Sidang JR UU Dikti: Pengakuan Telanjang Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi

Saya mengikuti dua kali sidang JR UU Pendidikan Tinggi. Pertama tanggal 5 Februari lalu langsung di MK, yang kedua, adalah sidang 20 Februari lalu, via risalah sidang yang bisa diunduh melalui website resmi MK, mahkamahkonstitusi.go.id.

Dari dua sidang yang agendanya mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemerintah tersebut, pemerintah telah memperlihatkan pandangannya secara vulgar dalam melihat pendidikan tinggi. Setidaknya terdapat dua poin mendasar dari pandangan pemerintah.

Pertama, Pendidikan tinggi adalah barang privat, sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan biaya yang mahal.

Pada sidang tanggal 5 Februari, seorang ahli menyatakan demikian:

“Jika ingin mendapatkan barang/jasa dengan kualitas bagus, maka kita harus siapkan uang yang banyak. Begitu pula dengan pendidikan, jika ingin mendapatkan pendidikan bermutu, Anda harus siapkan uang lebih” 

 

Sementara dalam sidang tanggal 20 Februari:

“pendidikan sebagai public good hanya mencakup pendidikan wajib belajar ini. Di luar itu, maka dia tidak lagi sepenuhnya public good, tetapi private good.”

“bidang usaha pendidikan adalah terbuka untuk penanaman modal.”

Dari pernyataan-pernyataan di atas, jelaslah bahwa pemerintah melihat Pendidikan Tinggi sebagai sektor privat yang dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah. Secara telanjang, pemerintah tengah mengakui bahwa pendidikan tinggi memang harus mahal, sehingga aspek keterjangkauan, apalagi prinsip pendidikan bagi semua tidak berlaku dalam hal pendidikan tinggi.

Kedua, yang ingin saya paparkan dari keterangan saksi pemerintah adalah ternyata orientasi Pendidikan Tinggi dalam UU Dikti bukanlah untuk  Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Hal itu dengan tegas ditunjukan oleh seorang saksi pada persidangan tanggal 20 februari yang mengamini pandangan Para Pemohon, bahwa “dengan pemberian otonomi ini, akanterjadi perubahan kurikulum pendidikan tinggi dari kurikulum untuk mencerdaskan bangsa menjadi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan bidang usaha.”

Saksi tersebut menambahkan perlunya “mengubah  struktur pendidikannya, kurikulumnya, dan menghasilkan tenaga-tenaga yang diperlukan oleh industri.”

 

Dengan kata lain, kurikulum dan struktur pendidikan tinggi saat ini berorientasi untuk memenuhi kebutuhan industri, bukan lagi untuk menciptakan ilmu pengetahuan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Persoalannya, Berbicara tentang hak atas pendidikan dalam UUD 1945, tidak terlepas dari tujuan Negara, yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya melihat pemerintah hanya mengambil UUD 1945 secara parsial. Paradigma pemerintah yang melihat kewajiban pemerintah hanya pendidikan wajib belajar saja diambil dari pasal 31 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Namun adakah pasal di dalam UUD 1945 yang secara tegas mengeluarkan pendidikan tinggi (dianggap bukan bagian dari pendidikan) yang merupakan hak warga negara, sehingga pendidikan tinggi menjadi barang privat? Kita sama-sama memahami bahwa konsekuensi dari privatisasi pendidikan adalah untuk mencapainya sangat bergantung pada kemampuan ekonomi. Bahkan, dalam pernyataan pihak pemerintah, pendidikan dilihat sebagai sektor jasa dalam dunia industri, yang didapatkan melalui mekanisme jual beli.

Sementara, prinsip pendidikan sebagai hak asasi manusia adalah non diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi baik itu berdasarkan suku, ras, gender, termasuk kemampuan ekonomi. Prinsip non diskriminasi pula yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kita. Apabila kita membaca UUD 1945 secara keseluruhan, adakah keinginan konstitusi kita tersebut bahwa yang bisa menempuh pendidikan tinggi hanya orang-orang yang mampu secara ekonomi? Pembukaan UUD1945 secara tegas mencantumkan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa sebagai tujuan Negara. Lalu bagian bangsa yang mana yang menjadi cerdas? Apakah kalimat tersebut menyiratkan bahwa hanya anak bangsa yang memiliki uang yang boleh cerdas?

