Analisis Visi Misi Capres Cawapres terkait Buruh Migran

 Momentum Pemilu kembali datang kepada kita. Entah kita sudah menentukan pilihan atau belum, ada banyak cara ataupun ukuran yang bisa kita gunakan untuk menilai para kandidat capres cawapres. Salah satunya adalah dengan membaca visi misi kedua pasang kandidat. Ulasan ini adalah salah satu upaya saya dalam menganalisis visi misi tersebut. Hanya karena sehari-hari saya bekerja di isu Buruh Migran, maka ulasan ini pun fokus pada isu yang baru saya geluti selama 3,5 tahun tersebut.

Analisis Visi Misi Capres Cawapres 2014

Terhadap Hak-hak Buruh Migran Perempuan dan Anggota Keluarganya

 

  1. Prabowo-Hatta

Hanya ada dua poin yang terkait langsung dengan Buruh Migran di dalam visi misi Prabowo, yaitu melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW), yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ekonomi kerakyatan[1] serta memberantas perdagangan manusia yang dilakukan sebagai bagian dari meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan sosial agama budaya dan olah raga.[2] Sayangnya, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan buruh migran, sehingga kita tidak bisa menilik lebih dalam bagaimana dan dalam bentuk apa perlindungan akan dilakukan.

 

Namun, dari kedua poin tersebut ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Pertama, mengenai simplifikasi terhadap persoalan perlindungan buruh migran. Seharusnya di dalam melihat persoalan Buruh Migran, terutama Indonesia, kita harus melihat berbagai aspek yang saling terkait. Pengalaman Solidaritas Perempuan dalam bekerja bersama Buruh Migran, termasuk dalam bentuk penanganan kasus, menunjukan bahwa buruh migran perempuan terutama yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, mengalami berbagai kekerasan yang berlapis. Kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran juga tidak hanya terjadi ketika mereka bekerja di Negara tujuan, tetapi banyak kasus terjadi di Indonesia, baik di tahap pra pemberangkatan, maupun tahap kepulangan.

 

Jenis kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan antara lain Hilang kontak, trafficking, gaji tidak dibayar, pelanggaran kontrak, kriminalisasi, hingga pembunuhan. Dari pengalaman tersebut jelas bahwa persoalan buruh migran tidak hanya terkait aspek ketenagakerjaan, tetapi juga aspek lain seperti perlindungan terhadap perempuan, karena mayoritas Buruh Migran Indonesia adalah perempuan, dan perempuan memiliki kerentanan yang berlapis, serta aspek keamanan dalam proses migrasi yang mana menjadi tanggung jawab Negara untuk menjamin hak atas rasa aman, dan hak-hak lainnya di dalam proses migrasi tersebut.

 

Selain itu, buruh migran Perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga memiliki lapisan kerentanan yang lebih banyak, karena posisi subordinatif akibat paradigma dan kultur mayarakat dalam melihat Pekerja Rumah Tangga, serta situasi mereka di dalam rumah dan seringkali terisolasi di Negara tujuan. Aspek lainnya adalah penyebab dari fenomena migrasi itu sendiri yang didorong oleh factor ekonomi dan situasi pemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Maka arah kebijakan ekonomi juga menjdi faktor penentu untuk perlindungan buruh migran.

 

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak seluruh warga negaranya, tidak terkecuali Buruh Migran dan anggota keluarganya. Karena itu, visi dan misi terkait Buruh Migran juga seharusnya melihat berbagai aspek dari Buruh Migran dan melihat keterkaitannya dengan persoalan dan kebijakan lainnya, termasuk soal ekonomi, pendidikan, perlindungan perempuan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik luar negeri, keluarga buruh migran dan lain sebagainya.

 

Kedua, kita perlu menyoroti pula landasan dari visi misi yang dibuat. Prabowo-Hatta meletakkan misi ‘memberantas perdagangan manusia’ sebagai bagian dari misi ‘meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olah raga.’

