Dari RUU ke UU Pendidikan Tinggi

Advokasi Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU PT) telah memasuki babak baru. Babak yang sebenarnya langsung dipersiapkan dan direncanakan begitu RUU Pendidikan Tinggi berubah menjadi  Undang-undang. Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi tentunya menjadi salah satu alternatif yang akan ditempuh. Namun sebenarnya, advokasi ke depan tak sekedar JR. Tantangan terberatnya justru bagaimana membangun gerakan sosial yang massive dan progresif untuk mewujudkan keadilan pendidikan Indonesia.

Proses evaluasi terhadap advokasi RUU untuk melangkah ke advokasi UU, telah dilakukan. Diakui memang masih banyak permasalahan di tataran gerakan, internal jaringan, maupun bagaimana gerakan ini bisa mencuat dan merangkul publik yang lebih luas. Tugas besar ke depan justru dimulai dari Konsolidasi internal, memperluas jaringan, dan bagaimana memainkan wacana UU Pendidikan Tinggi di publik.

Tantangan yang tidak mudah menurut saya, mengingat Pendidikan merupakan hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), yang lucunya bahkan seringkali tidak dianggap sebagai hak asasi manusia (HAM), bahkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai aktivis HAM. Tidak semudah berkicau di twitter soal isu kebebasan agama, semudah membuat itu menjadi wacana publik yang didukung ramai-ramai, dijadikan trending topik, dan akhirnya dilirik kemudian diangkat oleh media.

(Eh, ini bukan berarti saya protes  soal dukungan terhadap kebebasan agama ya. Karena saya pribadi pun sepaham, bahwa beragama adalah urusan saya dengan Tuhan (yang saya percayai) dan tidak ada siapapun yang berhak mengintervensi hal itu.)

Kembali ke masalah hak atas pendidikan, saya ingin mengutip kalimat dari kawan saya, Alghiffari Aqsa, “masyarakat lebih cenderung bungkam jika anaknya tidak bisa sekolah atau kuliah karena tidak ada biaya, atau mati-matian jual tanah, rumah, dan harta benda lainnya agar anaknya bisa sekolah. Tingkat pemahaman bahwa pendidikan bagian dari Hak Asasi Manusia masih rendah.”

Pernyataan tersebut senada dengan kesimpulan skripsi saya yang mengangkat judul Perspektif Masyarakat mengenai Hak atas Pendidikan. Salah satu kesimpulan yang  dihasilkan dari penelitian yang saya lakukan di Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara adalah, masyarakat tidak merasa bahwa pendidikan merupakan kewajiban Negara (pemerintah). Pendidikan dilihat sebagai kebutuhan pribadi, sehingga dianggap sebagai tanggung jawab dari masing-masing masyarakat. Akibatnya, masyarakat menganggap apa yang diberikan pemerintah untuk pendidikan sebagai bantuan (bukan kewajiban) dari pemerintah.

Tantangan lainnya juga muncul dari argumen yang menyatakan bahwa menuntut pendidikan tinggi gratis sama dengan tidak berpihak kepada pendidikan dasar dan menengah. Untuk argumentasi ini, saya pernah membahasnya di tulisan sebelumnya, namun biarkan saya sedikit menyinggungnya kembali. Dasar argumen yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaran pendidikan tinggi, adalah Kovenan Ekosob. Kovenan yang sama yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Dasar secara cuma-cuma, yang juga mengatur kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan menengah dan tinggi secara cuma-cuma secara bertahap. Artinya, membenturkan pendidikan dasar menengah vs pendidikan tinggi adalah hak yang tidak relevan.

Bagaimana wacana publik berkembang tentunya akan menentukan dukungan terhadap perjuangan kita ke depan. Termasuk mendukung proses JR itu sendiri. Proses JR nantinya mungkin akan menghadapi tantangan tersendiri. Kalau dulu ketika UU BHP, yang menjadi alasan kesembilan Hakim Konstitusi membatalkan UU tersebut lebih kepada penyeragaman. Sementara UU Pendidikan Tinggi tidak lagi menyeragamkan bentuk Lembaga Pendidikan Tinggi. Sebaliknya, UU PT justru mengakomodasi berbagai bentuk Lembaga Pendidikan Tinggi yang selama ini sudah ada. Hal yang justru menurut kami merupakan bentuk dari kastanisasi lembaga pendidikan.

Meski demikian, bayangan untuk melakukan JR justru ‘lebih terlihat.’ Beberapa Pengacara sudah bersedia untuk menjadi kuasa hukum. Tim substansi untuk menyusun permohonan telah terbentuk. Beberapa pihak bersedia untuk bergabung menjadi pemohon dalam JR ini. Langkah konsolidasi akademisi untuk menjadi ahli juga sudah terbayangkan. Rencana penggalian kasus dan konsolidasi saksi juga mulai dilakukan.

Namun sekali lagi, yang perlu diperkuat adalah gerakan menolak privatisasi pendidikan. Bagaimana kita memperbesar gerakan  untuk mengajak lebih banyak orang lagi agar sama-sama sadar, serta mampu dan mau bergerak untuk menyelamatkan pendidikan Indonesia dari privatisasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s