UN dan Pelanggaran HAM

Rangkaian Ujian Nasional (UN) 2012 sudah usai. Sejenak Kirana bisa lebih bernafas dalam menjalani keceriaan kanak-kanaknya. Sebelum UN, dia beberapa kali jatuh sakit. Tak jarang juga ia mengeluh kelelahan, karena harus mengikuti les tambahan hampir setiap hari (hanya libur les pada hari Rabu dan Minggu). Berbagai perbincangan di kalangan tetangga pun kerap membicarakan soal UN. Di sekumpulan Ibu-ibu yang belanja sayur, di arisan, dan di ajang-ajang lainnya, cerita yang keluar adalah soal anak UN, belajar sepanjang hari, dan biaya tambahan untuk les.

Rasanya ada yang salah, karena sebagai anak Kirana dan kawan-kawannya seharusnya banyak menghabiskan waktu dengan bermain, bukan denga tekanan dan stress di bawah ‘ancaman’ bernama UN. Tak hanya itu, fenomena UN bahkan membuat fenomena isthigosah menjadi ‘happening.’ Di berbagai sekolah, isthigosah untuk berdoa meminta kelancara UN diadakan. Sepertinya memang tingkat stress yang tinggi tidak hanya melanda anak dan orang tua/wali murid, tetapi juga ke guru-guru dan sekolah.

Namun, permasalahan UN tidak sekedar tentang waktu, biaya, dan energi terbuang lebih besar. UN merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang juga merusak pendidikan itu sendiri. Kegiatan ini berjalan dari tahun ke tahun seraya menutup mata terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Padahal, adanya masalah telah secara tegas dinyatakan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya terhadap Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) UN, MA menyatakan Pemerintah telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban ujian nasional, khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

Jika dianalogikan sebagai lomba lari, saya melihat UN sebagai berikut:

Setiap peserta diharapkan sampai di kilometer 10 dengan waktu yang relatif bersamaan. Padahal, para peserta tersebut memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Ada yang menggunakan sepatu lari dengan kualitas terbaik, ada yang menggunakan sepatu olahraga biasa, ada yang menggunakan sepatu olah raga yang sudah jebol, ada yang menggunakan sandal jepit, bahkan ada yang bertlanjang kaki. Tak kanya itu, mereka memulai lomba lari pada titik yang berbeda. Ada yang memulai di kilometer 1, 2, 3, 4, bahkan 5 dan seterusnya.

Analogi tersebut tentunya menunjukan suatu kompetisi yang tidak adil. Begitupun sekolah yang ada di Indonesia, yang memiliki fasilitas dan proses belajar yang berbeda-beda. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan berbagai kondisi georafis yang beragam. Tak hanya itu, kemampuan masing-masing sekolahpun berbeda, karena kenyataannya pemerintah belum sanggup mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Lucunya, UN dibuat sebagai standardisasi output, tanpa memperhatikan input, maupun proses. Artinya, pemerintah mengharapkan hasil yang sama, tetapi tidak memenuhi kewajibannya dengan memberikan fasilitas, infrastruktur, kualitas guru, akses murid terhadap informasi, dan hak-hak atas pendidikan lainnya secara merata.

Apabila kita mengaitkan dengan kewajiban pemerintah dalam hal hak atas pendidikan, di dalam General Comment Kovenan Ekonomi Sosial Budaya (International Covenant of Economic, Social, and Culture Rights), tertuang empat indikator keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kebersesuaian (Availability, Accessibility, Adaptability, dan Acceptability). Ketersediaan sebagai faktor pertama mengharuskan pemerintah untuk menyediakan penyelenggaraan pendidikan termasuk infrastruktur, fasilitas, dan kebutuhan lainnya untuk semua orang. Lalainya Negara dalam memenuhi aspek ketersediaan pendidikan diamini pula oleh MA yang melalui putusannya ‘memerintahkan kepada para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah diIndonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ujian nasional lebih lanjut.’

