Keprihatinan terhadap Pernyataan Seorang Wakil Rakyat

Saya terlambat membaca berita Mas Andi Saputra terkait pernyataan Marzuki Ali. Saya baru membacanya tadi pagi, dan entah kenapa merasa sangat tersakiti oleh pernyataan tersebut.

http://www.detiknews.com/read/2011/02/26/135623/1579983/10/marzuki-alie-tkw-prt-buat-citra-indonesia-buruk

Jakarta – Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menaketrans menyetop pengiriman tenaga kerja wanita pekerja rumah tangga (TKW PRT) ke berbagai penjuru dunia. Dia menilai, TKW PRT ini mencoreng citra Indonesia di luar negeri.

“PRT TKW itu membuat citra Indonesia buruk,”  kata Marzuki dalam diskusi yang digelar Kompas di Plaza Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, (26/2/2011).

Dia menceritakan ketika bertemu Presiden Suriah beberapa waktu lalu, salah satu pembicaraan adalah TKW PRT. Presiden Suriah menjelaskan banyak kasus yang terjadi di Suriah karena kekurangan skill PRT Indonesia sendiri.

“Ada yang tidak bisa membedakan cairan setrika. Akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikannya marah. Wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu,” kisah Marzuki.

Dia lalu memberikan contoh lain tentang perilaku PRT TKW. “Ada yang pura-pura gila. Ada yang menggoda anak majikan karena ingin punya anak yang hidungnya mancung. Lalu ketika sudah lahir dan ingin pulang ke Indonesia karena anaknya tidak punya dokumen,” tutur Marzuki di depan puluhan audiens ini.

Alhasil, dengan buruknya kualitas PRT ini membuat citra Indonesia tercoreng. Indonesia terkesan negara sangat miskin. Dampaknya, pegawai profesional dari Indonesia dibedakan standar gajinya dengan pekerja profesional negara lain.

“Saya setuju hentikan TKW PRT untuk sementara waktu. PRT sebaiknya tidak kita kirim karena memalukan. Sebaiknya dihentikan. Ini pendapat pribadi,” tandas Marzuki.

“Mereka menilai Indonesia berdasarkan PRT, tapi tidak tahu betapa hebatnya bangsa Indonesia,” cetus politikus Partai Demokrat ini.

Dia menilai, akar masalah rendahnya skill PRT Indonesia berada di dalam negeri. Seperti dinyatakan tidak cukup umur, lalu menggunakan calo. Belum punya skill, tapi tetapi ngotot berangkat.

“Kita mendorong Menakertans menyetop TKW PRT. Tapi kalau untuk perawat, bidan dan lain-lain silakan,” tegas Marzuki.

(asp/gah)

Saat saya mencoba membuat tanggapan, saya mencoba mencari sumber lain terkait pernyataan tersebut. Hingga sampailah saya pada satu tulisan di kompasiana yang mendapatkan tanggapan langsung dari Marzuki Ali:

http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2011/02/26/surat-kepada-pak-marzuki-ali/

Mbak2 yang saya muliakan.
Sebelum acara, saya sdh menyampaikan, betapa senangnya media mengutip sepotong kalimat hanya untuk membuat suasana menjadi gaduh.
Dalam pertemuan tadi siang saya sampaikan firman Tuhan “La Taqrabussholah, wa antum shukoroh” kalau firman tersebut dipotong “La taqrabussholah, artinya jangan kamu sholat, maka ummat islam akan berhenti sholat, tapi jelas itu sangat menyesatkan, namun dengan firman lanjutannya ” Wa antum shukoroh” apabila anda mabuk. Kalau kutipan lengkap, maka perintah Tuhan sangat jelas, Jangan Kamu sholat kalau anda mabuk, itulah kira2 seringnya kejadian yang sering membuat suasana menjadi gaduh.

Dalam kaitan diskusi tadi siang, ada pertanyaan tentang TKW, yang seringkali menjadi objek pemerasan dsbnya. Secara runtut saya menjelaskan situasi bangsa ini, dengan besarnya jumlahnya pengangguran dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.
Pengalaman saya setiap kali berkunjung ke LN menghadiri forum2 parlemen dunia, saya sebagai ketua DPR selalu berusaha melakukan diplomasi untuk ikut menyelesaikan masalah yang aktual, terakhir masalah TKW, dengan kejadian penyiksaan TKW di Arab Saudi. Dalam forum Asian Parliamentary Assembly, Delegasi Indonesia berhasil memasukkan dalam salah satu resolusinya untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Asing, khususnya dalam kaitan Indonesia adalah persoalan TKW di Timur Tengah. Saya menceritakan secara gamblang bagaimana kejadian sebenarnya manakala saya berada di Siriah, saya mengunjungi lokasi penampungan TKW yang bermasalah. Cerita itu tidak ditambah dan dikurangi. Lalu kemudian saya bertemu dengan masyarakat Indonesia yang bekerja di Siriah sebagai Tenaga Profesional. Mereka komplain dan marah, kenapa Indonesia mengizinkan TKW yang bekerja di Timur Tengah sebagai PRT, mereka merasakan dampak perlakuan thd mereka. Itulah cerita yang disampaikan dalam diskusi bulanan kompasianer tadi, shg pada kesimpulan saya menyatakan untuk menghentikan pengiriman TKW yang bekerja sebagai PRT, sedang profesi bidan, perawat silahkan diteruskan. Peserta diskusi, saya pikir bisa melengkapinya, krn terlalu capek setiap kali saya harus meluruskan berita media yang jelas melakukan pelintiran berita.

