Buruh Migran Perempuan (masih) Rentan

Beberapa waktu yang lalu sempat diminta menjadi pembicara mengenai Buruh Migran Perempuan pasca Konvensi Migran 1990. Berhubung setiap membuat slide, biasanya hanya memuat poin-poin saja, maka aku juga membuat bahan bacaan untuk peserta. Berikut aku share bahan bacaan tersebut. Semoga bermanfaat🙂

Konvensi Migran dan Perlindungan Buruh Migran Perempuan

Dinda Nuurannisaa Yura, Solidaritas Perempuan

 

  1. Latar Belakang

 

Diperkirakan 72% Buruh Migran Indonesia adalah perempuan. Dari seluruh Buruh Migran Perempuan (BMP) tersebut, 92% diantaranya  bekerja sebagai PRT.

Mengapa perempuan dan mengapa PRT? Saya ingin kita menengok sejenak kepada trend  kebijakan yang terus diproduksi oleh pemerintah. Berbagai kebijakan yang pro investasi secara langsung maupun tidak langsung telah mencerabut akses dan kontrol masyarakat, terutama perempuan terhadap sumber-sumber penghidupan. Ribuan izin tambang dan perkebunan kelapa sawit masih terus dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diseluruh Indonesia tanpa pernah memperhatikan keselamatan masyarakat. Pembangunn infrastruktur juga seringkali berdampak pada penggusuran paksa terhadap masyarakat. Hal itu turut didukung oleh kebijakan lainnya, seperti UU Penanaman Modal, UU Pangan, UU Pengadan Tanah untuk Pembangunan, yang melanggengkan alih fungsi lahan, sehingga masyarakat kehilangan tanah. Tak jarang kita dengar berita-berita mengenai konflik lahan terus memenuhi media kita.

Akibatnya, Desa-desa tempat dimana masyarakat agraris Indonesia berasal, tidak lagi dapat menjanjikan kehidupan yang memadai. Lapangan pekerjaan tidak mencukupi, sementara, kebutuhan akan hidup terus meningkat. Dalam situasi dalam negeri yang demikian, bekerja di luar negeri menjadi sebuah jalan untuk keluar dari himpitan ekonomi.

Sementara, banyak permintaan kerja dari luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Konstruksi gender yang selama ini berlaku di masyarakat kita, menempatkan peran domestik kepada perempuan. Konstruksi itu pulalah yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, termasuk diskriminasi dalam hak atas pendidikan. Banyak perempuan terutama di pedesaan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, karena dianggap akan kembali ke rumah untuk menerjakan pekerjaan domestik. Akibatnya, ketika situasi kemiskinan memaksa perempuan untuk turut menanggung kebutuhan keluarga dan mencari nafkah, maka pilihan yang ia miliki adalah Pekerjaan Rumah Tangga.

  1. II.      Situasi Buruh Migran Perempuan

Sayangnya, hingga detik ini Buruh migran perempuan terus  mengalami berbagai kerentanan terhadap kekerasan dan pelangaran hak sejak berangkat dari kampung halaman, saat di tempat kerja, hingga kepulangan. Kerentanan Buruh Migran Perempuan tidak terlepas dari konstruksi gender dan ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Akibatnya, BMP rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. BMP mengalami penipuan, pemalsuan dokumen, jeratan utang, kekerasan seksual, menjadi korban trafiking, bahkan menghadapi kriminalisasi dan hukuman mati, dan kekerasan lainnya.

Tak hanya itu, pelanggaran hak Buruh Migran sebagai pekerja juga dialami, seperti gaji tidak dibayar, tidak mendapatkan gaji yang layak, jam kerja tidak manusiawi, tidak mendapat hari libur, terisolasi, dilarang membentuk serikat pekerja, dan pelanggaran hak pekerja lainnya.

