Sampai Ketemu di MK

Rasanya seperti kembali ke tanggal 17 Desember 2008.. Saat UU BHP disahkan di Rapat Paripurna DPR, dan seketika beberapa di antara kami yg aksi di sana menangis

Bedanya, kali ini saya tidak tergabung dengan massa aksi. Saya tidak sedang berdiri di depan gerbang angkuh senayan, menghadapi teriknya matahari, disiram hujan, dan kembali dikeringkan oleh matahari.

RUU yang disahkan juga memang berbeda. Kalau dulu Badan Hukum Pendidikan yg dampaknya akan mengikat seluruh lembaga pendidikan Indonesia, kali ini RUU Pendidikan Tinggi yang akan berpengaruh secara signifikan kepada seluruh lembaga Pendidikan Tinggi Indonesia. Namun isinya, upaya akan privatisasi dan pelepasan tanggung jawab negara tetap sama antara UU BHP dan UU Pendidikan Tinggi.

Sepertinya saya sudah terlalu sering membahas mengenai kedua RUU tersebut. Entah di note FB, di blog, ataupun di twitter. Argumen saya akan terus menjadi argumen yang berulang karena toh, isi dari UU yang telah disahkan tidak mengalami perubahan ‘roh’ dari satu draft ke draft lainnya, bahkan sejak UU BHP.

Ah ya, satu hal yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa logika yang mengatahan pro pendidikan tinggi berarti mengorbankan pendidikan dasar dan menengah, adalah logika yang kacau. Dasar argumen yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaran pendidikan tinggi, adalah Kovenan Ekosob. Kovenan yang sama yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Dasar secara cuma-cuma. Yang juga mengatur kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan menengah dan tinggi secara cuma-cuma secara bertahap.

Saya pikir hanya perlu sebuah logika sederhana untuk melihat betapa kebijakan yang baru disahkan hari ini jelas melanggar hukum, dan harus dibatalkan. Bencana bagi Pendidikan Tinggi, adalah juga bencana bagi dunia pendidikan Indonesia. Kita tidak bisa membenturkan antara pendidikan dasar, menengah dengan pendidikan tinggi. Ketiganya adalah hak dasar bagi warga negara yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati  oleh negara.

Beranjak dari tanggal 17 Desember 2008, saya juga teringat pada tanggal 31 Maret 2010. Saat itu saya yang masih menjadi wartawan, bernafas lega, karena MK mencabut UU BHP, dan menyatakannya tidak berlaku. Saat ini pun, MK akan menjadi jalan bagi kami untuk kembali melawan kebijakan yang berpotensi memiskinkan dan menyengsarakan anak bangsa.

Jadi, sampai bertemu di MK🙂

NB:

Apappun yang terjadi ke depannya, entah UU ini akan berakhir riwayatnya melalui MK atau tidak, kalaupun terus muncul kebijakan serupa berulang-ulang,,,

Tetap melawan adalah sebuah keniscayaan🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s