Kasus 65 dan Pembuktian Bersama

Tanggal 23 Juli lalu, akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasinya terkait pelanggaran HAM 65-69. Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari penyelidikan Komnas HAM selama kurang lebih empat tahun. Mengutip kalimat pertama dari Dokumen Pernyataan Komnas HAM, Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibatdari adanya kebijakan negara pada waktu itu untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara.”

Masalahnya, kebijakan tersebut diikuti oleh serangkaian tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat, maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terprovokasi oleh berbagai propaganda yang saat itu didengungkan mengenai PKI. Masalah menjadi lebih tragis, ketika kekerasan tersebut meluas, dan menjadikan banyak pihak yang sama sekali tidak terlibat, dan tidak tahu menahu, turut menjadi korban.

Kejadian tahun 65-69 merupakan kejadian yang luar biasa hingga menyisakan begitu banyak trauma bagi banyak orang. Sarwo Edi Wibowo pada saat itu mengklaim telah membunuh 1 juta orang yang ‘dianggap’ PKI. Kabar yang saya dengar dari mulut ke mulut, setiap pejabat setempat harus ‘menyetor’ kematian orang-orang yang ‘dianggap’ PKI, dengan menyerahkan kepala mereka. Baru kemudian untuk ‘lebih praktis’ yang ‘disetorkan’ adalah kuping orang-orang yang sudah tidak bernyawa.

Kekerasan terhadap mereka yang dituduh PKI terus berlanjut di berbagai penjara, rumah tahanan, hingga ke pulau buru. Juga menjalar ke rumah-rumah keluarga yang dicap PKI, yang diambil alih dengan dalih pos pengamanan. Kekerasan itu terus membuntuti anggota keluarga tersebut dengan berbagai stigma dan pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat. Belum lagi berbgai pemberitaan berisi propaganda kebohongan yang tidak henti-hentinya menenggelamkan masyarakat dalam kesimpangsiuran sejarah bangsan ini.

Lalu kekerasan itu terus berlanjut hingga saat ini. ketika sebuah monument berdiri dan menudingkan bebagai tuduhan keji ke sekelompok orang yang dulu berjuang dengan progresif untuk petani, untuk nelayan, untuk perempuan. Sebuah film diproduksi dan ditayangkan berulang-ulang untuk menumbuhkan ketakutan masyarakat terhadap tiga huruf P, K, dan I. Kekerasan terus diproduksi melalui buku-buku pelajaran, surat kabar, dan berbagai media lainnya. Sekaligus melalui pelarangan, bahkan pembakaran buku yang dianggap memuat versi berbeda dari sejarah putih yang buatan penguasa. Kekerasan-kekerasan tersebut terus membangun ketakutan, membangun kebencian, sekaligus membungkam kebenaran dan kemanusiaan.

Ketika Komnas HAM akhirnya menyatakan bahwa peristiw 65-69 merupakan Pelanggaran HAM berat, yang harus ditindaklanjuti melalui Pengadilan HAM, maka saya harus memberi apresiasi kepada Komnas HAM. Karena Komnas HAM sudah mengerjakan porsinya. Sekarang tinggal bagaimana pihak lain (Kejaksaan Agung, DPR, Presiden), juga mengerjakan porsinya, dan berkomitmen dalam penegakan hak asasi manusia.

Hal terbesar yang harus dilakukan adalah bangsa ini harus keluar dari kepengecutan yang telah dibangun selama lebih dari 32 tahun. Bangsa ini harus membuka mata bahwa penah ada masa kelam ketika Negara ini membunuhi penduduknya, memenjarakan mereka, memisahkan mereka dari keluarga, memperbudak mereka, dan terus menstigma dan mengucilkan mereka. Negara ini harus sadar akan kesalahan yang pernah diperbuat, dan berani minta maaf. Negara ini juga harus berani merevisi buku-buku sejarah, dan menuturkan kebenaran kepada generasi-generasi mendatang.

Tantangannya tidak hanya  pada Komnas HAM, Kejagung, DPR, dan Presiden. Tapi juga pada kita, sebagai anak bangsa yang ingin Negara ini maju ke arah yang lebih baik, yang harus menerima sejarah bangsa ini apa adanya, menerima betapa manipulasi sejarah pernah dilakukan melalui propaganda keji atas demi sebuah kekuasaan.

Sebelumnya, Komnas HAM berdasarkan kewenangannya telah menyelesaikan penyelidikan lima kasus pelanggaran HAM berat, antara lain:

1.Trisakti, semanggi I, dan semanggi II pada tahun 2002

2. Mei 98 pada tahun 2003

3. Wasior Wamena pada tahun 2004

4. penculikan dan penghilangan paksa pada tahun 2007

5. Talang Sari pada tahun 2008.

6. Penembakan Misterius pada tahun 31 Juni 2011

Kita sama-sama tahu, bahwa hingga detik ini tak ada satupun dari kasus-kasus di  atas diungkapkan. Namun momen kali ini adalah momen penting untuk kembali menguji komitmen Negara ini dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya untuk Pelanggaran HAM Berat yang terjadi pada tahun 65-69, tetapi juga untuk kasus-kasus lainnya yang sebelumnya sama sekali belum menemukan titik penyelesaian.

Maka inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Bangsa ini bisa keluar dari kepengecutan yang telah dibangun selama lebih dari 32 tahun itu. 

One response to “Kasus 65 dan Pembuktian Bersama

  1. Bravo Komnas HAM! Hendaknya pihak terkait segera menindaklanjuti krn terlalu lama bangsa ini hidup dlm kebohongan sejarah. Minta maaf, pemutihan sejarah; itu penting buat generasi penerus! Dan Monumen yg satu itu.. Di ubah fungsinya sesuai sejarah yg benar & tdk menyesatkan; atau ratakan saja dg tanah!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s