Berdasarkan analisis Solidaritas Perempuan terhadap kasus yang ditangani dan beberapa perkembangan situasi kekerasan dan pelanggaran hak-hak BMP, catatan penting yang perlu direfleksikan terkait system perlindungan buruh migrant adalah sebagai berikut:

  1. Sistem pembekalan dan pemenuhan hak atas informasi tidak memadai. Terbukti dengan  kurangnya informasi mengenai hak-hak buruh migran berdampak pada berbagai kerentanan yang dialami oleh BMP, diantaranya   kerentanan terhadap pemalsuan dokumen, penipuan dan eksploitasi. Pemberian informasi mengenai proses migrasi ke luar negeri lebih banyak datang dari calo atau sponsor, yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya,  buruh migran perempuan seringkali berangkat ke luar negeri tanpa terlebih dahulu dibekali kecukupan informasi serta merentankan mereka
  2. Sistem penempatan buruh migran yang   tidak menjamin perlindungan hak buruh migran dan keluarganya, bahkan memperburuk situasi kerentanan buruh migran perempuan terhadap eksploitasi, trafficking, kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, dan stereotyping. Jaminan akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi buruh migran perempuan sangat lemah bahkan, kerap terjadi pengabaian dan pelanggaran hak, yaitu sebagai berikut:
  3. Hak mendapatkan upah layak, hak mendapatkan upah lembur, hak mendapatkan hari libur, hak mendapatkan jaminan kesehatan keselamatan kerja, hak beribadah, hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berekspresi, hak berkomunikasi, hak atas  informasi dan hak memegang paspor sendiri.
  4. Hak atas kesehatan reproduksi buruh migran perempuan (tidak ada cuti haid, dilarang bekerja karena hamil, termasuk tidak diberangkatkan atau dideportasi karena hamil)
  5. Hak bekerja bagi pekerja migran yang terinfeksi HIV/AIDS (adanya mandatory test bagi calon pekerja migran, dan deportasi ketika terindikasi terinfeksi HIV/AIDS)
  6. Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi pekerja migran yang terkait masalah hukum di Negara tempat bekerja
    1. Pekerja rumah tangga (PRT) migran memiliki posisi paling rentan di negara tujuan:
    2. Hukum perburuhan setempat belum mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang berhak atas kondisi kerja layak sebagaimana jenis pekerjaan lainnya.
    3. Bekerja 16 sampai 18 jam perhari, tanpa hari libur dalam satu minggu, mereka juga harus siap bekerja kapanpun.
    4. Tidak memiliki standar upah, tidak menikmati hak atas keselamatan kerja, tidak diberi hari libur, dan tidak punya kesempatan untuk bergabung dalam serikat pekerja. Paradigma pemerintah dan para majikan masih  menganggap jika buruh migran PRT diberi libur akan  hamil, dan melawan majikan. Ini semakin membatasi hak buruh migran untuk berserikat dan berkumpul, serta mendapatkan informasi.
    5. Upah PRT Migran Indonesia lebih rendah dari PRT migran  negara lain dengan jenis pekerjaan yang sama. Bahkan sering mengalami penundaan pembayaran upah hingga akhir masa kerja, atau ditransfer upahnya ke rekening yang tidak dapat diakses.
      1. Skema asuransi bagi buruh migran Indonesia masih tidak berperspektif gender. Berbagai kebutuhan dan kondisi spesifik perempuan seperti kesehatan reproduksi, kehamilan, kesehatan jiwa dan biaya persalinan tidak terakomodir.
      2. Tidak tersedianya layanan terpadu bagi buruh migran perempuan korban kekerasan dan layanan kesehatan bagi buruh migran yang mengalami resiko kesehatan termasuk yang terinfeksi HIV dan AIDS.
      3. Sistem perekrutan dengan biaya tinggi, diperparah dengan minimnya informasi, memaksa  buruh migran terjebak utang. Karena menanggung beban utang tersebut,  , buruh migran perempuan sulit melepaskan diri dari tempat kerja yang menganiaya mereka karena tidak mempunyai jalan lain untuk membayar kembali utang-utang tersebut.
      4. Tidak adanya perlindungan bagi Buruh migran perempuan tak berdokumen, sehingga  sangat rentan eksploitasi, pelecehan seksual, pemerkosaan dan penganiayaan yang memperparah keterkucilan dan risiko eksploitasi. Mereka sering dieksploitasi sebagai tenaga kerja paksa, dan akses mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja sering terhambat karena mengalami ketakutan akan disalahkan. Mereka rentan pelecehan seksual oleh oknum  polisi. Apabila tertangkap, mereka dijerat dengan pelanggaran undang-undang keimigrasian dan dimasukkan ke tahanan yang rentan pelecehan dan kekerasan seksual, kemudian dideportasi.
      5. Lemahnya perspektif gender dan HAM oleh petugas perwakilan pemerintah di negara tujuan (Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, dll)  yang bertanggung jawab pada perlindungan warga negara Indonesia, sehingga berdampak pada  penanganan  masalah buruh migran, khususnya buruh migran perempuan