 

Kita tentunya mengetahui bahwa trafficking merupakan kejahatan yang luar biasa (exra ordinary crime), yang menurut Perundang-undangan Negara kita juga merupakan tindak pidana. Kembali berkaca dari pengalaman Solidaritas Perempuan menangani kasus trafficking, buruh migran yang menjadi korban trafficking masih sangat sulit dalam mengakses keadilan. Banyak kasus trafficking buruh migran hanya berhenti pada proses penyelidikan di kepolisian dengan alasan kurang bukti atau dianggap bukan kasus trafficking karena aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP, bukannya menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sehingga, aspek penegakan hukum seharusnya menjadi hal yang krusial dalam membicarakan pemberantasan perdagangan manusia, di samping program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olah raga.

 

Menggunakan program kesehatan, agama, sosial, dan olah raga untuk korban trafficking bisa menjadi hal yang positif misalnya dalam rangka pemulihan dan proses reintegrasi korban. Sayangnya, di dalam naskah visi misi Prabowo Hatta ini tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai keterkaitan antara pemberantasan trafficking dengan program kesehatan, agama, sosial, dan olah raga. Hal yang perlu ditekankan adalah jangan sampai aspek kesehatan, agama, sosial, dan olah raga tersebut justru berdampak pada diskriminasi/reviktimasasi korban trafficking.

 

Ketiga, dalam membicarakan persoalan Buruh Migran penting bagi kita untuk menilik kebijakan-kebijakan ekonomi. Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa factor ekonomi dan situasi pemiskinan yang dialami masyarakat menjadi factor pendorong tingginya angka migrasi tenaga kerja Indonesia, terutama perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Pemiskinan yang terjadi merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan ekonomi termasuk perjanjian internasional yang tidak berpihak terhadap masyarakat serta melanggengkan alih fungsi lahan, penggusuran, perampasan lahan, dan hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong perempuan menjadi Buruh Migran.

 

Dalam visi misi Prabowo Hatta, terdapat misi terkait melaksanakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UMKM, penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai industry kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil, pasar tradisional,[3] dll, serta mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah.[4] Namun hal itu akan menjadi sulit untuk dilakukan ketika tidak ada proteksi terkait kebijakan-kebijakan luar negeri yang berpotensi pada pemiskinan. Contohnya adalah dalam konteks menghadapi ASEAN Economic Community (AEC), fokus Prabowo Hatta adalah pada peningkatan daya saing.[5] Namun tidak ada kebijakan mengenai bagaimana mengantisipasi dampak dari AEC maupun perjanjian lainnya terhadap pemiskinan masyarakat, dan terhadap buruh migran.  

 

  1. Jokowi-JK

Pasangan kandidat ini mencantumkan perlindungan buruh migran secara lebih spesifik, di dalam beberapa langkah termasuk pada tataran kebijakan, serta mencakup beberapa dimensi, meskipun belum komprehesif. Untuk itu, kita perlu melihat dan mengkritisi langkah-langkah dan misi Jokowi-JK secara tajam.

 

Pertama, Jokowi-JK mencantumkan misi terkait buruh migran dalam berbagai aspek, antara lain kewajiban Negara, kedaulatan politik, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan. Mereka mencantumkan misi ‘melindungi hak dan keselamatan warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya pekerja migran,’ dalam konteks menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.[6]

 

Selain itu, membangun kapasitas untuk melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga dilakukan sebagai bagian dari visi misi Jokowi-JK untuk berdaulat dalam bidang politik.[7]

 

Dalam konteks ini, Jokowi-JK melihat tanggung jawab Negara untuk menjamin rasa aman dan keselamatan warganya di luar negeri, termasuk Buruh Migran. Tanggung jawab itu salah satunya diwujudkan di dalam hubungan internasional. Namun, di dalam visi misi tersebut, tidak tercantum mengenai bagaimana Negara dalam ranah diplomasi dan politik luar negeri seharusnya juga mendesak dan memastikan Negara tujuan menjamin perlindungan Buruh Migran, baik melalui bilateral agreement maupun regulasi nasional mereka.

