditangkap dan dikriminalisasi saat memperjuangkan tanahnya yang dirampas perusahaan. Perempuan yang miskin, mengalami trafficking, kemudian dihukum mati karena mengantar narkoba tanpa dia tahu apa yang dia bawa. Perempuan yang nyata-nyata menghadapi penderitaan, bukan hanya karena dia perempuan, tapi juga karena pemiskinan struktural yang dihasilkan sejumlah proyek dan kebijakan yang juga turut dibanggakan oleh sebagian perempuan.

 

Memperjuangkan perempuan adalah tentang membangun solidaritas. Menembus batas-batas ke-aku-an dan ke-dia-an. Bahwa perempuan yang mengalami penindasan semenjak dahulu, sejatinya mampu merasakan penindasan yang dialami perempuan lain.

 

8 Maret adalah hari kita, adalah ruang konsolidasi kita, adalah solidaritas yang semakin menguat, adalah gerakan yang semakin kuat. Kita perempuan di berbagai konteks di berbagai sektor dengan berbagai pengalaman penindasan, dengan solidaritas membangun perjuangan bersama, memperjuangkan hak-hak, mencapai kedaulatan.

 

Selamat Hari Perempuan Sedunia.

WhatsApp Image 2018-03-08 at 11.16.04 PM