Siapa yang Malu2in? (Pemerintah atau PRT?)

1. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin kesejadteraan, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang mengakibatkan perempuan-perempuan Indonesia ‘terpaksa’ bekerja di luar negeri.

2. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur dan mengontrol PJTKI yang mengakibatkan perempuan pekerja rumah tangga migran tidak memiliki informasi yang cukup, juga pendidikan dan pelatihan, termasuk pengetahuan mengenai hak-haknya, informasi kesehatan termasuk HIV AIDS, prosedur-prosedur penting ketika mereka mengalami kekerasan dan berhadapan dengan hukum, dan lain sebagainya.

3. Ketidakmampuan pemerintah juga untuk menciptakan dan menjalankan sistem perlindungan yang memadai bagi buruh migran. pemerintah selalu beralasan Buruh Migran yang ditempatkan oleh PJTKI tidak melapor sehingga mereka tidak tau keberadaan warga negaranya di luar negeri. SALAH SIAPA? kok bisa2nya proses keluar negeri, yang harus melalui imigrasi ga kedeteksi? kalo PJTKI nya yang nakal, ya cabut lah! Ini juga bentuk pemerintah yang lemah menghadapi PJTKI

4. ketidakmamuan pemerintah dalam membangun perjanjian dan komitmen bersama dengan negara tujuan untuk melindungi Buruh Migran di Luar Negeri.

5. Ketidakmampuan pemerintah dalam menindak tegas negara tujuan ketika mereka membiarkan kekerasan dan pelanggaran hak-hak Buruh Migran Indonesia terus berlangsung di negaranya.

6. Ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan bantuan hukum untuk Buruh Migran Indonesia yang menjadi korban dalam suatu kasus, maupun berhadapan dengan hukum, dimana banyak di antara mereka terkena tuduhan oleh majikan

7. Ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak buruh migran seperti gaji, yang tidak dibayarkan majikan, asuransi yang tidak dibayarkan oleh PJTKI, dan lain sebagainya.

8. Ketidakmampuan pemerintah yang membiarkan Buruh Migran yang pulang begitu saja, padahal mereka mengalami berbagai kasus, membutuhkan perawatan kesehatan, konseling psikologis, dll

9. Ketidakmampuan pemerintah yang membiarkan pemerasan terstruktur terjadi di terminal Selapajang (khusus TKI) di bandara terbesar di Indonesia, Soekarno Hatta

Masih banyak Ketidakmampuan-ketidakmampuan pemerintah lainnya, yang bisa ditambahkan di sini. Yang bila diurutkan, mungkin jumlahnya akan ratusan bahkan ribuan. yang mana ketidakmampuan ini mengakibatkan Buruh Migran, khususnya Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran mengalami kerentanan, di berbagai tahapan migrasi,dari mulai pra penempatan, penempatan, sampai kepulangan.

Mereka mengalami kekerasan dari mulai fisik, psikis, verbal, seksual, hingga ekonomi. Mereka yang dipukul, dipekerjakan di penampungan, mengalami pelecehan seksual, diperkosa, mengalami jeratan utang.

Mereka yang cuma bisa diam, karna diperintah untuk nurut sama majikan di penampungan, dan tidak diberikan pengetahuan serta informasi mengenai hak-haknya.

Dan lagi, masih banyak pengalaman menyedihkan yang pastinya TIDAK DIINGINKAN oleh Buruh Migran kita, harus mereka alami karena ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak Warga Negaranya. Buruh Migran, terutama Pekerja Rumah Tangga sekali lagi merupakan warga negara Indonesia yang TERPAKSA bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri.

#Tulisan ini dibuat untuk menanggapi artikel berikut ini:

http://www.detiknews.com/read/2011/11/04/103816/1759968/10/banyak-dubes-ri-anggap-tkw-informal-rusak-citra-indonesia

Jakarta – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik mengungkap banyak Duta Besar Indonesia menganggap TKW sektor informal alias pembantu rumah tangga telah merusak citra Indonesia. Bukankah selama ini mereka salah satu pahlawan devisa?

“Keberadaan TKW sektor informal telah merusak image tentang Indonesia, ini pandangan yang mengkristal dari sejumlah dubes yang banyak penempatan TKW sektor informal,” ujar Mahfudz, menyampaikan laporan sejumlah Dubes kepada Komisi I DPR, Jumat (4/11/2011).

Laporan disampaikan kepada Komisi I DPR dalam sebuah acara di Maroko. Komisi I memang tengah melawat ke Maroko hingga hari ini.

Para Dubes mengeluhkan capeknya mengurus TKW informal tersebut. Keberadaan TKW informal disebut sangat menganggu tugas mereka.

“Mereka mengeluhkan bahwa bukan saja tugas mereka jadi tersibukkan urusan penanganan masalah, tapi kondisi ini sedang mengganggu posisi dan peran diplomatik mereka,” ungkapnya.

Dubes RI untuk Yordan dan Dubes untuk UEA bahkan memaparkan kepadanya pengalaman tidak nyaman yang dialami istri dan staf perempuan KBRI yang diperlakukan tidak layak oleh warga negara setempat. Karenanya Komisi I dan para dubes sepakat para pembantu rumah tangga ini hanya bisa merepotkan.

“Para dubes dan tim Komisi I sepakat bahwa secara politik, keberadaan TKW ini sangat merugikan citra negara di tengah upaya penguatan peran politik dan ekonomi Indonesia di kawasan ini,” tandasnya.

(van/anw)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s