 

Jokowi-JK juga sudah mengidentifikasi identitas perempuan di dalam membicarakan persoalan buruh migran, sehingga buruh migran juga tercantum di bagian Komitmen terhadap pemberdayaan perempuan dalam politik pembangunan dengan perlindungan Buruh Migran. Visi Misi Jokowi JK mencantumkan Perlindungan buruh migran melalui:[8]

  • Pembatasan dan pengawasan peran swasta
  • Menghapus semua praktik diskriminatif terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan
  • Menyediakan layanan public bagi buruh/pekerja migran yang mudah dan aman sejak rekruitmen, selama di luar negeri, hingga pulang kembali ke Indonesia
  • Bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi buruh/pekerja migran yang berhadapan dengan masalah hukum
  • Harmonisasi konvensi internasional 1990 tentang Perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi tenaga

 

Sayangnya, Jokowi-JK masih melupakan beberapa aspek terkait perlindungan Buruh Migran. Ketika mereka mencantumkan bantuan hukum Cuma-Cuma untuk buruh miran yang berhadapan dengan hukum, seharusnya pendampingan dan penanganan kasus bagi Buruh Migran yang mengalami kekerasan dan pelanggaran hak juga menjadi bagian dari perlindungan.

 

Selain itu, di dalam visi misi Jokowi-JK terlihat akan adanya perombakan sistem, seperti pembatasan dan pengawasan peran swasta, ataupun layan public bagi buruh migran di berbagai tahapan migrasi. Namun, tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai sistem atau mekanisme untuk menjalankan peran pemerintah, termasuk sistem/mekanisme yang menjamin hak atas informasi bagi buruh migran dan anggota keluarganya.

 

Jokowi-JK juga mencantumkan misi terkait Buruh Migran pada aspek ketenagakerjaan, yang mencakup Melakukan revisi terhadap UU No. 39/2004 dengan menekankan pada aspek perlindungan, mendorong UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta mendukung pengalihan konsorsium Asuransi TKI menjadi bagian dari BPJS kesehatan.[9]

 

Seperti yang kita ketahui, bahwa BPJS kesehatan hanya menanggung risiko-risiko terkait aspek kesehatan. Namun, berbicara tentang buruh migran, ada aspek lainnya selain aspek kesehatan yang bisa menjadi risiko. Misalnya saja persoalan gaji tidak dibayar, gagal berangkat, pelanggaran kontrak, dan lain sebagainya yang tidakterkait kesehatan tapi juga bisa berdampak pada kesejahteraan buruh migran. Sehingga skema di dalam BPJS kesehatan tidak cukup komprehensif untuk menjamin hak-hak Buruh Migran.

 

Kedua, terkait trafficking, Jokowi-JK meletakan isu ini di dalam aspek kerja sama internasional[10] dan pemberantasan tindak criminal terhadap anak dan perempuan.[11] Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa persoalan implementasi UU PTPPO menjadi halangan tersendiri bagi upaya pemberantasan trafficking. Sayangnya, seperti juga Prabowo-Hata, Jokowi-JK sama sekali tidak menyentuh UU PTPPO ataupun upaya memperkuat UU ini termasuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai trafficking dan UU PTPPO.

 

Ketiga, terkait kebijakan ekonomi dan pemiskinan, Jokowi-JK mengungkapkan sejumlah kebijakan yang mengarah pada proteksi dan antisipasi terhadap dampak kebijakan ekonomi dan perjanjian internasiona. Seperti juga Prabowo-Hatta, Jokowi-JK juga mengungkapkan Prioritas akses modal bagi UMKM, pendampingan ekonomi untuk menumbuhkan industriawan muda.[12]

 

Selain itu, mereka memiliki beberapa kebijakan untuk Mekanisme proteksi, reformasi lembaga keuangan internasional, serta mengelola dampak integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia. Sayangnya Jokowi-JK tidak memberikan keterangan secara clear terhadap konsep maupun langkah yang dilakukan untuk melaksanakan komitmen tersebut. Misalnya saja, apa yang dimaksud dengan mekanisme terselubung untuk melindungi tenaga kerja dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN.[13] Selain itu, reformasi apa yang ingin didorong Jokowi-JK di dalam visi misinya yang mengatakan Mendorong reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional Bretton Wood khususnya World Bank dan International Monetary Fund (IMF)[14]

 

Keempat, terkait dengan program untuk perempuan, program yang dikemukakan oleh Jokowi-JK lebih kepada perlindungan/proteksi untuk perempuan.[15] Namun, Jokowi-JK tidak banyak membahas mengenai ruang keterlibatan perempuan. Keterlibatan perempuan yang dibahas hanya sebatas keterlibatan di dalam struktur pemerintahan melalui kuota 30%. Padahal, di Indonesia perempuan tidak mendapatkan akses dalam pegambilan keputusan, di berbagai ranah, sejak ranah rumah tangga, masyarakat hingga Negara. Di dalam visi misi tersebut banyak disebutkan mengenai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, yang pada umumnya berpotensi pada penggusuran dan berdampak pada masyarakat terutama perempuan. Namun tidak terlihat bagaiama proyek-proyek tersebut melibatkan perempuan melalui meaningful consultation untuk mengambil keputusan. Padahal, keterlibatan perempuan di dalam menentukan pembangunan sangat penting untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan

 

  1. Komentar Umum

Meski kedua kandidat mencantumkan Perlindungan Buruh Migran di dalam visi misi mereka, namun belum komprehensif.

