Menolak RUU Pendidikan Tinggi BUKAN Menolak Otonomi Akademik

Penolakan terhadap RUU Pendidikan Tinggi, dianggap menolak kemandirian Perguruan Tinggi dalam bidang akademik. Tak hanya itu, kami dituding hendak  mengembalikan model Pendidikan Tinggi pada zaman orde baru, yang sarat akan intervensi pemerintah. Kalau merunut ke belakang, sejak awal kami menolak UU Badan Hukum Pendidikan, otnomi di bidang akademik sudah menjadi tuntutan kami seiring dengan penolakan terhadap BHP itu sendiri.

Pertanyaannya, apakah otonomi akademik mengharuskan suatu Lembaga Pendidikan Tinggi berbentuk Badan Hukum? Apakah intervensi Negara terhadap pendidikan tinggi yang bentuknya Perguruan Tinggi Negeri dalam bidang akademik merupakan suatu keharusan? Sudah saatnya kita tidak berpikir sempit pada persoalan Badan Hukum=Otonomi, PTN=Intervensi. Hemat saya, yang harus kita lakukan sekarang adalah merumuskan sebuah kebijakan yang menempatkan tanggung jawab pendanaan ada pada Negara, sementara kebebasan akademik tetap ada  di universitas.

Pun demikian, saya pikir kita berada di dalam sebuah sistem hukum yang kesemuanya berhubungan. UUD 1945 sendiri sudah menjamin kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berserikat, dan kebebasan-kebebasan lainnya, yang seharusnya juga dilihat sebagai dasar yang tegas untuk menjadikan sebuah lembaga akademik sebagai lembaga yang otonom, dan menelurkan pemikiran-pemkiran yang progresif dan menjadi sebuah sistem kontrol yang ampuh bagi pemerintah.

Lagipula, apabila kita menilik pada pelaksanaan BHMN, sejauh apakah otonomi itu telah diraih? Toh ‘otonomi’ yang dicapai justru tidak mampu mengontrol kebijakan-kebijakan rektor yang dianggap kurang sesuai, terutama terkait kebijakan kenaikan biaya pendidikan. Artinya, kalaupun ada otonomi, hanya sampai pada rektor. Karena nyatanya, budaya akademis yang seharusnya memberikan ruang bagi mahasiswa berpendapat, dan ikut terlibat dalam kebijakan-kebijakan kampus justru dibungkam. Kadang-kadang saya berpikir, akan lebih mudah ‘berdemo’ mengutarakan pendapat dan mengadvokasi di gedung DPR atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibandingkan di gedung rektorat.

Sementara MWA pun seperti tidak bergigi. Seharunya, MWA lah yang menjadi tonggak pengawasan dan bahkan alat kontrol terhadap rektor. MWA lah Badan yang menyetuji perancanaan pembangunan dan anggaran yang disusun oleh rektor. Atau, memang yang jadi masalah adalah MWA itu sendiri yang memang tidak peduli soal kenaikan biaya yang membebani mahasiwa dan calon mahasiswa, sehingga merasa rektor hanya perlu dibiarkan?

Berdasarkan sebuah keyakinan mengenai otonomi akademik, di tahun 2008 mahasiswa sempat membuat penelitian tentang kepuasan mahasiswa terhadap kinerja rektor, yang dimaksudkan sebagai alat kontrol terhadap pimpinan universitas. Namun apa yang terjadi, ketika hasil penelitian itu disampaikan kepada MWA? Salah satu anggotanya hanya berujar, bahwa mahasiswa bukan stakeholder, melainkan produk dari Universitas.

Saya jadi semakin tidak mengerti otonomi yang dimaksud itu otonomi untuk siapa? Sementara masih ada dosen-dosen di dalam kelas dengan metode pengajaran satu arah. Sementara yang saya ingat kalau mau nilai kita bagus, ya pahami pola pikir dosennya, dan jawab berdasarkan pola pikir tersebut. Meskipun mungkin kita punya pandangan yang berbeda yang seharusnya bisa tumbuh subur di sebuah lingkungan pendidikan yang katanya otonom.

