Rilis KNP: Batalkan Pengesahan RUU Pendidikan Tinggi

Pernyataan Sikap Komite Nasional Pendidikan

Untuk Disiarkan Segera

 

 

Batalkan Pengesahan RUU Pendidikan Tinggi!

Wujudkan Hak atas Pendidikan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

 

Hari ini, tanggal 1 April 2011, belum usai kekecewaan rakyat akan putusan DPR yang menggantungkan nasib rakyat dan harga BBM. Di tengah situasi tidak menentu tersebut, DPR juga bersiap-siap mengesahkan sebuah Undang-undang yang mengancam hak rakyat atas pendidikan. RUU Pendidikan Tinggi yang hendak memprivatisasi lembaga-lembaga pendidikan tinggi negeri, direncanakan akan disahkan awal bulan April ini. Hal ini tentunya sekaligus menjadi bukti bahwa pencabutan subsidi BBM untuk menambah subsidi pendidikan adalah omong kosong.

RUU Pendidikan Tinggi secara tegas menganut prinsip otonomi pendanaan yang akan diberlakukan pada semua lembaga pendidikan tinggi.Otonomisasi, menjadikan Perguruan Tinggi harus mencari sumber pendanaannya sendiri, sehingga privatisasi terjadi. Hal ini sekaligus memberikan ruang kepada Perguruan Tinggi untuk menarik biaya lebih banyak dari masyarakat melalui biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa. Akibatnya, kesempatan masyarakat miskin untuk dapat sampai ke jenjang Perguruan Tinggi menjadi semakin sempit.

Dengan kata lain, RUU Pendidikan Tinggi jelas bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang menghendaki ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’ menjadi tujuan Negara, serta pendidikan sebagai hak yang harus dipenuhi oleh Negara kepada rakyat, baik yang diatur di dalam UUD 1945, maupun Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, juga melanggar prinsipEducation for All.

Tak hanya itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut Undang-undang Badan Hukum Pendidikan sudah sepatutnya menjadi cermin bagi DPR dalam membuat kebijakan. MK secara tegas mencabut seluruh UU BHP, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945. Patut dipertanyakan, ketika UU BHP dicabut, pemerintah dan DPR justru membuat kebijakan pendidikan yang nafasnya sama dengan UU BHP (terlampir perbandingan Putusan MK terkait UU BHP dan RUU Pendidikan Tinggi).

 

Tak Mendapat Tanggapan

 

Komite Nasional Pendidikan telah secara tegas menyuarakan penolakan terhadap RUU Pendidikan melalui berbagai jalan. Sangat disayangkan,surat permohonan audiensi kami sama sekali tidak ditanggapi oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Pendidikan Tinggi DPR RI. Surat yang kami kirim pada tanggal 28 Maret 2012 lalu, tidak mendapatkan jawaban hingga rilis ini diturunkan.

Hal ini tentunya menjadi bukti keengganan para anggota dewan khususnya anggota Panja untuk memberikan ruang bagi rakyat Indonesiamengutarakan aspirasi dan kekhawatiran terhadap nasib pendidikanIndonesia ke depan. Untuk itu, rencana pengesahan RUU Pendidikan Tinggi sudah sepatutunya dibatalkan.  Pembahasan RUU Pendidikan Tinggi yang sudah dilakukan dalam tiga kali masa sidang bukan alasan bagi anggota dewan mengesahkan UU, apalagi yang jelas-jelas mencabut hak-hak masyarakat.

Tuntutan membatalkan pembahasan RUU Pendidikan Tinggi bukan tidak mungkin untuk direalisasikan. Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR tidak melarang kondisi itu terjadi. Selain itu, pembatalan pembahasan suatu RUU pun pernah terjadi, yaitu pada pembahasan RUU revisi UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran di Komisi V yang membatalkan pembahasan, dan menganggap permasalahan dapat diselesaikan dalam peraturan tingkat Peraturan Pemerintah.

Argumentasi anggota Komisi X yang memaksakan untuk segera mengesahkan RUU Pendidikan Tinggi karena sudah masuk masa sidang ke-3 pun terlalu tergesa-gesa, karena walaupun pengaturan dalam Tata Tertib DPR Pasal 141 ayat (1) mengharuskan pembahasan RUU dilakukan dalam maksimal tiga kali masa sidang, namun telah banyak RUU sebelumnya yang dibahas melebihi tiga kali masa sidang. Sebut saja pembahasan RUU Bantuan Hukum oleh Badan Legislasi, RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Komisi IX, dan RUU Otoritas Jasa Keuangan oleh Komisi XI, yang ketiganya dibahas dalam waktu lebih dari tiga kali masa sidang

Berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan diatas, Kami, Komite Nasional Pendidikan akan terus mengawal RUU Pendidikan Tinggi. Besar harapan kami agar DPR dapat belajar dari pencabutan UU BHP oleh MK. DPR hendaknya mengambil langkah bijak untuk membatalkan pengesahan RUU Pendidikan Tinggi. Karena disahkannya RUU Pendidikan Tinggi menjadi Undang-undang, hanya akan membuang lebih banyak waktu, energi, dan biaya, hingga MK kembali membatalkan UU tersebut.

Jakarta, 1 April, 2012

Komite Nasional Pendidikan

(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan/PSHK, Lembaga Bantuan Hukum/LBH Jakarta, Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia/PPUI, Front Mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan/FMPP BSI, Front Mahasiswa Nasional/FMN, Formasi IISIP, Serikat Mahasiswa Indonesia/SMI, Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marjinal/Lapam, Federasi Guru Independen Indonesia/FGII, Persatuan Guru-Swasta Seluruh Indonesia/PGSI, Ikatan Pelajar Muhammadyah/IPM, Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan/LBHP, Serikat Perempuan Indonesia/SPI, Perhimpunan Rakyat Pekerja/PRP, Education Forum/eF, Institut Sejarah Sosial Indonesia/ISSI, Indonesian Human Rights Committee Social Justice/IHCS, Lembaga Bantuan Hukum/LBH Semarang, BEM UI, BEM Fisip UI, BEM UNJ, dan BEM FHUI)

CP:

Algifari Aqsa             : 081280666410

Fajri Nursyamsi          : 0818100917

Yura Pratama            : 081294177111

Dinda N. Yura            : 085921191707

Lampiran pernyataan sikap Batalkan RUU Pendidikan Tinggi

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s