Demi Kehidupan yang Adil dan Bermatabat

Setiap tahunnya, 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Banyak cara yang dilakukan untuk memperingati hari tersebut. Sebagian menyerukan perlawanan anti diskriminasi, sebagian menggugat budaya patriarki, bahkan ada juga yang memperingatinya sesederhana mengenakan baju merah muda.

Bagi saya, peringatan hari perempuan adalah berfleksi akan situasi perempuan dan upaya penegakan hak-hak perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Berbicara tentang hak perempuan, sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena, letak per masalahannya tidak hanya pada dimensi kebijakan yang bobrok, atau aparat yang tidak memiliki pemahaman dan kapasitas, namun juga pada tataran kultural,

Sebagai contoh, berawal dari pandangan masyarakat tentang perempuan yang dilekatkan pada peran domestik, ternyata berakibat sangat luas. Seberapa banyak si perempuan yang tahu dan sadar bahwa dia sebenarnya punya hak untuk bekerja. Bahwa sebenarnya dialah yang memiliki otoritas untuk menentukan pilihan hidupnya. Seberapa banyak perempuan yang tahu dan sadar bahwa tindakan suami yang melarang atau memaksa istri agar tidak bekerja, adalah termasuk kekerasan ekonomi. Juga bagaimana kekerasan ekonomi dan pelanggaran hak untuk bekerja itu dampaknya tak sekedar soal pecapaian kesejahteraan.

Dalam fenomena poligami misalnya. Perempuan yang dilarang bekerja oleh suaminya akan mengalami ketergantungan ekonomi pada suami. Dalam banyak kasus poligami, meski sebenarnya tidak terima namun si perempuan tidak meminta bercerai. Hal ini diakibatkan, perempuan sudah dibuat bergantung secara ekonomi kepada sang suami, sehingga takut akan kehilangan sumber penghidupan. Tak hanya itu, kekhawatiran hak asuh anak yang mungkin jatuh ke suami, karena si perempuan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan juga menjadi alasan perempuan ‘bertahan’ dipoligami.

Contoh lainnya, pandangan perempuan memiliki peran domestik berakibat prioritas sebuah keluarga untuk alokasi pendidikan lebih kepada anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuannya. Di bidang pendidikan, Education Watch mencatat anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan dari tingkat SD ke SMP dan dari SMP ke SMA mencapai 72,3 persen

Namun, pada realitasnya pemiskinan dan kemiskinan yang ada di masyarakt tidak hanya mendesak para pria saja. Perempuan yang terkena dampak pemiskinan dan kemiskinanpun terdesak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Situasi perempuan yang dilekatkan dengan peran domestik, ditambah tingkat pendidikan yang cenderung rendah, menjadikan perempuan masuk ke dalam pekerjaan domestik seperti pekerja rumah tangga, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri (migran). Perempuan-perempuan yang bekerja di ranah domestik tersebut nyatanya rentan terhadap kekerasan, baik fisik, psikis, sekual, maupun ekonomi.

Dua contoh di atas, setidaknya memberikan gambaran pada kita, bagaimana cara pandang dan budaya patriarkis berakibat pada pelanggaran hak perempuan, bahkan kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan perempuan yang letaknya di ranah kultural tersebut menjadikan penegakan hak perempuan menjadi relatif lebih sulit, karena menyangkut nilai-nilai yang sudah terinternalisasi secara turun menurun. Namun, budaya bukanlah sesuatu yang beku, melainkan dinamis. Sehingga, budaya yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik secara langsung, maupun tidak langsung merupakan hal yang bisa dan sangat mungkin diubah.

Perubahan budaya, bisa terjadi dengan adanya kesadaran kolektif untuk mencapai situasai yang bermartabat dan adil bagi perempuan. Jika kita bicara  tentang masyarakat yang masih melarang perempuan untuk sekolah atau bekerja, maka kita tidak bicara masyarakat secara keseluruhan, melainkan masyarakat tertentu dimana nilai budaya mereka masih memiliki cara pandang bahwa perempuan hanya memiliki peran domestik mengurus rumah dan sebagainya. Sementara, masyarakat dimana akses pendidikan dan pekerjaan cenderung sudah mengalami perubahan dengan mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan hak-hak perempuan.

Sayangnya kesadaran yang menjadi kunci dari perubahan budaya belum dimiliki secara menyeluruh bahkan oleh para pengambil kebijakan, maupun pelaksana kebijakan. Kekerasan terhadap perempuan yang muncul dari persoalan kultural, justru diperkuat dengan diambilnya budaya-budaya yang menyebabkkan kekerasan tersebut ke dalam kebijakan.

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas-jelas memberikan pembagian peran yang ajeg, tentang laki-laki sebagai kepala keluarga, dan perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga, yang persis dengan nilai budaya yang kita bicarakan dalam contoh-contoh di atas. Tak hanya itu, hingga tahun 2010, kita memiliki 156 perda/perdes diskriminatif. Kebijakan tersebut memuat berbagai aturan yang merampas otoritas perempuan terhadap dirinya, dari mulai cara berpakaian bagi perempuan, larangan keluar malam, kriminalisasi Pekerja Seks, pornografi dan aturan-aturan lainnya.

Perspektif dan tindakan para aparat yang menjalankan berbagai kebijakan diskriminatif di atas semakin memperparah kondisi perempuan. Kita tentu belum lupa bagaimana Perda Tanggerang justru mengkriminalisasi perempuan-perempuan yang bekerja sampai malam, hanya karena mereka pulang malam dan membawa lipstick di tasnya. Hal ini menunjukan bahwa Negara pun dengan aktor-aktor di dalamnya turut melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Berbagai situasi kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami perempuan tentunya membutuhkan peran kita bersama, demi tercapainya kehidupan yang adil dan bermartabat bagi perempuan. Permasalahan ini tidak akan selesai, hanya dengan perubahan kebijakan, ataupun peningkatan kapasitas dan feminisasi perspektif aparat Negara. Namun juga bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita juga menerapkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak-hak perempuan secara sadar dan konsisten, baik terhadap diri kita sendiri (untuk perempuan), maupun kepada perempuan-perempuan lainnya.

Selamat Hari Perempuan Internasional

2 responses to “Demi Kehidupan yang Adil dan Bermatabat

  1. Ping-balik: Demi Kehidupan yang Adil dan Bermatabat | IHRBA | Indonesian Human Rights Blog Award

  2. Ping-balik: Pembacaan Nominasi Pemenang IHRBA 2012 | IHRBA | Indonesian Human Rights Blog Award

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s