Kembali ke persoalan RUU Pendidikan Tinggi, jadi apakah bentuk Badan Hukum menjamin otonomi (akademik)? Mungkin benar bahwa baik Badan Hukum maupun Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sama-sama tidak menjamin otonomi akademik. Lalu kenapa saya harus memilih PTN? Saya tidak pernah bosan mengingatkan soal Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang ecara tegas menempatkan Negara sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementera, apabila Pendidikan Tinggi berbentuk Badan Hukum, maka letak tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ada pada Badan Hukum itu sendiri.

Sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Financing Higher Education in Indonesia. World Bank. 2010, bahwa BHMN mengubah peran pemerintah terhadap sebuah pendidikan tinggi.

 In 1999, a new government regulation (PP 61/1999) was introduced to lay down the path to transform state/public universities into autonomous universities called “state legal entity university” (Universitas Badan Hukum Milik Negara, or BHMN). This path  represents a new relationship between the Government and the universities: Government has become a“purchaser of services” rather than the “owner” of these universities

 Tanggung jawab Negara dalam hal pendidikan, juga kesehatan dan hak-hak Ekosob lainnya, merupakan suatu konsekuensi logis, dari terbentuknya Negara itu sendiri. Maka tanggung jawab kita sebagai warga Negara adalah mematuhi hukum, termasuk membayar pajak, yang mana pajak itulah yang digunakan untuk pelayanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan. Pajak merupakan bentuk kontribusi nyata kita dalam pembiayaan, yang harus dikelola Negara untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan sudah sepatutnya menjadi prioritas utama dan menjadi investasi terbesar bagi sebuah Negara, sehingga juga harus menjadi prioritas utama dalam pembiayaan

Lalu muncul pertanyaan di dalam benak saya, apakah orang-orang yang berteriak otonomi dan menuduh kami ingin kembali ke ‘cengkraman orde baru’ turut memikirkan aspek aksesibilitas dalam pendidikan tinggi ketika dia berbentuk Badan Hukum? Di berbagai forum, secara tegas dan nyata muncul  pernyataan memang ada keinginan untuk kembali menghidupkan BHP yang sudah ‘dibunuh’ tanpa ampun oleh MK tahun 2010 lalu. Bagaimanapun, Indonesia telah ‘taken’ kontrak dengan WB, yang akhirnya membuat BHP ‘harus’ kembali dihidupkan. Meminjam istilah sahabat saya, Fajri Siregar, “Aktor utamanya tetaplah World Bank, yang tampak nyata lebih berkuasa ketimbang Dirjen Dikti sendiri, karena mampu mendikte arah pendidikan tinggi single-handedly.”

Maka menjadi wajar ketika pemerintah yang tidak memiliki sikap apalagi keberpihakan yang jelas menjadi ‘setengah mati’ mengikuti instruksi WB. Apalagi, perjanjian dengan WB terkait Pendidikan Tinggi memang tidak dicabut dan masih berjalan hingga saat ini. hiba-hibah IMHERE masih terus terkucur, sementara sejumlah dokumen WB mendorong munculnya sebuah landasan hukum bagi pelaksanaan Perguruan Tinggi secara otonomi.

Suara otonomi yang digembargemborkan pun semakin senada dengan suara menghidupkan kembali UU BHP. Meski MK melihat BHP tidak sesuai dengan konstitusi, namun tampaknya sedang diformulasikan sebuah kebijakan BHP dengan topeng otonomi akademik. Hasilnya, adalah sebuah draft Undang-undang yang dengan ‘semangat otonomi’ hendak memprivatisasi seluruh Pendidikan Tinggi. Ya, seluruh pendidikan tinggi. Bukan hanya sekedar satu, dua, atau tujuh perguruan tinggi. Maka argumen yang dulu diungkapkan ketika menolak UU BHP menjadi begitu relevan untuk kembali diungkapkan saat ini. Sehingga, seperti juga BHP, konsep RUU Pendidikan Tinggi atau RUU apapun yang menghendaki terjadinya privatisasi pendidikan sudah sepatutnya ditolak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s