RUU PPRT: Bukan Sekedar Perubahan Normatif

Berdasarkan Rapid Assesment JALA PRT, pada tahun 2009,  jumlah Pekerja Rumah Tangga di Indonesia mencapai lebih dari 10 juta orang. Mayoritas Pekerja Rumah Tangga Indonesia merupakan kaum perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah serta berasal dari keluarga miskin di daerah pedesaan. Berdasarkan data ILO, 34,82 % dari total keseluruhan PRT berusia anak-anak antara 15 s/d 18 tahun.

Dalam survei ekstrapolasi International Labour Organization (ILO) tahun 2002 ditemukan bahwa PRT rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak. Temuan tersebut antara lain, upah tidak layak, jam kerja panjang, tidak adanya jaminan sosial, rentan terhadap kekerasan psikis, fisik, dan seksual, pelanggaran hak untuk berserikat dan beroganisasi, dan lain sebagainya.

Konstruksi gender yang masih menempatkan perempuan sebagai kaum nomor dua atau bahkan tiga  di mayarakat menjadi faktor terbesar yang mengakibatkan PRT mengalami kerentanan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kondisi kerja mereka yang tertutup di dalam rumah. Sehingga, seringkali kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga dianggap sebagai urusan privat.

Konstruksi gender membuat sebuah garis tegas yang memisahkan antara pekerjaan domestik dan pekerjaan publik. Pembedaan ini dilanjutkan dengan pelekatan peran, yaitu peran domestik untuk perempuan, dan peran publik untuk laki-laki. Akibatnya, dalam konstruksi budaya tersebut pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan yang kotor, mudah, dan tidak memerlukan skill.

Paradigma itulah yang mengakibatan PRT sebagai orang  yang mengerjakan pekerjaan domestik dianggap rendah, dan disepelekan. Tak hanya itu, ketimpangan relasi majikan-PRT mengakibatkan majikan merasa dapat melakukan apa saja terhadap PRT nya, termasuk melakukan kekerasan dan pelanggaran hak.

Lebih lanjut, paradigma yang membedakan pekerjaan domestik dengan pekerjaan publik juga mengakibatkan Pekerjaan Rumah Tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan. Istilah yang masih sering digunakan oleh masyarakat umum dalam menyebutkan PRT adalah Pembantu Rumah Tangga. Padahal ‘Pembantu’ dan ‘Pekerja’ bukan sekedar perbedaan istilah. Penggunaan terminologi Pekerja juga mengandung makna bahwa PRT juga memiliki hak sebagaimana pekerja lainnya.

Sebagai contoh adalah perjanjian kerja. Mayoritas PRT tidak memiliki perjanjian kerja sebagaimana yang dimiliki oleh pekerja di perusahaan. Padahal, perjanjian kerja merupakan pedoman bagi kedua pihak yang memuat sejumlah kewajiban, dan menjamin sejumlah hak. Tak hanya itu, kita tidak memiliki payung hukum yang spesifik mengatur tentang perlindungan PRT. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan tidak mencakup peraturan perlindungan bagi PRT. Sementara UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memang dapat digunakan untuk kasus-kasus kekerasan, namun tidak mencakup aspek-aspek ketenagakerjaan yang seringkali juga menjadi masalah bagi PRT. Selain itu, PRT memiliki kondisi-kondisi spesifik yang berbeda dengan pekerjaan lainnya. Karena itu, perlu adanya sebuah UU khusus yang mengatur tentang Perlindungan PRT secara spesifik.

Sejak tahun 1992 masyarakat telah memiliki inisiatif dan mendorong Perlindungan PRT. Masyarakat di Jogja telah memperjuangkan adanya Perda Perlindungan PRT sejak tahun 1997. Mulai tahun 2009, masyarakat mulai mendorong dibentuknya Undang-undang Perlindungan PRT (UU P PRT), serta mendirikan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT). Desakan masyarat sipil akhirnya berhasil memasukan RUU P PRT ke dalam Prolegnas 2004-2009. Namun, sampai akhir masa jabatan DPR 2004-2009, RUU ini tidak dibahas sama sekali. RUU ini kembali masuk ke Prolegnas periode sekarang, dan masuk ke dalam prioritas tahun 2010 dan 2011. RUU ini hampir tidak masuk di dalam Prioritas tahun 2012, namun berkat desakan masyarakat melalui aksi di depan gedung DPR, RUU ini kembali masuk di prioritas 2012.

RUU ini seharusnya bisa menjadi media untuk melakukan perombakan total, dari Pembantu menjadi Pekerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perubahan tersebut bukan sekedar perubahan terminologi, tetapi memang dimaksudkan agar PRT memiliki hak yang sama dengan pekerja. Oleh karena itu, draft yang disiapkan oleh masyarakat sipil banyak mengacu kepada UU Ketenagakerjaan, termasuk gaji sesuai UMR, hak cuti, pembatasan jam kerja, dan hak-hak lainnya. Ditambah dengan beberapa penyesuaian aturan sesuai kebutuhan perlindungan PRT.

Namun, adanya RUU P PRT bukan sekedar untuk menghasilkan perubahan normatif, namun juga pembongkaran paradigma kita dalam melihat Pekerjaan Rumah Tangga. Bagaimana kita melihat bahwa Pekerjaan Rumah Tangga atau Pekerjan Domestik sama pentingnya dengan Pekerjaan publik. Bagaimana kita menghargai setiap waktu yang akan dihitung sebagai jam kerja PRT. Sehingga, pembatasan peran domestik dan publik yang selama ini dilakukan oleh konstruksi gender, dan menjadi sumber dari berbagai kekerasan terhadap perempuan bisa dihapuskan melalui RUU ini.

Perjuangan untuk menghasilkan UU Perlindungan PRT yang benar-benar ideal mungkin bukan perjuangan yang mudah. Waktu yang dibutuhkan pun tidaklah singkat. Pasalnya, hingga saat ini anggota DPR masih terlihat enggan dalam mewujudkan perlindungan PRT melalui UU. Hal itu dapat terlihat dari intensitas pembahasan RUU yang masih minim, dan draft RUU versi DPR yang masih belum melindungi PRT.

Tak hanya itu, masalah pelanggaran hak atau kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga tidak hanya terletak pada tataran kebijakan, tetapi tantangan yang terbesar justru datang dari level budaya (kultur). Meski demikian, perjuangan itu harus dimulai dan terus dilakukan sejak saat ini. Dukungan dari publik, yang selama ini juga berperan sebagai majikan, akan menjadi modal signifikan dalam mendukung perjuangan tersebut. Sehingga cita-cita kita akan adanya perlindungan yang komprehensif bagi PRT bisa terwujud.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s