Selain itu, proses pendidikan dan menjadi cerdas terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan. Marilah kita bersama-sama memaknai pasal Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Jelas bahwa UUD 1945 melihat pendidikan merupakan sarana pengembangan diri, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Maka ketika pendidikan dimaknai sebagai hak dari segelintir warga Negara saja, kesejahteraan umat manusia seperti apa yang ingin kita capai?

Hal yang juga perlu saya garisbawahi dari pernyataan-pernyataan yang terlontar di persidangan adalah dasar hukum, atau peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan argumentasi. Mereka menyebutkan UU Penanaman Modal, bahkan ketentuan WTO. Namun sepertinya mereka lupa akan UU No. 11 Tahun 2005, yang justru memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dalam hal hak atas pendidikan. UU yang merupakan ratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tersebut, dalam pasal 13 ayat (2) huruf c menyebutkan:

Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikancuma-cuma secara bertahap;

Tak hanya itu, Kovenan Ekosob yang sudah diratifikasi Indonesia ini juga memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana mengukur indikator pelaksanaan hak atas pendidikan oleh Negara. Mengherankan, alih-alih mengutip Kovenan yang jelas-jelas mengatur mengenai hak atas pendidikan, pemerintah justru lebih suka mengutip UU penanaman Modal, dan peraturan WTO.

BHMN: Klaim Keberhasilan atau Bukti Kegagalan?

Hal menarik lainnya adalah argumentasi menggunakan pengalaman BHMN. Baik pemerintah maupun kelompok yang menolak UU Pendidikan Tinggi, menunjuk pengalaman kampus-kampus BHMN yang berjalan selama hampir 13 tahun ini. Bedanya, pihak pemerintah mengklaim pengalaman kampus BHMN sebagai keberhasilan otonomi pendidikan tinggi, sementara kami justru menunjuk BHMN sebagai bukti kegagalan pemenuhan hak atas pendidikan.

Saksi Pemerintah menyatakan:

“Wujud otonomi dan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia itu ada beberapa PT BHMN sebagai perguruan tinggi badan hukum yang sudah kami lalui selama hampir 6 tahun berjalan. Dengan berbadan hukum, maka PT BHMN dapat mengulas aspek akademik dan non akademik secara mandiri, dalam arti lebih fleksibel. Nanti akan kami tunjukkan betapa peran Pemerintah masih sangat besar dalam pendanaan ini.”

Sementara, dalam salah satu penyataan sikap Komite Nasional Pendidikan dinyatakan demikian:

“Seharusnya kita bisa belajar dari privatisasi pendidikan yang telah terjadi pada 7 Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum milik Negara (BHMN). Nyatanya, perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut mengalami kenaikan biaya pendidikan secara signifikan sejak menjadi BHMN.”

Apabila kita membandingkan dua pernyataan tersebut, kita melihat bahwa pembiayaan Negara yang masih besar untuk kampus BHMN, tetap memicu kenaikan biaya pendidikan yang signifikan yang harus dibayar oleh mahasiswa. Dengan kata lain, BHMN justru menguras biaya yang sangat besar, sudah mendapatkan porsi yang besar dari negara, tetap memungut uang yang lebih besar lagi dari mahasiswa.

Hal ini mungkin ada hubungannya dengan pernyataan dalam pertanyaan seorang hakim Konstitusi, Achmad Sodiki: “bahwa ada kritik,universitas lebih senang membangun gedung-gedung yang megah untuk pencitraan ya, daripada membangun laboraturium, memberi beasiswa kepada mahasiswa miskin, dan meningkatkan kapasitas dosen dan menyejahterakannya.”

Kembali ke pertanyaan mendasar, apa hubungannya otonomi tata kelola, dan privatisasi dengan pencapaian tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Lalu, UU Pendidikan Tinggi itu dibuat untuk apa? Untuk siapa?

3 responses to “Sidang JR UU Dikti: Pengakuan Telanjang Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi

  1. sepertinya jalan UU Dikti masih panjang, dan semoga setelah sampai ke ujung, bukan sekdar untuk mempermulus perjalannan aktor-aktor yang bernita mengkapitalisasi pendidikan di Indonesia, khsususnya pendidikan tinggi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s