 

  1. III.    Ratifikasi Konvensi Migran 90

Pada tahun 2012, akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi Migran 90. Proses ratifikasi ini merupakan proses pangjang yang telah didorong  oleh masyarakat sipil sejak tahun 90. Ratifikasi Konvensi Migran diharapkan dapat memberikan perlindungan yang komprehensif  di berbagai tahapan migrasi bagi Buruh Migran dan keluarganya termasuk Buruh Migran Perempuan.

Pasal 1 ayat (2) Konvensi Migran 90

The present Convention shall apply during the entire migration process of migrant workers and members of their families, which comprises preparation for migration, departure, transit and the entire period of stay and remunerated activity in the State of employment as well as return to the State of origin or the State of habitual residence.

Pasal 8 ayat (1) Konvensi Migran 90

Migrant workers and members of their families shall be free to leave any State, including their State of origin. This right shall not be subject to any restrictions except those that are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present part of the Convention.

Selain Konvensi Migran 90, sebenarnya kita juga memiliki Konvensi Internasional yang terkat dengan Perlindungan Buruh Migran. Konvensi Migran memang mengatur secara komprehensif, namun juga sangat umum. Di dalam CEDAW misalnya, terutama rkomendasi CEDAW No. 26, kita bisa melihat hak spesifik yang dimiliki Buruh Migran

Rekomendasi Umum CEDAW No. 26  mengenai Pekerja Migran Perempuan,ayat 24 huruf a

 

Negara asal harus menghormati dan melindungi hak asasi perempuan warga negaranya yang bermigrasi dengan tujuan untuk bekerja;

(a)   Menghapus larangan atau pembatasan yang bersifat diskriminatif atas migrasi:

–       membatalkan larangan yang ditujukan untuk jenis kelamin tertentu dan pembatasan yang bersifat diskriminatif atas migrasi perempuan berdasarkan usia, status perkawinan, status kehamilan atau persalinan.

–       Meniadakan pembatasan yang mengharuskan perempuan meminta izin dari suami atau wali laki-laki untuk mendapatkan paspor atau untuk bepergian

Selain  CEDAW, terdapat Konvensi ILO NO. 189 tentang kerja Layak PRT. Konvensi ini merupakan pengakuan dunia bahwa pekerjaan rumah tangga adalah hak, dan pekerja rumah tangga adalah pekerja.

Pasal 6 KILO No. 189

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers, like workers generally, enjoy fair terms of employment as well as decent working conditions and, if they reside in the household, decent living conditions that respect their privacy.                                                                                                                                           

Pengakuan ini menjadi penting dan membuktikan bahwa menjadi PRT dalah hak, dan PRT adalah pekerja dengan sejumlah hak yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Apalagi, keberadaan PRT jelas memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Berdasarkan Paparan Publik Capaian Kinerja tahun 2008 BNP2TKI, selain mengurangi beban penggangguran dan seluruh dampak negatifnya, pekerja migran memberikan efek netto bernilai tambah berupa remitansi yang masuk ke dalam negeri. Devisa Buruh Migran Indonesia, termasuk PRT bahkan merupakan pemasukan terbesar kedua setelah minyak dan gas.

 

  1. IV.    Beberapa Temuan Pasca Ratifikasi

 

  1. Road Map Zero Domestic Workers 2017

Pada bulan Januari 2012, Menakertrans Muhaimin Iskandar bahwa pemerintah telah membangun sebuah roadmap mengenai Zero Domestic Workers. Road map tersebut menargetkan bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke luar negeri secara beratahap akan dihentikan dan akan berakhir pada tahun 2017 sampai ke titik nol (zero).  Penghentian bertahap sudah dimulai sejak awal 2012 hingga 2017.[1]  Selain Kemnakertrans, BNP2TKI juga telah mencanangkan peningkatan penempatan TKI formal pada 2012.

