Lomba Lari ala UN

sumber: hukumonline.com

gambar:http://www.presidenri.go.id/imageGallery

Besok Ujian Nasional untuk SMA akan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat twiter, saat ini #UN atau #ujiannasional menjadi topic, dan bukan tidak mungkin akan menjadi trending topic dalam beberapa jam. Bahkan, UAN, yang notabene bukan terminologi yang digunakan sekarang, sudah menjadi trending topic. Namun, tweet yang ada lebih didomonasi kecemasan, dan kekhawatiran. Tidak jarang kita temui, mereka yang memanjatkan doa agar diberikan kelancaran, dan hasil yang maksimal.

Saya sendiri memiliki pendapat tentang UN
Jika dianalogikan sebagai lomba lari, saya melihat UN seperti ini:
Semua peserta diharapkan sampai ke kilometer 10 dengan waktu yang relatif bersamaan. Namun para peserta itu memiliki beberapa perbedaan. Ada yang menggunakan sepatu lari paling mutakhir, ada yang menggunakan sepatu kets biasa, ada yang menggunakan sepatu yang sudah jebol, dan bahkan ada yang tidak menggunakan sepatu atau alas kali alias nyeker. Parahnya lagi, mereka tidak start di kilometer yang sama. Ada yang start di kilometer 1, 2, 3,4, dan seterusnya

Itulah bagi saya gambaran UN. Suatu kompetisi yang tidak fair, karena fasilitas dan proses belajar yang berbeda-beda di setiap sekolah. Indonesia adalah negara yang multikultur, sangat luas dengan berbagai kondisi georafis yang beragam. Maka standardisasi yang diharapkan akan menjadi nonsense. Apalagi, dalam hal UN standardisasi yang dilakukan adalah standardisasi output. Padahal, input , terutama prosesnya berbeda.

Proses yang daya maksud di sini antara lain, fasilitas, infrastruktur, kualitas guru, akses murid terhadap informasi. Bisakah kita mengharapkan hasil yang baik ketika prosesnya saja tidak jelas? Adilkah kita mengharapkan hasil yang relatif sama antara sekolah-sekolah berstandar internasional, dengan sekolah-sekolah yang bahkan atapnya saja masih bocor, internet mereka tak kenal, buku pun terbatas hanya pada satu bacaan.

Setelah UN berjalan sekian tahunpun, hasilnya tidak dijadikan dasar bagi pemerintah melaksanakan pembangunan. Seharusnya, pemerintah bisa memetakan mana sekolah-sekolah yang butuh benar2 dibenahi. Toh bukannya tidak ada sekolah yang 100% muridnya tidak lulus. Itupun tidak segera ditindak lanjuti. Harusnya, hasil dari UN dijadikan dasar untuk menyelenggarakan standardisasi proses belajar. Hingga pada saatnya nanti,ketika standardisasi proses itu sudah berjalan dengan relatif seimbang, standardisasi output bisa dilakukan.

Kedua, apabila kita melihat dari aspek kecerdasan, UN yang hanya terdiri dari tiga mata pelajaran menjadi simplifikasi untuk menentukan kecerdasan seseorang. Ada delapan jenis kecerdasan. Dan UN hanya menguji kecerdasan kognitif saja. Mengutip kata2 Darmaningtyas, pakar pendidikan di sebuah media, “Karena kan orang tidak bisa matematika, tapi seninya tinggi, itu kan juga harus dihargai.”

Selain itu, apabila kita melihat general comments untuk Kovenan Hak Ekosob, hak atas pendidikan meliputi empat akses, ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan, kebersesuain.
Keberterimaan ini dimaksudkan, bahwa pendidikan harus bisa menerima kebutuhan dan kondisi setempat. Artinya, Indonesia yang memiliki kondisi, alam, dan sosial yang berbeda ini, juga memiliki keberagaman kurikulum. Kurikulum pendidikan, harus mampu menjawab permasalahan daerah setempat. Standardisasi menghapuskan kecirikhasan, atau kebutuhan daerah akan kurikulum yang menjawab permasalahannya..

