Peran swasta dalam Penempatan Buruh Migran

sumber gambar: kerjakeluarnegeri.com

“Di pelatihan, memang diajarkan memasak, tapi masak oseng-oseng. Sampai di sana, majikan tidak makan oseng-oseng, jadi saya dimarahin (SH, Mantan Buruh Migran PRT di Arab Saudi).”

Tanggal 5 Juli 2012 lalu, rapat paripurna DPR telah mensahkan draft Baleg untuk revisi UU No. 39 Tahun 2004 menjadi draft DPR. Sayapun telah mendapatkan dan membaca draft revisi UU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri versi DPR tersebut. Namun, saya melihat belum ada perubahan yang signifikan dari Undang-undang yang saat ini berlaku. Judulnya memang sudah berubah menjadi UU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun, isinya tetap lebih sarat akan pengaturan penempatan.

Rasanya terlalu luas apabila kita membahas keseluruhan draft tersebut. Dalam tulisan kali ini, saya hanya ingin membahas mengenai peran swasta dalam penempatan Buruh Migran. Dalam draft ini, DPR belum melihat bahwa masalah besar sebenarnya juga ada di dalam negeri, dengan aktor Perusahan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, di dalam RUU ini Perusahaan Swasta masih diberikan peran yang besar dalam melaksanakan proses migrasi bagi Buruh Migran, sementara pemerintah hanya melakukan fungsi pengawasan saja.

Berdasarkan  berbagai pengalaman selama ini, masalah justru ada di PT yang menempatkan Buruh Migran yang banyak melanggar peraturan, dan berkelit dari tanggung jawab. Akibatnya hak2 Buruh Migran sejak awal sudah terlanggar. Seringkali mereka tidak mendapatkan pelatihan yg mereka butuhkan, seperti menggunakan alat-alat elektronik, masak sesuai dengan menu di Negara penempatan, budaya, sistem hukum, info kesehatan termasuk HIV dan informasi-informasi lainnya yg mereka butuhkan ketika bekerja di luar negeri.

Pendidikan dan pelatihan yang selama ini diselenggarakan oleh PT mayoritas tidak memberikan informasi mengenai hak-hak mereka sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Migran 1990. Termasuk apa yang bisa dilakukan ketika hak itu dilanggar, bagaimana mekanisme untuk -melindungi hak-hak mereka. Sebaliknya, mereka justru selalu  didoktrin agar menurut dan tidak membantah majikan

Tak hanya itu, terkadang pelatihan hanya dijadikan formalitas. Tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan pelatihan itu benar-benar dijalankan. Akibatnya, banyak PT yang mengeluarkan sertifikat kepada Buruh Migran, tanpa melakukan pelatihan. Kasus lainnya adalah banyak Buruh Migran Perempuan di penampungan yang dipekerjakan di penampungan tersebut atau di rumah staff PT, tanpa dibayar, dengan dalih bagian dari pelatihan.

Hal lainnya adalah tes kesehatan. Banyak kekerasan seksual yang dilakukan di dalam tes kesehatan untuk Buruh Migran Perempuan. Mereka dipaksa berbaris dengan telanjang, terkadang jarum suntik digunakan secara bergantian, dan lain sebagainya. Ketika ada dari mereka yang positif HIV, maka mereka hanya mendapatkan pernyataan unfit, dan tidak boleh berangkat ke luar negeri. Tidak ada penjelasan mengenai kondisinya, mengenai informasi apa itu HIV dan apa yang harus dilakukan, juga tidak dirujuk ke rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan lainnya.

Secara umum, pada proses pra penempatan saja, Buruh Migran kerap mendapatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, termasuk pemerasan dan jeratan utang yang terkait dengan PPTKIS. Sampai di sini kita baru bicara di tahap pra penempatan, kita belum bicara soal penempatan dan kepulangan, yang proses-proses tersebut sebenarnya juga melibatkan peran swasta yang selama ini diberikan peran dalam penempatan Buruh Migran.

Selain itu, penempatan Buruh Migran melalui perusahaan swasta memperlihatkan paradigma UU ini dalam melihat Buruh Migran. Undang-undang ini masih menempatkan Buruh Migran sebagai komoditas. Seharusnya, Buruh Migran dilihat sebagai manusia dengan segala hak asasinya, sehingga yang perlu dilakukan adalah jaminan pemerintah dalam memenuhi, mnelindungi, dan menghormati hak-hak tersebut. Kewajiban memenuhi menghormati dan melindungi Buruh Migran ada di Negara, sehingga Pemerintahlah yang harus menyelenggarakan proses migrasi Buruh Migran, dengan menjamin hak-hak mereka.

Karena itu, perlu dilakukan pembongkaran sistem migrasi. Peran PT dalam penempatan berlu dibatasi, dengan aturan dan pengawasan yang diperketat, terutama untuk Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga. Pasalnya buruh migran perempuan Pekerja Rumah Tangga, merupakan kelompok Buruh Migran yang paling rentan dan sering mengalami kekerasan. Karena itu, penempatan Buruh Migran PRT seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Peran-peran penyediaan informasi, perekrutan, serta pendidikan dan pelatihan bisa diambil oleh pemerintah kota/kabupaten yang terdekat dengan lokasi Buruh Migran. Tes kesehatan bisa dilakukan di RSUD RSUD, sehingga tes yang dilakukan memperhatikan hak-hak Buruh Migran, termasuk prinsip kesukarelaan, hasil yang bersifat rahasia, dan dengan konseling bisa dilakukan.
Apabila kembali ke tataran paradigma, bermigrasi merupakan hak. Tugas negaralah agar hak itu tercapai, dengang juga menjamin hak-hak mereka sebagai buruh migran. Bukannya malah menempatkan buruh migran sebagai komoditas seperti terjadi selama ini, yang remitansinya diserap, setiap tahunnya ditetapkan target devisa, namun perlindungannya tetap tidak dijamin.

Untuk menjamin hak-hak itu bisa terakses semudah dan sekomprehensif mungkin oleh Buruh Migran, maka peran pemerintah sebagai pemerintah yang terdekat dengan Buruh Migran menjadi penting dan signifikan. Namun, melihat draft versi DPR saat ini, rasanya perlu kerja keras untuk mewujudkan sebuah konsep perlindungan yang ideal bagi Buruh Migran dalam Undang-undang.

One response to “Peran swasta dalam Penempatan Buruh Migran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s