BHP sudah dicabut. Lalu?

Detik-detik menegangkan itu lewat sudah. Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) secara aklamasi menyatakan UU No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat. Ada banyak pertimbangan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini berkecamuk. Namun bukan berarti pertanyaan itu selesai sama sekali.

Mungkin pertanyaan terbesar saya menjadi pertanyaan Anda juga. Kita sama-sama mengetahui bahwa wacana BHP telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan sejak sebelum pengesahannya pada Desember 2008 lalu. UI dan enam universitas lain memiliki oengalam besar dengan diberlakukannya BHMN. Juga beberapa sekolah yang diMBS kan (manajemen Berbasis Sekolah).

Kita sama-sama tahu bahwa BHMN memang laboratorium dari BHP. Pertanyaannya tentu mengarah ke ‘lalu setelah BHP dicabut, BHMN bagaimana?’ Masih relevankah BHMN dipertahankan, mengingat dia dibuat untuk laboratorium dari pelaksanaan BHP. Namun, BHMN dibentuk tidak berdasarkan UU BHP. Dengan kata lain, bukan BHP dasar hukumnya. Misalnya saja untuk UI, dasar hukumnya adalah PP no 152 tahun 2000. Bahkan muncul sekitar sembilan tahun sebelum BHP disahkan. Nah saat ini, dengan dicabutnya UU BHP, saya pikir tidak bisa secara otomatis berpengaruh pada status BHMN. Tapi di sisi lain, berdasarkan alasan sebenarnya BHMN diberlakukan, yaitu sebagai laboratorium BHP apakah BHMN masih layak dipertahankan, apalagi putusan MK mencabut seluruh UU BHP, bukan pasal-pasal tertentu saja.

Selain itu, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah MK tidak mencabut pasal 53 ayat (1) UU sisdiknas yang menjadi payung hukum dari UU BHP. Hanya saja, MK mencabut penjelasan pasal tersebut, sehingga memberikan definisi baru dari badan hukum pendidikan. Penjelasan pasal 53 (1) UU Sisdiknas yang dicabut berbunyi, Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN).

MK memberi catatan untuk pasal 53 (1) itu, bahwa badan hukum pendidikan adalah suatu ‘penyelenggaraan’, bukan bentuk ‘badan hukum tertentu’. Sehingga, pasal 53 (1) harus diartikan bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum, yang bentuknya bisa berbeda-beda, dan tidak boleh ada penyeragaman bentuk (UU BHP menghendaki penyeragaman bentuk tata kelola). Artinya, titik tekan MK adalah, penyeragaman itu yang dilarang. Bukan bentuk badan hukum yang mengelolanya. Hal ini memang bisa diterjemahkan badan hukum yang mengelola lembaga pendidikan milik pemerintah (negeri) adalah negara. Namun, apakah tafsir yang dilakukan oleh MK memutup peluang ketika negara tetap ingin memberikan otonomi, sehingga BHMN tetap dipertahankan.

Nah, apakah pelarangan penyeragaman bentuk badan hukum tertentu dilarang, sehingga harus dibebaskan untuk lembaga2 pendidikan itu dikelola oleh badan hukum apapun. Apakah badan hukum apapun itu termasuk BHMN? Di sisi lain, dalam pertimbangannya MK jelas menyatakan “Dengan adanya UU BHP misi pendidikan formal yang menjadi tugas pemerintah di Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan emerintah Daerah (BHPPD).” Padahal UUD 1945 memberikan ketentuan bahwa tanggung jawab utama pendidikan ada di negara.

Apakah bisa diartikan bahwa BHMN juga merupakan bentuk penyerahan tanggung jawab pemerintah? Karena universitas2 yang di BHMN kan notabene adalah universitas2 negeri yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Yang kedua, saya ingin melihat tinjauan sosiologi terhadap keberlakukan BHMN di UI. Kalaupun secara yuridis ternyata BHMN memang harus dicabut, lalu bagaimana pengalihan status UI ke depannya?Bagaimana proses pengalihan itu harus dilakukan, dan ke arah mana proses itu akan berjalan? PTN kah? Apalagi UI di bawah kepemimpinan Mas Gum sudah terbiasa dengan pembangunan fisik, dan masih ada beberapa proyek lagi yang sedang dijalankan dan belum selesai. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan UI ke depannya, terutama terkait kebijakan keuangan dan pembiayaan UI..

Saya pikir dicabutnya BHP sama sekali tidak berarti tugas kita selesai. Bahkan tugas bertanya pun masih harus dilakukan. Semoga energi kita masih full, (bahkan sebenbarnya kita butuh lebih banyak energi sekarang) untuk meneruskan apa yang sudah kita mulai,, Semangat!!!

#Sebenarnya masih banyak yang harus dibahas, terutama status pengajar, karyawan, yang juga menjadi perhatian kita semua. Saya sengaja membatasi pembahasan saya, karena banyak aspek yang harus dibahas secara bertahap. Namun saya tidak ingin membatasi perkembangan diskusi selanjutnya. Kita bisa bahas apapun, paling tidak saya berharap kita bisa mendaftar emikiran2 dan permasalahan2 yang ada. Toh pasti butuh diskusi lanjutan kan setelah ini?

Ya Basta!!

*sumber: Putusan MK dan hukumonline.com😀

One response to “BHP sudah dicabut. Lalu?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s