 

Dari kedua pasang kandidat belum ada yang mencantumkan perihal aspek kesehatan buruh migran, termasuk kerentanan buruh migran terhadap HIV & AIDS,[16] ataupun diskriminasi yang dialami buruh migran dalam hal tes kesehatan. Aspek kesehatan buruh migran tidak bisa disimplifikasi dengan skema asuransi. Jaminan hak atas kesehatan antara lain dilakukan melalui Peningkatan kapasitas dan pengetahuan buruh migran mengenai kesehatan, HIV/AIDS, hak dankesehatan seksual dan reproduksi (SRHR), menjamin terpenuhinya akses buruh migran terhadap kesehatan (pencegahan dan perawatan) yang memadai bagi calon buruh migran untuk melindungi kesehatan buruh migran (termasuk calon maupun mantan), serta Menghapus Praktik mandatory HIV testing

 

Keluarga buruh migran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buruh Migran. Keluarga juga akan terdampak ketika buruh migran mengalami kekerasan dan pelanggaran hak. Keluarga juga berperan terhadap buruh migran, termasuk dalam proses reintegrasi. Sehingga, dalam menyusun program terkait buruh migran juga harus mencakup program-program yang melibatkan keluarga buruh migran, seperti program pelatihan pengelolaan remitansi, jaminan pendidikan untuk anak buruh migran, persiapan reintegrasi, dan lain sebagainya.

 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga baik di dalam maupun luar negeri, tidak hanya melalui UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, tetapi juga melalui Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga

 

Sementara terkait trafficking, pemberantasan trafficking harus dilakukan dalam dua aspek. Pertama adalah aspek penegakan hukum, yaitu melalui implementasi UU PTPPO, termasuk peningkatan kapasitas terhadap aparat, dan masyarakat mengenai UU tersebut. Kedua adalah aspek hak korban untuk mendapatkan pemulihan, restitusi, perlindungan, termasuk pilihan untuk mengubah identitas, serta proses reintegrasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.

 

Membicarakan buruh migran tidak bisa hanya membicarakan proses migrasi yang dialami buruh migran. Isu buruh migran juga sangat terkait dengan situasi pemiskinan yang terjadi di masyarakat. Karena itu, penting untuk merevisi berbagai kebijakan yang berpotensi terhadap perampasan sumber-sumber kehidupan masyarakat terutama perempuan, serta mempertimbangkan kepentingan rakyat dan perempuan dalam merumuskan setiap kebijakan termasuk kebijakan ekonomi dan perjanjian perdagangan. Karena itu, perlindungan Buruh Migran juga harus menjadi prioritas dari agenda politik internasional termasuk bagaimana mendesak dan memastikan Negara tujuan menjamin perlindungan Buruh Migran, baik melalui bilateral agreement maupun regulasi nasional mereka.

 

Kedua kandidat juga membahas mengenai ASEAN Community 2015, namun mereka hanya fokus pada aspek ekonomi dalam ASEAN Community 2015. Seharusnya para kandidat tidak hanya melihat pada aspek ekonomi, tetapi juga Perlindungan Buruh Migran. Apalagi beberapa anggota ASEAN merupakan Negara asal dan Negara tujuan Buruh Migran. Karena itu penting untuk Mendorong ASEAN dalam membentuk Kerangka Instrumen ASEAN untuk Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran, agar instrument yang dihasilkan benar-benar melindungi buruh migran tanpa memandang status dokumen mereka, serta mengikat secara hukum bagi Negara-negara anggota ASEAN.