Kemenakertrans bahkan mengklaim bahwa selama 2012 sudah berhasil mencegah penempatan TKI informal sebanyak 50%.   Dari jumlah penempatan TKI selama 2012 sebanyak 494.609 orang itu ternyata lebih banyak TKI sektor formal yakni sebanyak 258.411 orang dibandingkan (domestic worker) atau penata laksana rumah tangga yakni sebanyak 236.198 orang. Padahal, berdasarkan data Kemenakertrans 2011, jumlah TKI formal meningkat hingga 264.756 orang (45,56% dari total penempatan TKI), sedangkan jumlah TKI informal sebanyak 316.325 orang (54,44%). Pada 2010, jumlah penempatan TKI formal hanya 259. 229 orang (30,14% dari total penempatan TKI), sedangkan jumlah penempatan informal 600.857 orang (69,86%).

Sebagai pilot Project, pemerintah merujuk penempatan TKI Domestik Worker ke Malaysia. Dalam proyeksi pemerintah, TKI domestic worker yang berkerja di Malaysia diharuskan berbasis pada 4 jabatan kerja yaitu;1) house keeper(pengurus rumah tangga), 2) cooker (tukang masak), 3) baby sitter (pengasuh bayi/ anak), 4)caregiver (perawat jompo).

Diskriminasi PRT Migran dan Pelanggaran Hak Mobilitas, Hak atas Kerja dan Hidup Layak

Penghentian penempatan PRT adalah merupakan pembatasan terhadap hak atas kerja PRT Migran dan melanggar Prinsip Umum yang diatur pasal 1 Konvensi Migran 1990, yaitu prinsip non diskriminasi. Roadmap juga telah melanggar hak buruh migrant yang sudah di jamin  Bagian III Konvensi  mengenai Hak Asasi seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, yaitu Hak untuk meninggalkan suatu Negara termasuk negaranya sendiri maupun untuk kembali (pasal 8).

Roadmap ini menafikan tanggung jawab Indonesia sebagai Negara asal buruh migrant atas pelaksanaan Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 mengenai Pekerja Migran Perempuan, yaitu: “Negara asal harus menghormati dan melindungi hak asasi perempuan warga negaranya yang bermigrasi dengan tujuan untuk bekerja (point 24)”. Roadmap ini melanggar CEDAW karena merupakan bentuk pembatasan hak perempuan untuk bermigrasi sehingga mengancam sumber pendapatan buruh migran perempuan dan keluarganya.

Bermigrasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Roadmap ini melanggar HAM buruh migran karena menghalangi buruh migran untuk bermigrasi. Migrasi BMI untuk tujuan bekerja harus dilihat dalam konteks sosial dan hak asasi manusia. Umumnya migrasi dilakukan akibat situasi kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia. Sulitnya lapangan pekerjaan, membuat rakyat Indonesia memutuskan untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja, mendapat penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Roadmap ini justru menghalangi hak rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya untuk bekerja dan bermigrasi, di saat yang bersamaan negara tidak mampu memberikan jalan keluar atas persoalan kemiskinan.

Kebijakan dalam bentuk roadmap ini di saat sulitnya lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan perempuan Indonesia yang hendak bekerja keluar negeri sebagai PRT terperangkap pada situasi pemiskinan dan hilang akses dan kontrolnya untuk menopang beban hidupnya dan keluarganya. Beberapa pelanggaran HAM yang dialami PRT Migran di Luar negeri justru seringkali disebabkan oleh sikap abai  pemerintah Indonesia sendiri yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan hak PRT Migran. Harus diakui bahwa lemahnya kebijakan nasional dan sikap pemerintah yang belum mempunyai komitmen kuat untuk melindungi PRT migran berkontribusi terhadap perilaku buruk pihak pemerintah dan majikan di Negara tujuan seperti Arab Saudi dan Malaysia terhadap PRT migrant Indonesia.

Roadmap ini dapat dikatakan merupakan tindakan reaktif pemerintah, yang parsial dan tidak menyentuh akar persoalan pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia. Roadmap ini justru akan semakin meningkatkan arus migrasi buruh Indonesia ke Indonesia melalui jalur-jalur tidak resmi. Hal ini justru akan semakin mempersulit upaya perlindungan buruh migran karena keberadaan buruh migran yang tidak terdeteksi dan rentan kriminalisasi.

