Menggugat Perlindungan untuk Buruh Migran

Empat hari menjelang 18 Desember. Hari yang diperingati sebagai Migrant Day Internasional. Belum lekang dari ingatan kita, kisah Sumiati yang tidak pantas terjadi bahkan di sinetron sekalipun. Kikin Komalasari, Siti Hajar, Nirmala Bonat, dan ribuan nama lainnya mengalami berbagai kekerasan yang tidak manusiawi.

Data resmi pemerintah menyatakan bahwa jumlah Buruh Migran Indonesia sepanjang tahun 2009 adalah 632.172, baik yang ditempatkan melalui Kemnakertrans, maupun BNP2TKI. Dari jumlah tersebut 84% adalah perempuan, dan 16 % laki-laki. Sebanyak 17% buruh migran bekerja di sektor formal, sementara 83% bekerja di sektor informal. Dengan demikian, saat ini, perkiraan jumlah TKI yang tercatat pemerintah adalah 4.248.462. Mayoritas dari mereka berada di Malaysia (2.652.809), Arab Saudi (satu juta), Uni Emirat Arab (130 ribu), Hongkong (110 ribu), dan Singapura (100 ribu).

Banyaknya angka buruh migran yang dikirimkan oleh Indonesia, tidak disertai adanya perlindungan yang memadai bagi buruh migran Indonesia. Sejumlah buruh migran menyeberangi negara tanpa perlindungan yang serius dari pemerintah Indonesia.

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menempatkan buruh migran sebagai komoditas. Undang-undang ini tidak memuat perlindungan yang signifikan. Dari 109 pasal, hanya 9 pasal yang membicarakan perlindungan.

Pun perlindungan dibicarakan, implementasinya sangatlah memprihatinkan. Sebut saja ketwntuan bahwa kita hanya boleh mengirimkan tenaga kerja kepada negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia. Indonesia boleh mengirimkan buruh migran ke negara yang tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia, asalkan negara tersebut memiliki Undang-undang yang memuat perlindungan terhadap tenaga kerja asing di wilayahnya.

Kenyataannya, Indonesia tetap mengirimkan buruh migrannya ke Arab Saudi, padahal Indonesia tidak memiliki perjanjian ataupun MoU dengan Arab Saudi, dan Arab Saudi pun tidak memiliki Undang-undang yang memuat perlindungan bagi tenaga kerja asing di wilayahnya. Di negara-negara lainpun, misalnya Malaysia, Indonesia hanya memiliki MoU, bukan perjanjian bilateral, yang kedudukannya akhirnya lebih teknis.

Buruh migran, yang mayoritas bekerja menjadi pekerja rumah tangga, mendapatkan masalah yang lebih kompleks. Pekerjaan mereka yang menempatkan mereka di ranah domestik menyebabkan tidak menjangkaunya kontrol publik terhadap mereka. Akibatnya, tindakan tidak manusiawi yang mereka alami hanya akan tersembunyi di dalam rumah, tanpa mereka memiliki kesempatan untuk mencari bantuan dan menyelesaikan permasalahannya. Tidak jarang kasus dimana mereka dikurung dan tidak diberikan izin untuk keluar dan bersosialisasi sama sekali

Payung hukum komprehensif terkait buruh migran, sebenarnya sudah dirumuskan di dalam Konvensi Internasional. Konvensi PBB Tahun 1990 Perlindungan Seluruh Buruh Migran dan Keluarganya merupakan sebuah wadah standar perlindungan bagi setiap buruh migran dan keluarganya. Indonesia sudah menandatangani Konvensi ini sejak September 2004. Namun hingga saat ini, pemerintah belum juga meratifikasi konvensi Migran 1990.

Perlu dipertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi buruh migran yang telah memberikan sumbangsih tinggi bagi perekonomian nasional. Remintance buruh migran mencapai jumlah terbesar kedua dalam mengisi anggaran negara. Namun hak mereka untuk tidak disiksa, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan bantuan hukum, tidak dianiaya, diperkosa, dan diperlakukan sebagai manusia nampaknya tidak menjadi prioritas pemerinta.

Sumiati , Kikin, Nirmala Bonat, Siti Hajar, mau berapa nama lagi, berapa banyak lagi wajah-wajah yang harus mengalami tindakan-tindakan tidak manusiawi. Ratifikasi Konvensi Migran, revisi UU 39/2004 dengan mengedepankan perspektif perlindungan terhadap buruh migran, termasuk mendorong RUU Pekerja Tangga, dan ILO Convention on Domestic Work merupakan hal mendesak yang kewajibannya ada di tangan negara.

Adanya kebijakan-kebijakan di atas memang tidak akan serta merta menyelesiakan permasalahan buruh migran. Setelah kita memiliki kebijakan-kebijakan itupun perlu dipastikan implementasi dalam tataran konkret ke depannya.  Namun, kebijakan itu tetap kita perlukan sebagai payung hukum dan pegangan kita dalam menuntut perlindungan terhadap buruh migran. Ada atau tidaknya kebijakan tersebut memang ditentukan oleh DPR dan pemerintah sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan. Namun, tanpa adanya desakan dari masyarakat yang peduli, akan sulit mengahrapkan political will dari para pejabat pemerintahan tersebut.

Peran civil society dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai audiensi, dan lobi, penggalangan dukungan kepedulian dan solidaritas, aksi demonstrasi, juga penanganan kasus.

Salah satu yang bisa kita lakukan:

Karnaval Peringatan Migrant Day:

HAPUSKAN

PERBUDAKAN TERHADAP PRT DAN BURUH MIGRAN

  • Ratifikasi Konvensi Migran 1990 sekarang!
  • Percepat pembahasan revisi UU 39/2004 dengan mengadopsi standar HAM
  • Bahas dan segera sahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT sekarang!
  • Adopsi konvensi ILO tentang Kerja Layak PRT Juni 2011

Sabtu 18 Desember 2010, @Bundaran Hotel Indonesia. Dress Code: Putih, dan atribut buruh Migran

Ajak Kawan-kawanmu Sebanyak-banyaknya!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s