Well, terkait klarifikasi tersebut, saya merasa itu bukan klarifikasi, melainkan pembenaran, yang sayangnya tetap sama sekali tidak menjawab perntanyaan2 dan kegelisahan2 yang saya dan banyak orang lainnya rasakan setelah membaca berita di detik.com. Akhirnya, saya tidak jadi membuat tanggapan secara umum (untuk blog saya), tetapi demikianlah yang saya tulisan di menu balas tanggapan dari tanggapannya Marzuki Ali

Dear Pak Marzuki Ali,

Terkait klarifikasi Bapak, kiranya boleh saya menanggapi beberapa hal.

Pertama, saya sangat mengkhawatirkan akibat dari pemberitaan di detik.com, yang mengutip pernyataan Bapak. Saya menilai pemberitaan yang isinya pernyataan Bapak tersebut, sangat berbahaya dan bisa menyesatkan masyarakat. Bagi saya, kekerasan tidak bisa dilegitimasi dengan alasan apapun. Sayangnya, pernyataan Bapak yang termuat dalam pemberitaan tersebut seolah-olah memberikan excuse untuk melakukan kekerasan terhadap buruh migran perempuan, maupun warga Negara lainnya dengan alasan ketidakmampuan atau alasan kapasitas.

Padahal, saya yakin Bapak cukup cerdas untuk dapat melihat, bahwa masalah kapabilitas buruh migran erat kaitannya dengan permasalahan di tahap perekruitan termasuk pelatihan buruh migran. Karenanya, solusi untuk masalah kapaitas, harus diselesaikan dari membenahi berbagai permasalahan perekruitan dan pelatihan tersebut.

Terkait pernyataan Bapak soal ‘aduan’ buruh migran perempuan suka menggoda demi mendapatkan anak yang mancung, saya sangat khawatir pernyataan itu akan membentuk labeling terhadap buruh migran perempuan, yang akhirnya turut menjadi pandangan umum. Padahal, saya cukup yakin, Bapak cukup bijak untuk melihat bahwa banyak kasus dimana, buruh migran perempuan, disiksa dan diperkosa, tanpa sama sekali menggoda ataupun menginginkan memiliki anak yang mancung. Namun, pernyataan Bapak dalam pemberitaan seolah-olah, menyatakan bahwa buruh migranlah yang selalu menggoda majikan, sehingga terjadi pemerkosaan. Bisakah Bapak bayangkan, ketika seorang perempuan, menghadapi sidang karena (benar-benar) diperkosa, kemudian diajukan pertanyaan: “Apakah kamu menggoda anak majikanmu, karena ingin mendapatkan anak yang mancung?” hanya karena pernyataan Bapak, yang memberikan label bagi Buruh Migran Perempuan.

Karena itu, perlu kiranya, kita bersama-sama berupaya dalam meluruskan alur berpikir tersebut. Apabila Bapak merasa pernyataan Bapak sudah dipelintir, Bapak memiliki hak jawab terhadap pemberitaan tersebut. Bapak bisa menggunakan hak jawab tersebut guna menunjuk bagian-bagian mana dari pernyataan Bapak yang dipelintir, baik kata-katanya, ataupun konteksnya. Hak jawab merupakan mekanisme yang tersedia yang bisa Bapak manfaatkan. Saya rasa Bapak juga cukup pintar untuk mengetahui, bahwa mekanisme ralat, sampai laporan kepada media massa, apabila media tersebut benar-benar melanggar kode etik.

Kedua, terkait moratorium, saya beranggapan moratorium menghalangi hak warga Negara dalam memperoleh penghidupan yang layak. Buruh Migran, menempuh berbagai risiko (kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, gaji tidak dibayar, pembunuhan, rentan terhadap penyakit termasuk HIV/Aids, dan sebagainya), melintasi batas negara akibat kegagalan negara dalam memenuhi hak atas kesejahteraan mereka. Mendapatkan penghidupan yang layak adalah hak bagi semua orang. Karena itu, setiap orang berhak untuk menjadi buruh migran, serta mendapatkan jaminan perlindungan hak, baik sebagai manusia, maupun sebagai buruh migran.

Saya pikir, Bapak perlu melihat dampak adanya moratorium (penghentian sementara) buruh migran. Moratorium yang dilakukan ketika negara tidak sanggup menyediakan cukup lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warganya, hanya akan memperbanyak pengiriman buruh migran melalui jalur ilegal. Yang harus dilakukan adalah memberikan sistem perlindungan buruh migran yang komprehensif, dari mulai perekruitan, penampungan, penempatan, hingga kepulangan. Bapak, sebagai ketua DPR, sebenarnya memiliki peran kunci untuk memberikan solusi tersebut.

Saat ini Indonesia sama sekkali tidak memiliki payung hukum perlindungan buruh migran yang memadai. Konvensi Migran 1990 yang memuat standar minimum perlindungan buruh migran saya belum dirartifikasi. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pun masih minim perlindungan. Revisinya memang sudah diagendakan, tetapi masih berjalan lambat, dari target yang seharusnya sudah dibahas sejak tahun 2010. Selain itu, revisi UU ini juga perlu dipantau, agar benar-benar menciptakan perlindungan yang komprehensif bagi buruh migran.

Sementara demikian tanggapan saya, kiranya kita bisa terus berdiskusi demi perlindungan terhadap buruh migran kita.

Terima Kasih

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s