Menyongsong Kembalinya Otoritarianisme

 

Buku dilarang, film dilarang, radio dibredel

Belakangan ini, kita mendengar berbagai berita tentang pelarangan media-media dimana kita bisa mendapatkan informasi. Sebut saja radio Erabaru yang beroperasi di Batam. Radio ini dibredel, dengan surat-surat yang dikirimkan oleh balai monitor kota Batam. Pembredelan dilakukan menyusul surat dari kedutaan besar Cina untuk Indonesia pada sejumlah pihak, seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Informasi, DPR, DPRD, bahkan BIN. Pasalnya, radio yang menggunakan dua bahasa ini menyiarkan perlanggaran HAM yang terjadi di Cina terhadap umat muslim, etnis tertentu, serta praktisi Falun Gong.

Film Balibo dilarang untuk ditayangkan, karena memuat cerita tentang pembunuhan wartawan oleh tentara kita, ketika konflik di Timor Timur. Balibo mungkin saja tidak memuat versi yang lengkap dari berbagai sudut pandang yang berbeda, namun tindakan melarangnya adalah tindakan anak keci.l Pemerintah bisa saja memberikan klarifikasi terhadap muatan film itu, baik berbentuk statement maupun membuat film yang lebih apik. Tapi tentu saja semua itu harus dilakukan dengan argumentasi dan fakta serta bukti yang kuat.  
Akhir tahun 2009 kita dikejuitkan dengan dilarangnya 5 buah buku oleh Jaksa Agung dgn tim Clearing House. Tahukah Anda, bahwa Clearing House adalah satu tim yang kita tidak pernah tahu siapa. Tim yang anggota-anggotanya tidak boleh disebut namanya layaknya Lord Voldemort. Apalagi bisa kita nilai keepantasan mereka untuk menilai suatu karya seni dan intelektual seperti kelima buku di atas.

Buku

Jujur yang saya abaca barulah Dalih Pembunuhan Massal karya John Roosa. Buat saya, buku ini sungguh-sungguh karya ilmiah. Layaknya tesis, buku ini memaparkan data dan fakta. Baik yang diperoleh secara langsung (data primer), maupun data sekunder. Dan di antara data sekunder, justru banyak yang diperoleh dari arsip pemenrintah sendiri. Termasuk berita acara sidang pada peradilan militer pasca kejadian G 30 S.

Alasan pelarangan kelima buku ini adalah akan mengganggu ketertiban umum. Hebat skali bukan anggota clearing house itu. Mereka bisa meramal bahwa buku-buku itu akan menggganggu ketertiban umum. Padahal, buku Lekra tak Membakar Buku, baru saja beredar dua hari. Sementara buku John Roosa sendiri sudah terbit sejak tahun 2008. Dia baru dilarang akhir tahun 2009 tanpa sebelumnya mengganggu ketertiban umum sama sekali. Dan lucunya, orang-orang itu memvonis sebuah buku bersalah tanpa menunjuk kepada halaman, paragraf atau bagian tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban umum…

Pelarangan film, buku, dan karya seni lainnya, pembredelan radio, pengekangan kebebasan pers, adalah ciri dai rezim otoritarianisme. Sungguh aneh rasanya, pasca reformasi masih ada rezim pelarangan buku yang begitu angkuh dan tak bisa ditumbangkan. 1999 hingga 2005 tercatat tidak ada buku yang dilarang. Saat itu, mungkin menjadi masa dimana penulis buku bisa tenang, dan merasa hidup dalam era ferormasi. 2006 pelarangan buku kembali dimulai. 2007, kalau meminjam istilah Asvi Warman Adam, adalah pelarangan buku paling biadab. Buku-buku ejarah dibakar di depan umum, bukan karena buku-buku itu memuat muatan yang dianggap akan mengganggu ketertiban umum. Namun mereka dibakar justru karena tidak mencantumkan dua hal. Peristiwa PKI Madiun 1948, dan menggunakan isilak G 30 S tanpa PKI.

Pelarangan buku dilalanggengkan hingga sekarang. Ketika jaksa agung harusnya fokus pada masalah korupsi, berupaya untuk menyelamatkan uang Negara, mendidik anak buahnya yang jelas-jelas menjadi mafia, dan terutama mengadakan reformasi birokrasi utnuk tubuh kejaksaan secara total. Miris, Jaksa Agung (dan kejaksaan) justru memilih untuk melarang buku. Melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dan melanggar kebebasan memperoleh informasi.

Ya, Pelarangan film, buku, dan karya seni lainnya, pembredelan radio, pengekangan kebebasan pers bukan sekedar melanggar HAM dalam berekspresi dan berpendapat. Namun yang fatal adalah melanggar HAM masyarakat untuk mendapatkan informasi. Contoh akibatnya adalah 32 tahun yang pernah kita lalui tanpa tahu apa-apa. Tanpa sadar bahwa korupsi kolusi, nepoisme sedang menggerogoti kita. tanpa sadar kita telah melakukan stigmatisasi, pelabelan, pengucilan, dan genosida pada sejumlah besar petani, dan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Menuding mereka sebagai PKI, jahat, tak Bertuhan. Sementara memuja-muja Bapak pembangunan yang sibuk mebagi-bagikan harta Negara pada anak cucunya.

Dan ketika kita sadar, bukan hanya utang yang besar yang kita tanggung sekarang. bukan sekedar tambang yang berkurang tanpa dinikmati oleh penduduk sekitar. Bukan sekedar mayat-mayat di kuburan massal, pantai yang pernah merah pekat akibat darah, atau keluarga yang tak tahu dimana dan nasib ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, mereka yang dicap PKI, yang digempur di Tanjung Priok, yang dibakar di Talang Sari, yang ditembaki di Semanggi.

Tapi lihat mental pejabat birokrat kita. Mental aparat penegak hukum kita, mental pemerintah. Yag rasanya tak pernah rela melepaskan budaya korupsi dan suap dari hidup mereka. Itu yang ditinggalkan rezim 32 tahun yang tak memiliki kontrol, dan tak terakses oleh rakyatnya…

Dan sekali lagi,setelah 1999 hingga 2005 kita bebas dari pelarangan buku, kita sejenak terlena. Namun sekarang, kita wajib waspada, bukan tak mungkin otoritarianisme sedang mengintip, sambil berjalan perlahan, sebelum akhirnya menyelimuti kembali kehidupan bernegara kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s