Ruyati: Mempertanyakan Akses Keadilan Bagi Buruh Migran

Tanah air kembali terguncang oleh berita dipancungnya seorang Buruh Migran Perempuan asal Bekasi yang tengah bekerja di Arab Saudi. Ruyati binti Satubi dituduh membunuh majikannya Khairiya Hamid binti Mijlid dengan pisau dapur. Ruyati divonis bersalah dan dieksekusi Sabtu (18/06) lalu, tanpa pemberitahuan kepada keluarga.

Pemancungan yang menimpa Ruyati terjadi tepat ketika presiden SBY memberikan pidato yang memukau pidato dalam konferensi International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss. Hal ini jelas-jelas membuat malu wajah Indonesia karena ucapan Presiden kita tidak tercermin dalam langkah-langkah konkret dan serius pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada Buruh Migran.

Kita tentu mempertanyakan kinerja perwakilan pemerintah di Arab Saudi. Semua Buruh Migran yang berhadapan dengan hukum di negara tujuan, seharusnya mendapatkan pendampingan pengacara dan penerjemah yang difasilitasi oleh pemerintah. Apalagi, Ruyati mengalami penganiayaaan selama bekerja pada majikan di Arab Saudi. Pemerintah juga berkewajiban memastikan proses hukum yang dijalani Buruh Migran berjalan dengan adil dan mengakomodir hak-hak Buruh Migran.

Tidak Terpenuhinya Access To Justice

Belajar dari kasus lain yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan, pemerintah seringkali kecolongan terhadap kasus-kasus yang tengah berjalan. Belum lama ini Buruh Migran Perempuan asal Karawang juga terancam hukuman pancung karena dituduh membunuh temannya sesama pekerja rumah tangga. Pemerintah baru mengetahui adanya kasus tersebut setelah satu tahun kasus tersebut berjalan, dan BMP telah mengalami tiga kali sidang. Berdasarkan pengakuan BMP tersebut, dia diisolasi di dalam penjara dan tidak boleh menghubungi pihak pemerintah Indonesia maupun keluarga. Selama di dalam penjara, dia juga disiksa dan dipaksa mengaku telah membunuh rekan sesama PRT nya. Kita tentu membayangkan apa yang terjadi pada diri Ruyati ketika dipenjara. Berbagai ketidakadilan sangat mungkin dialami dalam kondisi penjara yang tertutup sehingga sulit mengakses hak-haknya.

Karena itu, pemerintah seharusnya dapat melihat konteks yang mungkin terjadi dalam proses hukum Ruyati, termasuk kemungkinan terjadinya penyiksaan terhadap Ruyati di dalam tahanan. Dalam melakukan pembelaan, Pemerintah juga harus bisa melihat perspektif Ruyati sebagai korban yang selama ini kerap mengalami penganiayaan, seperti ditimpuk sandal, tidak diberi makan, dan gaji tidak dibayar.

Perlu kita ingat, bahwa Indonesia tidak memiliki MoU maupun bilateral agreement dengan Arab Saudi terkait perlindungan Buruh Migran. Arab Saudi juga tidak memiliki instrumen hukum yang melindungi tenaga kerja asing. Meskipun memberikan perlindungan yang minim, UU No. 39 Tahun 2004  tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Ngeri mengatur Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing (pasal 27 ayat (1)). Artinya,

pemerintah telah melanggar UU dengan menempatkan Buruh Migran Indonesia tanpa perjanjian.

Perlindungan Hukum

Meski demikian, moratorium bukanlah jalan keluar. Pemerintah tidak berhak membatasi hak warga negaranya untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terlebih pemerintah tidak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Karena itu, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan komprehensif kepada warga negaranya yang menjadi Buruh Migran di luar negeri. Kita tidak pernah lelah mengingatkan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Seluruh Buruh Migran dan Keluarganya. Berbagai kasus yang terjadi juga seharusnya dijadikan pembelajaran bagi proses revisi UU. No 39 Tahun 2004 agar menjadi aturan yang benar-benar melindungi buruh migran.

Jaminan Access To Justice

Khusus untuk Negara-negara tujuan yang tidak memiliki MoU dengan Indonesia ataupun Undang-undang yang melindungi Tenaga Kerja Asing, termasuk Timur Tengah, Pemerintah Indonesia wajib menyusun perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut harus memastikan terjaminnya access to justice bagi Buruh Migran Indonesia yang ada di luar negeri.

Pemerintah Negara tujuan harus memberikan informasi kepada KBRI atau perwakilan pemerintah RI di negaranya, ketika ada Buruh Migran Indonesia yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah Negara tujuan juga harus menjamin hak-hak buruh migran yang sedang menjalani proses hukum, seperti mendapatkan berhubungan/berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia, didampingi dan berkomunikasi dengan pengacara dan penerjemah, serta menghubungi anggota keluarganya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s