Roadmap ini merupakan bentuk nyata dari mangkir-nya pemerintah dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1).

 

  1. b.      Permenakertrans No.16 tahun 2012  tentang Tata Cara Kepulangan TKI Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Derah Asal

Sudah menjadi rahasia umum bagi kita bahwa buruh migran kerap mengalami kerentanan pada tahap kepulangan. Eksploitasi tersebut juga terjadi di terminal Khusus TKI (Selapajang) Bandara Soekarno Hatta. Nyatanya terminal khusus yang dibuat dengan dalih perlindungan Buruh Migran justru menjadi tempat eksploitasi Buruh Migran. Kerentanan Buruh Migran terus berlanjut di mobil travel, dan di perjalanan Buruh Migran menju rumah. Untuk itulah, sejak lama masyarakat sipil mendorong dihapuskannya terminal khusus TKI, dan memberikan pilihan agar Buruh Migran bisa pulan secara mandiri.

Salah satu inisiatif pemerintah pasca ratifikasi Konvensi Migran 1990, adalah diterbitkannya Permenaker No.16 tahun 2012  tentang ‘Tata Cara Kepulangan TKI Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal’. Permenaker ini secara substansi cukup mampu melindungi buruh migrant terutama pada tahap kepulangan. Dengan berlakunya Permen ini, semua tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mempunyai masalah dapat pulang ke daerah asal tanpa melalui Terminal 4 di Selapajang sehingga, TKI bisa terhindar dari berbagai kerentanan akan eksploitasi dan pemerasan yang selama ini sangat sering terjadi di Terminal khusus TKI tersebut.

Sejak disahkan pada tanggal 26 September 2012, maka pada tanggal 26 Desember 2012 Permenaker No.16 tahun 2012 sudah mulai berlaku sesuai dengan pasal 9, dan semua tenaga kerja Indonesia (TKI) mandiri dan tidak bermasalah bisa kembali ke daerah asal tanpa melalui melalui terminal Selapajang, dan tidak wajib menggunakan travel yang disediakan (dapat memilih alat dan jalur transportasinya sendiri.

Namun, Solidaritas Perempuan menemukan belum terimplemetasinya Permenakertrans tersebut. Pada 2 Januari 2012, setelah berlakunya Permen tersebut, SP dan  SBMK dan keluarga TKI mendampingi proses pemulangan seorang TKI bernama Sj (TKI yang bekerja di Suriah). Beberapa temuan pelanggaran dapat dilihat pada catatan singkat kami mengenai proses kepulangan Sj sebagai berikut:

  • Pada 2 Januari 2013 (sekitar pukul 10.00 WIB) SP, SBMK (Solidaritas Buruh Migran Karawang) dan keluarga TKI mendapat informasi bahwa Sj sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di terminal kedatangan TKI sejak pukul 09.00 WIB
  • Saat berhasil melakukan komunikasi, Sj sudah berada di mobil travel, yang akan mengarah ke Indramayu, sehingga tim SP tidak dapat menjemput Sj ke bandara. Karena Sj akan pulang ke Karawang, maka SP dan pihak keluarga yang akan menjemput Sj di tengah jalan.
  • Berdasarkan pengarahan dari sopir travel, kami menjemput Sj di ‘Rumah Makan Murah Rejeki’, Cikampek.
  • Sekitar pukul 14.00 kami sampai ke ‘Rumah Makan Murah Rejeki’. Rumah makan tersebut sepi dan  tertutup. Seorang perempuan di sana mengatakan rumah makan tersebut baru akan buka pukul 19.00 dan  kami diminta menunggu di bilik belakang.
  • Pukul 17.45 mobil travel yang membawa Sj memasuki Rumah Makan Murah Rejeki. Kami bersama pihak keluarga langsung menyambut Sj, namun tiba-tiba dua orang pria mengusir kami, dan meminta kami untuk menunggu di lapangan parkir sekitar 10 meter dari rumah makan tersebut.
  • Saat itu, kami meminta agar Sj langsung pulang bersama kami. Namun kedua orang yang mengusir kami melarangnya. Sementara Sj diperintahkan untuk masuk ke rumah makan.
  • Mereka beralasan, berdasarkan aturan, Buruh Migran tidak boleh dijemput di tengah malam. Buruh Migran harus didata di sana, baru kemudian bisa dijemput di lapangan parkir di luar area rumah makan. Di tempat itulah keluarga Buruh Migran bisa bertemu dengan sopir travel, dan buruh migran bisa turun dari mobil travel untuk kemudian pulang bersama keluarga.
  • Ketika menanyakan aturan dari mana, mereka tidak bisa menunjukan aturannya. Maka kami berkata bahwa kami akan menanyakan ke BNP2TKI.
  • Kedua orang dari Rumah Makan tersebut sempat pergi, kemudian kembali dengan membawa sopir travel. Sopir tersebut berbicara dengan suara keras dan intonasi tinggi (membentak), dan sempat mengatakan, kami tidak boleh menjemput Sj. Setelah perdebatan beberapa saat sopir itu pergi.
  • Selanjutnya, keluarga sempat berbicara dengan sang sopir, namun keluarga tetap tidak bisa langsung menjemput Sj. Akhirnya Ibu Sj diminta masuk dengan membawa fotokopi KTP.
  • Dari keterangan keluarga Sj kemudian, di dalam mereka sempat dimintai uang sebesar Rp300.000,00. Namun karena mereka hanya membawa uang Rp100.000,00 maka uang sejumlah itulah yang diberikan.
  • Di perjalanan pulang, Sj juga menceritakan bahwa begitu turun dari pesawat, dia langsung ‘digiring’ oleh petugas (berbaju seragam dengan helm putih) ke tempat pendataan, kemudian ke mobil travel. Sehingga Sj tidak bisa meminta dijemput di bandara.

