Tentang Kelas Menengah dan Gerakan yang Terkotak-kotak

Melalui tulisan ini, saya hanya ingin berbagi pemikiran, yang bisa jadi benar, tapi juga bisa jadi salah. Seminggu ini, beberapa diskusi membuat saya berpikir kembali mengenai gerakan yang ada di Indonesia. Tulisan ini adalah upaya merangkum diskusi dan analisis berdasarkan pengalaman, pengamatan dan pengetahuan. bukan berdasarkan data statistik sebuah penelitian. Jadi bisa jadi, yang Anda baca di paragraf-paragraf selanjutnya adalah asumsi yang ingin saya bagi

beberapa jam yang lalu saya kembali terlibat dalam diskusi mengenai ‘kelas menengah’ dengan beberapa orang kawan. Melihat fenomena bahwa yang disebut kelas menengah di Indonesia tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemajuan demokrasi, apalagi hak asasi manusia. 

Saya jadi ingat diskusi lainnya dengan kawan lainnya lagi. masih mengenai kelompok yang dinamakan kelas menengah. Mungkin secara ekonomi, kelas menengah memang ada. Tapi definisi kelas menengah sebagai kelompok yang memiliki akses terhadap pengetahuan sehingga memiliki bargaining position terhadap negara (pemerintah), sepertinya masih 0 (nol) besar di Indonesia.

Kenapa membicarakan mengenai kelompok ini kerap menjadi pembahasan menarik, paling tidak buat saya? bagi saya analisis ini menjadi penting dikaitkan dengan gerakan demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Sejauh apa si kita bisa mengandalkan sosial media? Sosial media yang di berbagai belahan dunia lainnya, bisa menggerakan kelas menengah untuk secara masif turun ke jalan untuk mengokupasi pusat-pusat kebijakan ekonomi ditentukan. Sosial media yang juga menggerakan ‘kelas menengah’ di Indonesia untuk secara masif mencaci demo buruh dan memaki demo mahasiswa yang menghalangi kereta api, untuk membela pedagang-pedagang stasiun yang digusur.

Ok lah, saya memang harus lebih fair, dalam melihat bahwa kekuatan social media memang berfungsi untuk isu-isu tertentu. kekerasan terhadap perempuan, misalnya. Juga isu-isu terkait keseharian yang ukuran kemanusiaannya relatif sama bagi hampir semua orang. Atau kasus-kasus yang terkait dengan kepentingan kita sebagai konsumen. kasus Pritta misalnya. 

Selebihnya, kepedulian ala sosial media hanyalah gerakan filantropi yang berefek hanya untuk diri sendiri. Gerakan-gerakan yang berbicara tentang kepedulian, berbicara soal (pe)kemiskinan sebatas angka dan penggalangan dana publik. 

Perlawanan terhadap kebijakan, hingga analisis skema global dan perdagangan bebas yang jelas memiskinkan masyarakat jarang menjadi makanan, atau setidaknya kudapan bagi ‘kelas menengah’ ini,

Kepentingan lebih besar adalah bagaimana sebagai konsumen bisa mengakses berbagai produk dari berbagai belahan dunia, tanpa melihat dampaknya pada buruh lokal dan pengusaha industri kecil menengah nasional. 

maka bagi saya, strategi yang harus dilakukan untuk menghasilkan gerakan ‘people power’ yang kuat di negara ini adalah Pengorganisasian. Bagaimana masyarakat akar rumput, petani, nelayan, buruh, buruh migran, pekerja rumah tangga, kelompok miskin kota, dan kelompok-kelompok lainnya mengorganisir diri, membentuk kelompok, dan mampu melakukan perlawanan-perlawanan pada sistem yang memiskinkan mereka.

Kelompok-kelompok tersebut bukannya belum ada. saat ini, banyak perlawanan-perlawanan ‘kecil’ di berbagai tempat yang berhasil merebut kemenangannya masing-masing. Hanya saja, gerakan yang ada belum terkoneksi satu sama lain, hingga mampu menghasilkan gerakan yang besar. Padahal, perlawanan yang dilakukan sebenarnya adalah sama. Kita melawan sistem yang tidak adil terhadap masyarakat. melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat, bahkan justru secara sistematis berdampak pada pemiskinan struktural.

Evaluasi lainnya adalah mengenai gerakan yang terkotak-kotak. Indonesia, merupakan salah satu negara dengan jumlah organisasi masyarakat sipil dan NGO yang cukup besar. kita memang tidak bisa mengharapkan suruh organisasi bergabung untuk melakukan sebuah gerakan yang sama, karena tidak semua organisasi memiliki tujuan yan sama (saya juga ga kebayang untuk menjalin kerja sama dengan FPI atau kelompok fundamentalis lainnya). Tapi persoalannya, beberapa organisasi yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama, juga tidak saling berkoneksi satu sama lain, bahkan terdapat barrier yang mengakibatkan kelompok-kelompok yang ada saling berprasangka.

Di sebuah diskusi yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu terkait WTO, kesan pengotak-ngotakan organisasi terasa kental. Organisasi Basis mengkritik keras NGO yang kerjanya di tataran nasional, namun tidak turun ke basis, sehingga pengetahuan yang ada tidak terdistribusi dan menjadi pengetahuan umum. 

Bagi saya, pengorganisasian memang seharusnya menjadi fokus untuk memperbesar gerakan perlawanan. Namun bukan berarti kita tidak membutuhkan kegiatan-kegiatan lain, seperti penelitian, maupun advokasi dan kampanye di tingkat nasional, bahkan global. baik organisasi yang bergerak di tataran grassroot, maupun NGO memiliki resource yang berbeda-beda yang justru bisa melengkapi satu sama lain. Saling klaim siapa yang paling hebat, ataupun konsep apa yang paling benar justru akan menjadi barrier yang melumpuhkan gerakan itu sendiri.

Diskusi lainnya yang saya alami semalam adalah bagaimana Organisasi Perempuan seolah-olah menempati kamar sendiri, dan teralineasi dari gerakan lainnya. Padahal, analisis gender dan isu perempuan merupakan crosscutting  isu yang melekat pada seluruh aspek kehidupan. Hal ini juga tidak terlepas dari saling prasangka. Organisasi lain melihat organisasi perempuan sebagai organisasi yang lebih mengutamakan aspek gender dibandingkan isu-isu terkait (misalnya isu ketenagakerjaan, pertanian, dll). Sementara organisasi perempuan melihat organisasi lain sangat maskulin, bias gender, dan tidak menggunakan analisis posisi perempuan dalam struktur budaya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya

Akibatnya, saat ini organisasi perempuan seperti memiliki agendanya sendiri, dan enggan masuk ke organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Hanya segelintir oganisasi perempuan yang mewarnai dan mengintervensi gerakan masyarakat dengan pendekatan feminis dan analisis gender yang seharusnya menjadikan gerakan sosial lebih komprehensif.

Sampai di sini, persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengkoneksikan gerakan-gerakan ‘kecil’ perlawanan, jika kelompok masyarakat yang sudah terorganisir masih terkotak-kotak? Konsolidasi gerakan menjadi PR penting bagi gerakan Indonesia untuk mensinergiskan langkah dalam melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s