Pendidikan Tinggi, Nasibmu Nanti

Tak terasa Kiranaku sudah berusia 12 tahun. Sebentar lagi dia akan masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Kata Mama, biasanya kalau sudah masuk SMP tidak akan terasa hingga dia masuk SMA, dan kemudian kuliah. Tiba-tiba aku terpikir tentang kuliah. Lebih tepatnya, dimana ya nanti Kirana, dan kelima keponakanku lainnya, akan menuntut pendidikan tinggi. Pasalnya saat ini, wacana privatisasi pendidikan terus bergulir. Bahkan RUU Pendidikan Tinggi yang berisi semangat privatisasi kabarnya siap untuk disahkan di sidang Paripurna DPR awal bulan April ini.

Aku jadi teringat dulu. Ketika pertama kali aku menjejak ke Universitas Indonesia. Saat itu usiaku belum sampai 10 tahun. Aku jatuh cinta, dan bertekad untuk bisa kuliah di sana. Mamaku tentu saja mendukung. Hingga akhirnya waktu ujian tiba, aku mengambil dua jurusan di UI. Karena orangtuaku hanya mampu membiayaiku untuk berkuliah di Universitas Negeri.

Namun saat ini kondisiny jelas jauh berbeda. Ketika aku masih menjadi mahasisa saja, mulai tahun 2008 mereka memberlakukan biaya pendidikan hingga 5 juta dan 7,5 juta persemester. Jauh dari biayaku yang jumlahnya 1,3 juta persemester. Hal ini terjadi karena UI sudah menjadi Badan Hukum Milik Negara, seperti juga enam perguruan tinggi lainnya. Sejak UI di-BHMN-kan melalui PP No. 152 Tahun 2000, kenaikan biaya yang signifikan terjadi. Nah, apabila RUU Pendidikan Tinggi dengan ‘semangat’ privatisasinya itu benar-benar disahkan, maka yang terjadi di perguruan tinggi-perguruan tinggi BHMN akan terjadi di SELURUH lembaga pendidikan tinggi.

Padahal, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), melalu UU. No. 11 Tahun 2005. Dalam pasal 13 ayat (2) huruf c Kovenan tersebut secara tegas disebutkan:

Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

Artinya, pendidikan tinggi jelas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang kewajibannya penyelenggaraannya ada pada Negara. Kewajiban Negara terhadap penyediaan pendidikan, tidak hanya berhenti pada pendidikan dasar atau menengah, namun juga pada pendidikan tinggi. Memang terdapat kata-kata penyediaan pendidikan tinggi yang cuma-cuma ini dilakukan secara bertahap. Namun, kewajiban bagi Negara pihak untuk mengusahakan pendidikan tinggi yang gratis itu jelas harus dilaksanakan, dan tergambar dari kebiijakan-kebijakan yang dihasilkan. Dengan kata lain, pemerintah sebagai pembuat kebijakan sama sekali tidak dapat membentuk kebijakan yang justru menegasikan perannya dalam penyediaan pendidikan tinggi secara gratis, dan mengalihkan tanggung jawab pendanaan pendidikan tinggi kepada masyarakat.

Bagi saya, munculnya RUU Pendidikan Tinggi dengan semangat otonomi ini mengingatkan pada UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010. Tentunya, bukan tanpa alasan MK membatalkan seluruh UU BHP. UU tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945, dan melanggar hak masyarakat atas pendidikan. Lalu, ketika UU BHP sudah dicabut, mengapa harus ada RUU yang isinya senada dan seirama dengan UU BHP.

Lagipula, UU Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 24 ayat (4) menyatakan, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Karena itu, munculnya RUU Pendidikan Tinggi, merupakan ‘kengototan’ pemerintah yang alasannya kehadirannya dicari-cari.

Fungsi pendidikan tinggi itu sendiri tidak berhenti kepada individu tetapi juga untuk menciptakan ilmu pengetahuan, bahkan pranata sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita Negara. Mengingat pentingnya fungsi pendidikan tinggi tersebut, maka penting bagi pemerintah dan DPR untuk konsisten menghasilkan dan menjalankan kebijakan pendidikan yang benar-benar memenuhi, melindungi, dan menghormati hak masyarakat atas pendidikan. Sehingga, generasi-generasi mendatang dapat menikmati dan memanfaatkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau, agar mereka bisa berkontribusi terhadap pembangunan peradaban bangsa.

3 responses to “Pendidikan Tinggi, Nasibmu Nanti

  1. Ping-balik: Pendidikan Tinggi, Nasibmu Nanti | IHRBA | Indonesian Human Rights Blog Award

  2. alih-alih memberikan hak atas pendidikan, pemerintah lebih memilih mengkomersialisasikan pendidikan. Hak atas pendidikan kemudian terabaikan demi kepentingan modal.

    Blogwalking!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s