(Catatan Proses Kepulangan TKI a.n Sj, Solidaritas Perempuan, 2013)

Dari situasi yang digambarkan di atas, terbukti bahwa kendati telah terbit Permentakertrans no 16 tahun 2012, pemerasan terhadap Buruh Migran pada proses pemulangan terus terjadi. Pemerasan tersebut terlihat terorganisir dan dibiarkan oleh orang-orang sekitar. Permenakertrans No. 16 tahun 2012 belum dilaksanakan dan hak Buruh Migran untuk memilih dan menentukan proses kepulangannya masih terlanggar sehingga mereka masih rentan eksploitasi dan pemerasan.

Berdasarkan pengakuan Roostiawati (Kemnakertrans) dan Ramiyani (BNP2TKI) diketahui bahwa pemerintah belum melakukan sosialisas memadai mengenai Permen tersebut ke daerah atau kantong asal buruh migrant.  Selain itu, harmonisasi antar lembaga kemenakertrans dengan BNP2TKI terkait implementasi Permen tersebut juga belum dilakukan.

  1. V.      Rekomendasi

Dalam konteks Implementasi Konvensi Migran 1990, khususnya pasal 10 dan 11, Pemerintah segera:

  1. Perubahan kebijakan untuk mengembalikan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan. Termasuk mencabut kebijakan yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam dan menjauhkannya dari masyarakat.
  2. Membangun sistem perlindungan buruh migrant untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan serta penyiksaan terhadap buruh migran. Langkah ini perlu diawali dengan mengubah paradigma pemerintah dari yang bersifat diskriminatif dan mengkomoditisasi  buruh migran, menjadi bersifat perlindungan  buruh migran yang komprehensif berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia dan keadilan gender.
  3. Mempercepat revisi UU No. 39 Tahun 2004 atau pembahasan RUU PPILN berdasarkan prinsip-prinsip dan pengaturan dalam Konvensi Migran PBB 1990 dan CEDAW, khususnya Rekomendasi Umum no.26 tentang Buruh Migran Perempuan; serta Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT.
  4. Harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan tentang buruh migran di Indonesia demi sistem migrasi yang aman dan berperspektif perlindungan buruh migran yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan gender;
  5. Meratifikasi  Konvensi ILO no 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga;
  6. Segera membahas dan mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi UU, dengan benar-benar melindungi memenuhi dan menghormati hak-hak Pekerja Rumah Tangga
  7. Meninjau ulang Roadmap Zero Domestic Workers 2017  dan mengubahnya menjadi kebijakan Perlindungan hak-hak PRT Migran dan kerja Layak PRT (Road map of Decent Work for Domestic Workers).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s