Bagaimanapun visi misi hanyalah satu dari banyak hal yang bisa dilihat sebagai pertimbangan untuk menentukan pilihan. Analisis yang saya lakukan bukan berarti saya menelan bulat-bulat dan percaya bahwa visi misi itu akan 100% terwujud siapapun yang akan memenangkan Pemliu 2014.Namun setidaknya analisis yang ada menggambarkan bagaimana mereka berkonsep, sekaligus sebagai sebuah senjata untuk menagih komitmen mereka nantinya.

Bagi saya, track record menjadi penting, terutama untuk melihat mana kandidat yang ‘terakses’ dan mampu mengedepankan dialog, sehingga masih ada ruang untuk kita tidak hanya terus mengawal tetapi juga terlibat dalam perumusan program dan kebijakan, sehingga yang dihasilkan bisa jauh lebih baik daripada yang saat ini ada di dalam visi misi.

 

Selamat memilih

Lampiran:

Visi Misi Kandidat Terkait Buruh Migran

Prabowo-Hatta

Jokowi JK

Melaksanakan ekonomi kerakyatan salah salah satunya dengan melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW)

 

(halaman 5)

Melindungi hak dan keselamatan warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya pekerja migran

(halaman 6-7)

Memberantas perdagangan manusia

 

(halaman 10)

Membangun kapasitas untuk melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

 

Mengintegrasikan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, salah satunya perdagangan manusia

 

(halaman 13)

 

Peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri

 

(halaman 23)

 

Perlindungan buruh migran melalui:

Pembatasan dan pngawasan peran swasta

 

Menghapus semua praktik diskriminatif terhadap buruh migra terutama uruh migran perempuan

 

Menyediakan layanan public bagi buruh/pekerja migran yang mudah dan aman sejak rekruitmen, selama di luar negeri, hingga pulang kembali ke Indonesia

 

Bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi buruh/pekerja migran yang berhadapan dengan masalah hukum,

 

Harmonisasi konvensi internasional internasional 1990 tentang Perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi tenaga kerja

 

(halaman 23)

 

Berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak criminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja, dan objek transaksi dalam masalah kejahatan perdagangan orang (human trafficking) baik di dalam negeri maupun lintas Negara

 

(halaman 26-27)

 

Mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga kerja dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN

 

(halaman 33)

 

Melakukan revisi terhadap UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan menekankan pada aspek perlindungan

 

UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

 

Mendukung pengalihan konsorsium Asuransi TKI menjadi bagian dari BPJS kesehatan

 

(halaman 33)

 

 

 

 

[1] Halaman 5 Visi Misi Prabowo-Hatta

[2] Halaman 10 Visi Misi Prabowo Hatta

[3] Halaman 6 Visi Misi Prabowo-Hatta

[4] Halaman 7 Visi Misi Prabowo Hatta

[5] Halaman 5 Visi Misi Prabowo-Hatta

[6] Halaman 6-7 Visi Misi Jokowi-JK

[7] Halaman 13 Visi Misi Jokowi-JK

[8] Halaman 23 Visi Misi Jokowi-JK

[9] Halaman 33 Visi Misi Jokowi-JK

[10] Mengintegrasikan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, salah satunya perdagangan manusia (visi misi Jokowi-JK halaman 13)

[11] Berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak criminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja, dan objek transaksi dalam masalah kejahatan perdagangan orang (human trafficking) baik di dalam negeri maupun lintas Negara (visi misi Jokowi-JK halaman 26-27)

[12] Halaman 38 Visi Misi Jokowi-JK

[13] Halaman 33 Visi Misi Jokowi-JK

[14] Halaman 13 Visi Misi Jokowi-JK

[15] Halaman 23 Visi Misi Jokowi-JK

[16]Data HIPTEK menunjukkan adanya peningkatan dalam prosentase buruh migran yang terinfeksi HIV/AIDS. Dari 145.298 calon buruh migran untuk tujuan negara-negara Timur Tengah pada tahun 2005, 0,09% terinfeksi HIV. Sementara data tahun sebelumnya persentasenya sebesar 0,087%. Tahun 2010, prosentase tersebut meningkat menjadi 0,11%. Selama 2010-2011, Peduli Buruh Migran (PBM) menangani 55 Buruh Migran yang dideportasi dari Malaysia yang terinfeksi HIV. (buku usulan SP untuk Revisi UU No. 39 Tahun 2004 halaman 23)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s