Rencana Penghentian Penempatan TKI Informal: Diskriminasi Tanpa Solusi

Pemerintah, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengeluarkan pernyataan akan menghentikan penempatan Tenaga Kerja Indonesia sektor informal per tahun 2017. Kabarnya, rencana ini juga telah disepakati oleh Kementerian Luar Negeri. Perlu digarisbawahi, bahwa yang tidak lagi ditempatkan hanyalah sektor informal, seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT). Padahal, sekitar 92% Buruh Migran Perempuan yang bekerja di Luar Negeri bekerja sebagai PRT.

Secara sederhana saja, dapat kita pahami bahwa pilihan menjadi PRT di Luar Negeri mayoritas didorong oleh kebutuhan mencari pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan, yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Negara. Berdasarkan UUD 1945, Memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia. Tak hanya itu, dalam pasal 27 ayat (2) dan 28 C ayat (1), UUD 1945 jelas menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mengembangkan diri demi kesejahteraan. Namun pada faktanya, pemerintah gagal memenuhi hak dasar warganya untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan, sehingga warganya harus mencari pekerjaan di luar negeri sebagai  PRT.

Pelarangan Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesehahteraannya dengan bekerja di Luar Negeri merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ketika pelarangan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri hanya berlaku bagi pekerja informal, maka juga terjadi diskriminasi. Lebih lanjut, rencana penghentian pengiriman TKI Informal ini akan menutup lapangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia, dan bisa berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan, terutama di daerah-daerah kantong buruh migran.

Bukan Solusi Perlindungan
Alasan yang digunakan dalam rencana penghentian pengiriman TKI informal ini adalah maraknya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak terhadap Buruh Migran. Perlu dicatat, bahwa proses migrasi itu sendiri tidak mengakibatkan kerentanan. Minimnya sistem perlindungan Buruh Migran di Indonesialah yang mengakibatkan mereka harus mengalami kerentanan.

Selama ini, Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri sama sekali tidak memadai untuk perlindungan Buruh Migran. Pada tataran implentasi, hak-hak Buruh Migran menjadi lebih tereduksi, karena perlindungan yang diatur di dalam UU No, 39 Tahun 2004 pun terus dilanggar. Misalnya saja, pengaturan mengenai TKI hanya bisa ditempatkan di Negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia, atau Negara yang memiliki UU perlindungan Tenaga Kerja Asing. Nyatanya, pemerintah tetap mengirimkan TKI ke Timur Tengar tanpa membuat perjanjian apapun dengan Negara-negara di sana, meski Negara-negara itu tidak memiliki UU yang melindungi tenaga Kerja Asing.

Diratifikasinya Konvensi Migran 1990, menjadi langkah awal yang cukup signifikan bagi perlindungan Buruh Migran Indonesia. Seharusnya, ratifikasi dilanjutkan dengan sejumlah langkah termasuk melalui Revisi UU No. 39 Tahun 2004. Harus dilakukan perombakan seluruh sistem migrasi bagi Buruh Migran. Apalagi, 80% kasus/permasalahan Buruh Migran terjadi di dalam negeri dalam tahap pra penempatan, maupun tahap kepulangan. Sehingga, jelas yang perlu segera dibenahi adalah sistem perlindungan Buruh Migran di dalam negeri, serta terus mengupayakan perlindungan di Negara tujuan. Menjadi pertanyaan, apabila Konvensi Migran telah diratifikasi, namun arah kebijakan bukan membenahi sistem migrasi dan perlindungan Buruh Migran, malah hendak menghilangkan Buruh Migran informal.

Perubahan Paradigma
Hal lain yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana kita memandang pekerjaan informal, khususnya pekerjaan rumah tangga itu sendiri. Pandangan yang mengotak-ngotakan mengotak-ngotakan ranah domestik dan ranah publik berdasarkan suatu fungsi yang melekat berdasarkan peran gender dan melihat pekerjaan domestik sebagai pekerjaan yang rendah, kotor, merupakan pandangan yang salah kaprah, dan sangat patriarkis.

Sehingga, yang perlu kita lakukan adalah mengubah paradigma kita dalam melihat Pekerjaan Rumah Tangga. Pekerja Rumah Tangga adalah Pekerja yang memiliki hak sebagaimana pekerja lainnya. mereka punya hak atas pembatasan jam kerja, hari libur, upah layak, berserikat, berorganisasi, mengembangkan diri, cuti, dan hak-hak lainnya yang menjadikan mereka utuh sebagai manusia.

Pengakuan PRT sebagai Pekerja telah diakui oleh dunia melalui Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT. Indonesia, sebagai pengirim PRT Migran dalam jumlah besar sudah sepatutnya meratifikasi Konvensi ILO tersebut. Tak hanya itu, Perubahan paradigma dalam melihat PRT sebagai pekerja di dalam negeri pun perlu diinisiasi dalam bentuk pengakuan hukum berupa UU. Penting bagi kita memiliki UU Perlindungan PRT sebagai sebuah dasar hukum yang menjamin hak-hak PRT. Karena, bagaimana kita akan menagih Negara tujuan untuk mengakui hak-hak  PRT Migran , apabila kita saja belum mengakui secara tegas, bahwa PRT adalah Pekerja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s