Seharusnya, UN yang sudah berjalan bertahun-tahun tidak dijadikan standar penentuan kelulusan, melainkan sebagai pemetaan kebutuhan sekolah-sekolah untuk dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan sekolah yang harus dilihat tidak berhenti kepada ketersediaan saja, tetapi juga pada aspek-aspek lainnya, termasuk melihat kurikulum yang seharusnya beragam, berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaha pendidikan.

Berbicara tentang kurikulum, adanya UN juga menegasikan kewajiban Negara dalam faktor Keberterimaan. Faktor Keberterimaan mengharuskan pendidikan untuk bisa menerima kebutuhan dan kondisi setempat. Artinya, Indonesia yang memiliki kondisi alam dan sosial yang berbeda ini, seharusnya juga memiliki keberagaman kurikulum, karena kurikulum pendidikan harus mampu menjawab permasalahan daerah setempat. Dengan adanya UN yang memberlakukan standardisasi, justru menghapuskan kecirikhasan, atau kebutuhan daerah akan kurikulum yang menjawab permasalahannya.

Pasalnya, UN menguras energi yang sangat besar bagi siswa, dan bahkan pengajar. Para siswa tingkat akhir diarahkan belajar soal-soal dan meninggalkan pelajaran lainnya. Padahal, bagi berbagai daerah tertentu soal UN tidak dekat dengan kebutuhan utama daerah atau masyarakatnya. Hal ini tidak saja menumpulkan kreativitas siswa, karena mereka dituntut untuk mengejar nilai, tetapi juga tidak mengakomodasi kepentingan pendidikan itu sendiri sebagai sebuah sarana mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai bekal siswa di masyarakat. Intervensi kurikulum ini juga melanggar kewajiban Negara untuk menghormati (to respect) hak atas pendidikan. Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Dengan demikian, kompetisi tidak adil (baca: UN) ini tidak sepatutunya diteruskan, karena jelas bertentangan dengan hak atas pendidikan. Pemerintah seharunya membentuk dan melaksanakan kebijakan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hak atas pendidikan sebagaimana tertuang jelas dalam Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005, serta UUD 1945.

Kewajiban Negara harus dipahami dan dilaksanakan secara komprehensif, baik untuk memenuhi, melindungi, maupun menghormati hak atas pendidikan.  Secara positif, Negara harus memenuhi dengan menyediakan pendidikan yang bermutu, melalui anggaran pendidikan yang memadai, serta melindungi warga Negara dari pihak-pihak ketiga yang melakukan atau berpotensi melanggar hak atas pendidikan. Secara negatif, kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara memberikan kewenangan kurikulum, dan menjadikan institusi pendidikan berjalan independen tanpa intervensi Negara dalam hal kegiatan belajar mengajar dan menciptakan ilmu pengetahuan.

4 responses to “UN dan Pelanggaran HAM

  1. Perumpamaannya sebagai lomba lari, mirip dengan perumpamaan yang sering saya gunakan. Lebih lengkap malah. Yang juga disayangkan adalah sebenarnya pemerintah tidak adil juga karena mereka malah tidak pernah mengevaluasi sistem pendidikan yg mereka rancang. Saat siswa gagal, siswa yang disalahkan padahal banyak “PR” yang belum dikerjakan oleh pemerintah, khususnya terkait peningkatan kualitas belajar dan mengajar.

    • Iya Mbak, itu kenapa aku minta Mbak baca tulisanku.. hehe.. Lucunya, selama ini yang dijadikan alaan bahwa UN terus dilakukan meski MA sudah menyatakan UN melanggar HAM terutama hak atas pendidikan dan hak anak, adalah bahwa pemerintah merasa sudah melakuka upaya. Salah satunya melalui BOS. Saya bingung mengenai kemampuan pemerintah dalam mengaitkan atau melihat relevansi antara sebuah masalah dengan solisanya.

  2. Ping-balik: UN dan Pelanggaran HAM | IHRBA | Indonesian Human Rights Blog Award

  3. Ping-balik: Ikut Turnamen Golf Dunia, Siswi di Denpasar Tak Ikut UN | total-sport.me

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s