Selain itu, UN juga menegasikan aspek to respect sebagai kewajiban negara. Adanya ‘keharusan’ di dalam UN, mengintervensi kurikulum dan fokus dari lembaga pendidikan yang ada. Karena kenyataannya, UN sudah menyita seluruh fokus dan perhatian, baik peserta didik maupun pengajar. Bahkan, di kalangan guru juga terdapat tekanan. Mereka dituntut untuk menguoayakan dengan berbagai cara agar anak didiknya bisa lulus. Tim Sukses bahkan dibentuk di kalangan guru, khusus untuk mengupayakan kelulusan. Eksesnya? Di berbagai sekolah, yang diajarkan di kelas tiga hanya materi UN. Lagi-lagi kita sama2 disadarkan bahwa kurikulum pendidikan kita tidak menjadikan kita cerdas, namun berorientasi pada hasil. Yang dikejar adalah nilai bagus, dan lulus, soal pemahaman, akhirnya menjadi nomer dua. Ekses negatifnya seperti yang sudah kita dengar, bocoran dan mekanisme nyontek yang dibudayakan..

Lucunya, saya pernah bertemu beberapa mahasiswa tingkat awal yang menganggap dihapuskannya UN justru merupakan ketidakadilan. Mereka bilang, ‘ga adil donk, kami aja susah payah dulu biar lulus, les ke sana ke mari, belajar sampe malem, dan deg2an setengah mati nunggu hasil UN’. Well, apakah keadilan diartikan dengan orang harus sama menderitanya dengan kita???

Hal di atas hanyalah beberapa pandangan dari saya, masih banyak argumentasi-argumentasi, dan fakta-fakta tentang ketidakrelevanan UN. Tapi apa mau dikata, walaupun Mahkamah Agung sudah menyatakan pemerintah melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat, terutama korban UN, pemerintah tetap ngotot menyelenggarakannya. Tanpa memberikan upaya yang sistemik dan komprehensif untuk pembenahan proses pendidikan kita..

Selamat menempuh ujian nasional. Semangat menjalani proses, walau proses ini tidak membebaskan. Semoga lancar, dan mendapatkan hasil yang terbaik..Semangat!!!

*Semoga kalian bukan termasuk generasi pendendam, Yang ke depannya apabila UN dihapuskan, justru kalian meneriakkan ketidakadilan..

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b38258c642b9/ujian-nasional-kelalaian-memenuhi-hak-atas-pendidikan

2 responses to “Lomba Lari ala UN

  1. Ping-balik: Berita terbaru %post-title%

  2. Assalamu’alaikum…

    Aku suka dengan blog ini, tersaji dengan menarik..
    Soal UN… setuju, tanggung jawab sepenuhnya ada pada pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Mau dibawa kemana perahu, tergantung nahkodanya dong??
    parahnya, ujian yang dihadapi semakin hari semakin menekan kemampuan intelektual dari peserta ujian. Gimana tidak, lha habis ujian nasional, ada ujian SNMPTN, ujian2 mau masuk ke PTN (tiap PTN satu ujian, kalo 5 PTN?? opo ra mblenger kuwi??).
    Dinamisasi pendidikan semakin lama semakin baik ditata, saya akui itu karena adanya perubahan sistem yang terjadi di pemerintahan. Tak cuma 20%, alokasi untuk tahun 2011 sebesar 23% (yang terbesar). semakin salut saja.. tentunya bergantung, nantinya uang sebanyak itu apa akan jadi proyek segelintir orang ataukah benar-benar ada implikasinya dengan pengawasan yang baik pula.
    Kita doakan, semoga mulai budaya pendidikan yang tertanam dari diri, kemudian keluarga, masyarakat dan pemerintah, akan benar-benar tercapai ruh dari pendidikan itu sendiri.
    Salam,

    Tokoh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s